Jakarta: Korupsi masih menjadi momok global yang menghambat kemajuan pembangunan, merusak demokrasi, dan memperburuk dampak krisis iklim. Dalam laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International, tercermin bahwa hanya sedikit negara yang berhasil menjaga sektor publiknya tetap bersih dan transparan.

Indeks ini menyusun peringkat 180 negara berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. Skor diberikan dalam skala 0 hingga 100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Rata-rata global tetap stagnan di angka 43, menandakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memerangi praktik korupsi.

Meski sejumlah negara menunjukkan kemajuan, lebih dari dua pertiga negara di dunia masih mencatatkan skor di bawah 50. Transparency International menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama setiap pemerintahan, bukan hanya demi pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai syarat untuk menjaga stabilitas, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Berikut 10 negara dengan skor tertinggi dalam CPI 2024—yang berarti dinilai sebagai negara terbersih dari korupsi:

1. Denmark (Skor: 90)
Denmark mempertahankan reputasinya sebagai negara dengan tingkat korupsi sektor publik terendah di dunia. Transparansi dalam birokrasi, akuntabilitas publik yang kuat, dan sistem hukum yang efisien menjadi pilar utama keberhasilan Denmark.

2. Finlandia (Skor: 88)
Negara Skandinavia ini berada di posisi kedua, menegaskan konsistensinya sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sistem pengawasan internal yang kokoh.


3. Singapura (Skor: 84)
Sebagai satu-satunya negara Asia di posisi tiga besar, Singapura dikenal dengan sistem hukum yang tegas terhadap korupsi dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Singapura telah lama menjadi model pemberantasan korupsi di kawasan.

4. Selandia Baru (Skor: 83)
Negara di Pasifik Selatan ini terus menempati posisi teratas dalam daftar negara paling bersih dari korupsi berkat pemerintahan terbuka dan keterlibatan masyarakat sipil yang tinggi.

5. Luksemburg, Norwegia, dan Swiss (Skor: 81)
Tiga negara ini berbagi posisi kelima dengan skor yang sama. Ketiganya menunjukkan stabilitas politik, sistem pengadilan yang independen, dan pengawasan publik yang kuat terhadap lembaga negara.

6. Swedia (Skor: 80)
Swedia dikenal dengan budaya transparansi dan pengawasan ketat terhadap sektor publik. Masyarakat yang kritis dan pers yang bebas turut memperkuat integritas tata kelola pemerintahan.

7. Belanda (Skor: 78)
Dengan birokrasi yang efisien dan sistem hukum yang transparan, Belanda terus mempertahankan posisi di jajaran negara dengan integritas tinggi.

8. Australia, Islandia, dan Irlandia (Skor: 77)

Ketiga negara ini sama-sama mencetak skor 77 dan berbagi posisi ke-10. Australia dan Irlandia memiliki regulasi antikorupsi yang kuat, sementara Islandia menunjukkan sistem pengawasan keuangan publik yang tangguh.

9. Estonia (Skor: 76)
Sebagai negara Eropa Timur yang mengalami transformasi signifikan pasca era Soviet, Estonia menjadi contoh sukses reformasi antikorupsi berbasis digitalisasi dan transparansi layanan publik.

10. Kanada dan Jerman (Skor: 75)
Keduanya dikenal dengan sistem pemerintahan yang mapan dan peradilan yang independen. Meski sedikit mengalami penurunan skor dibanding tahun lalu, posisi mereka masih menunjukkan kualitas tata kelola yang relatif bersih.

Lalu, Indonesia Peringkat Berapa?

Indonesia berada di posisi 99 dunia dengan skor 37, turun signifikan dari posisi 96 pada tahun sebelumnya. Skor ini menandakan bahwa persepsi publik dan komunitas internasional terhadap tingkat korupsi di sektor publik Indonesia masih tinggi.

Kondisi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan Argentina, Maroko, dan Etiopia. Skor tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi penegakan hukum, transparansi anggaran, hingga independensi lembaga pengawas.

Transparency International menilai bahwa stagnasi dan bahkan kemunduran skor CPI di banyak negara, termasuk Indonesia, harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. “Korupsi merupakan penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar François Valerian, Ketua Transparency International yang dikutip, Senin, 12 Mei 2025.

https://www.metrotvnews.com/read/KdZ...ringkat-berapa

Bukannya meningkat malah menurun, katanya KPK diperkuat