Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi KPK.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membahas kebijakan pendidikan karakter bagi siswa bermasalah ke barak militer di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Mei 2025. Antara/Indrianto Eko Suwarso


TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang sering disapa dengan sebutan KDM, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Tujuannya untuk berdiskusi perihal upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada anggaran belanja pemerintah daerah.
"Kita pagi ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Kita mendapat arahan soal kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 19 Mei 2025.
Kebijakan yang dimaksud Dedi, yakni perihal efisiensi atau realokasi seluruh anggaran belanja daerah dari yang tidak penting ke belanja daerah yang dianggap sebagai kepentingan publik. Anggaran belanja daerah akan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik.
Selain itu, dia akan melakukan efisiensi anggaran daerah Jawa Barat yang nilainya mencapai Rp 5 triliun. Dia mencontohkan, seperti di sektor pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru.
Kemudian, untuk efisiensi perjalanan dinas pemerintah yang dinilai tidak prioritas dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, ada realokasi anggaran dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun untuk infrastruktur jalan. Lalu ada anggaran sosialisasi oleh pemerintah yang kemudian dia geser untuk anggaran belanja penerangan listrik warga Rp 250 miliar. Sebab, hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik.
Dedi Mulyadi pun menyebut mendapatkan masukan berupa strategi dari KPK untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga. Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya.


Sumber