CNN Indonesia
Ilustrasi. Sejarawan kritik pemerintah yang mau tulis ulang sejarah Indonesia, (Unsplash/Pixabay)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejarawan dari Universitas Nasional (Unnas) Andi Achdian mempertanyakan keputusan pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan melakukan revisi terhadap sejarah negara Republik Indonesia (RI).
Menurut Andi, negara demokratis tak lumrah menulis sejarah negaranya. Biasanya, kata dia, sejarah negara ditulis dan diinterpretasikan kepada para sejarawan, dan bukan program atau proyek resmi negara. Biasanya, kata dia, penulisan sejarah resmi hanya dilakukan negara-negara otoriter.

"Biasanya negara-negara demokratis kan ngapain sih gitu loh bikin program itu ya. Bikin penulisan sejarah. Biasanya kan negara-negara otoriter tuh, yang punya kepentingan untuk menulis sejarah resmi yang mereka klaim sebagai sejarah resmi," kata Andi saat dihubungi, Rabu (7/5).

Lebih jauh, Andi turut mengkritik sejumlah babak sejarah yang hilang dalam proyek yang dilakukan 100 penulis tersebut. Andi mengaku sempat melihat outline penulisan sejarah tersebut dan menyayangkan karena ada revisi berarti dari sebelumnya.


Dia misalnya menyesalkan karena outline buku tersebut tak memasukkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang diakui Komnas HAM. Menurut dia, dari 12 pelanggaran HAM, outline buku sejarah hanya memasukkan dua di antaranya.

"Sementara problem-problem lain seperti yang sudah diakui negara sendiri kan 12 pelanggaran apa namanya HAM masa lalu yang berat itu juga tidak masuk gitu," katanya.

Berdasarkan outline tersebut, Andi bilang revisi penulisan sejarah hanya berisi glorifikasi terhadap pemerintahan presiden mulai Sukarno hingga Jokowi.
Sementara, kata Andi, beberapa peristiwa penting, seperti kasus pelanggaran HAM '65 hingga penculikan di akhir Orde Baru tak masuk dalam outline buku tersebut.

"Jadi enggak ada luka sejarahnya. Semuanya baik-baik saja. Nah itu problem dari sejarah official history ya," kata dia.

Menurut Andi, penulisan sejarah resmi oleh negara bukan lagi bicara soal perdebatan soal metode atau pemilihan materi. Menurut dia, negara mestinya juga bertanggung jawab terhadap publik.

Sebab, sejarah juga terkait erat dengan korban kekerasan yang dilakukan negara. Andi menilai negara mestinya harus melihat aspek tersebut.

"Tapi sekarang misalnya bagaimana dengan keluarga korban. Bagaimana dengan komunitas-komunitas lain yang ceritanya disingkirkan dalam sejarah resmi," kata dia.

"Harapan saya dibuka lah. Suaranya siapa yang payung hitamnya Bu Sumarsih, iya kan? Ini para sejarawan seolah-olah lebih suka ngedenger suaranya Jokowi, IKN gitu, yang kita tahu amburadulnya gitu kan?" Imbuh Andi.

Diuji publik sebelum rilis
Hal senada juga disampaikan sejarawan sekaligus anggota Komisi X DPR dari PDIP, Bonnie Triyana. Dia meminta naskah buku penulisan ulang sejarah RI diuji publik sebelum diterbitkan.

Menurut dia, masyarakat harus memberi masukan terhadap buku tersebut. Sebab, menurut dia, sejarah sejatinya merupakan milik masyarakat.

"Saya minta naskah buku sejarah itu diuji publik dulu sebelum diterbitkan. Supaya dapat masukan dari masyarakat. Karena sejatinya sejarah adalah milik masyarakat, bukan hanya milik negara," kata Bonnie saat dihubungi, Selasa (6/5).

Sebelumnya Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan akan menuliskan ulang sejarah Indonesia dengan target rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI.

Pada Selasa (6/5), Fadli menyatakan penulisan ulang sejarah itu akan melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki kompetensi mumpuni di bidangnya.

Fadli menyebut penulisan sejarah resmi Indonesia terakhir kali dituangkan pada 2012 dalam buku 'Indonesia Dalam Arus Sejarah'.

Fadli menyampaikan hasil penulisan ulang sejarah itu akan dijadikan versi teranyar buku sejarah resmi Indonesia dan bakal menjadi panduan ajaran di sekolah-sekolah.

"Ya semua yang perlu di-update, kita update. Misalnya periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau nggak salah. Nanti tentu ditambahkan," ucapnya.

(thr/dal)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...gara-otoriter.



Fakta-fakta Proyek Penulisan Sejarah Resmi Indonesia

CNN Indonesia
Rabu, 07 Mei 2025 13:43 WIB
Bagikan:


Pemerintah tengah menggarap proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia dengan melibatkan sekitar 100 sejarawan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan sedang menggarap proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia dengan melibatkan para sejarawan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon berkata penulisan ulang ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 ketika usia kemerdekaan Indonesia menginjak 80 tahun.

Fadli menyebut penulisan ulang sejarah ini dilakukan lantaran banyak orang yang disebut tidak mengerti sejarah Indonesia. Padahal, kata dia, Presiden pertama RI Sukarno telah menyampaikan untuk jangan melupakan sejarah atau kerap disingkat Jas Merah.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah hal penting terkait rencana penulisan ulang sejarah ini sebagai berikut

Libatkan 100 sejarawan
Menteri Fadli Zon berkata penulisan ulang sejarah ini bakal melibatkan sekitar 100 orang sejarawan yang dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah FIB UI Susanto Zuhdi.


"Kita melibatkan hampir 100 lebih ya kayaknya sejarawan, dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi, sejarawan senior dari Universitas Indonesia," kata Fadli di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam.

Ia turut menerangkan penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan termaktub dalam buku yang dicetak secara berjilid-jilid dan meliputi pra-sejarah hingga sejarah kontemporer.

Namun, Fadli menyampaikan penulisan ulang sejarah ini tidak akan mulai dari nol, melainkan melanjutkan apa yang sudah ada dalam buku-buku sejarah.

"Jadi kita akan berangkat tentu dari apa yang sudah ditulis dan kita melakukan update, penambahan-penambahan, data dan sebagainya," ucap dia.

Hadiah HUT ke-80 RI
Penulisan ulang sejarah ini bertujuan untuk merangkum sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang akan menjadi rujukan formal alias sejarah resmi mengenai Indonesia.

Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025. Kata dia, ini menjadi semacam hadiah bagi Indonesia yang menginjak usia 80 tahun.

"Ini pokoknya, Ini harus menjadi semacam hadiah dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. Kita harus ada satu formal history, official history," kata dia.

Revisi penjajahan Belanda 350 tahun
Ada beberapa peristiwa yang akan direvisi dalam buku sejarah resmi negara garapan Kementerian Kebudayaan.

Fadli mengatakan salah satu yang akan diubah adalah periode penjajahan Belanda di Indonesia yang kerap disebut berlangsung selama 350 tahun.

Kata Fadli, Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebab, selama 350 tahun itu banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan kepada Belanda.

"Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Enggak ada 350 tahun Indonesia dijajah itu. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu," kata Fadli.

"Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro itu. Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan, Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan," sambungnya.

Peristiwa 1965 tak diubah
Fadli menyebut dalam rencana penulisan ulang sejarah Indonesia ini tidak akan mengubah sejarah tentang peristiwa pembantaian 1965 yang kerap disebut G30S PKI (Partai Komunis Indonesia) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok).

Fadli mengklaim tidak ada kontroversi terkait sejarah berdarah yang menyebabkan jutaan korban meninggal dunia akibat peristiwa politik itu.

"Kalau itu kan jelas dong. Orang dinyatakan sendiri oleh mereka kok. Jadi apa yang mau (diubah), justru jangan membelokkan sejarah," ucap dia.

"Kalau itu kan jelas. PKI kan memang mau mengambil alih kekuasaan dari negara ketika itu. Dimana kontroversinya? Tidak ada kontroversi," lanjutnya.

Peristiwa Madiun 1948 tak diubah
Fadli juga mengatakan peristiwa politik pemberontakan PKI di tahun 1948 atau kerap disebut sebagai Madiun Affair juga tidak akan diubah.

Fadli mengklaim peristiwa politik itu adalah upaya pemberontakan yang dilakukan PKI yang menyebabkan banyak korban dari pihak Nahdlatul Ulama (NU).

"[Madiun] 48 kan jelas pemberontakan. Ya, jelas pemberontakan dan difasilitasi oleh Belanda. Kan, jelas itu. Mau lihat siapa yang dibantai oleh PKI 48 itu, Banyak. Korban-korbannya itu kiai NU diculik," tutur dia.

(dis/wis)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...smi-indonesia.

semoga lancar