Mahasiswa Unud Kirim Surat Terbuka ke Komisi X DPR RI

Mahasiswa harap Komisi X DPR RI kaji ulang PKS Unud dan TNI


Denpasar, IDN Times - Perwakilan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) terus berupaya memperjuangkan pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unud dan Kodam IX/Udayana Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perwakilan Mahasiswa Unud mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada momen Hari Pendidikan Nasional Jumat lalu, 2 Mei 2025.

Surat terbuka itu berisikan keprihatinan mendalam para mahasiswa terkait perjanjian kerja sama dengan Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi antara Universitas Udayana dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal ini Kodam IX/Udayana pada Rabu, 5 Maret 2025. 

PKS tersebut merupakan turunan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor: 11/X/NK/2023 dan Nomor: NK/22/X/TNI.

1. Surat terbuka diunggah bertepatan dengan dengan Hari Pendidikan Nasional


Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unud, Firmansyah Krisna Maulana, menjelaskan surat terbuka itu telah disampaikan secara terbuka pada Jumat lalu, 2 Mei 2025.

“Surat terbuka ini kami kirimkan kemarin tepat pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2025, dan surat ini kita sampaikan secara terbuka dan akan kami kirimkan ke pihak Komisi X,” ungkap Firman saat dihubungi IDN Times, Sabtu (3/5/2025).

  2. Perwakilan mahasiswa Unud meminta Komisi X DPR RI mengkaji ulang PKS

Surat terbuka tersebut berfokus kepada evaluasi dari nota kesepahaman Kemendikbudristek pada kabinet sebelumnya dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor: 11/X/NK/2023, dan Nomor: NK/22/X/TNI. Berdasarkan kajian yang dilakukan mahasiswa Unud, nota kesepahaman tersebut menjadi pintu masuknya militerisme dalam kampus.

“Melalui dasar-dasar dan landasan yang kami buat dalam surat tersebut, kami meminta kepada Komisi X DPR RI untuk mengawasi dan mengkaji ulang perjanjian tersebut,” jelas Firman.

Ia juga menegaskan agar kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi.

3. Ramai dukungan solidaritas

Firman menjelaskan, ada banyak kampus dan jejaring nasional maupun internasional yang memberikan pesan solidaritas, serta penolakan atas upaya militerisme masuk ke kampus. Ia menyebutkan ada beberapa kampus dengan persoalan serupa.

Seperti saat TNI masuk ke dalam kampus Universitas Indonesia (UI) di kala BEM menggelar konsolidasi. Ada pula mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang yang diteror akibat pemberitaan kehadiran militer di kampus.

“Hal inilah yang menjadi dasar kekhawatiran kami sebagai mahasiswa, ketika suara dipaksa bungkam dan keberanian berpikir dibungkus ketakutan, di situlah nalar kritis bangsa perlahan dimatikan,” kata Firman.

Ia dan perwakilan mahasiswa Unud lainnya berharap adanya kejadian di beberapa kampus tersebut menggerakkan Komisi X DPR RI segera merespon aspirasi mahasiswa. Nota kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Sebab, kami mahasiswa, yang menjadi pihak paling terdampak dari masuknya militer ke dalam ruang-ruang akademik,” ujarnya.
                       
https://bali.idntimes.com/news/bali/...pr-ri?page=all
                                                   
BEM Unud meminta perhatian DPR