Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa tidak benar terjadi pembongkaran sembilan rumah warga sebagaimana disampaikan YKKMP
23 April 2025 | 07.28 WIB




Buku-buku berhamburan di kantor SD Negeri Yuguru, Distrik Mebrarok Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Februari 2025. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menyebut anggota TNI merusak fasilitas pendidikan di SD Negeri Yuguru setelah pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Mehrtens. Dok. YKKPM
TEMPO.CO, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah tudingan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) terkait perusakan rumah warga dan fasilitas publik di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, pasca pembebasan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, pada 21 September 2024.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa tidak benar terjadi pembongkaran sembilan rumah warga sebagaimana disampaikan YKKMP. Ia menjelaskan bahwa aktivitas TNI di lokasi tersebut semata-mata untuk membenahi akses Bandara Yuguru.

“Tidak benar terjadi pengrusakan sembilan rumah. Yang terjadi bahwa prajurit TNI sedang membenahi akses Bandara Yuguru sehingga bandara dapat digunakan untuk pendorongan logistik,” ujar Kristomei kepada Tempo, Rabu, 23 April 2025.

Menurut Kristomei, pembenahan dilakukan demi kepentingan masyarakat agar helikopter dapat kembali mendarat dan mendistribusikan kebutuhan pokok. Ia juga menyebut bahwa tindakan TNI mendapat dukungan dari Kepala Distrik Yuguru.

“Dandim 1716/Nduga mengatakan bahwa Kepala Distrik Yuguru, Bapak Nus Dwijangge, telah menemui Dandim dan menyatakan dukungan untuk pembersihan areal Bandara Yuguru agar masyarakat dapat menggunakan helikopter untuk transportasi,” katanya.

Sebelumnya, YKKMP menuding aparat TNI yang membongkar rumah warga, merusak fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menempati kantor distrik dan menjadikan gedung sekolah sebagai pos penjagaan setelah penyerahan Kapten Phillip Mark Mehrtens, pilot Susi Air, pada 21 September 2024. Penyerahan yang awalnya berlangsung damai, kini meninggalkan ketegangan yang dirasakan oleh masyarakat di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga.

Menurut YKKMP, situasi pasca-penyerahan pilot yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat ini semakin memanas dengan hadirnya aparat TNI yang menempati lapangan terbang Yuguru pada hari kedua setelah pembebasan. Salah satu tindakan yang sangat disoroti adalah pembongkaran rumah-rumah warga di sekitar lapangan terbang tersebut.

“Sebanyak sembilan rumah warga dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Warga mengaku rumah mereka dirusak tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebelum aparat masuk, mereka sudah pergi ke dusun masing-masing, karena tidak ada masyarakat di sekitar lapangan terbang,” kata Direktur YKKMP, Theo Hesegem, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 22 April 2025.

Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga turut menjadi sasaran. Pembongkaran ini tidak hanya merusak tempat tinggal warga, tetapi juga fasilitas penting yang mendukung kehidupan masyarakat di Yuguru.

"Selain itu aparat keamanan juga membongkar pintu depan dan kamar/ruangan. Mereka juga merusak sekolah SD Negeri Yuguru dan rumah medis hingga merobek-robek ijazah para siswa, setelah itu mereka menghamburkannya di dalam ruangan dan halaman sekolah tersebut. Hingga ada yang di bakar," ujar Theo Hesegem.

https://www.tempo.co/politik/tni-ban...-papua-1234508



Kehadiran TNI di Yuguru Dinilai Bisa Picu Konflik Bersenjata dengan TPNPB-OPM

Konflik bersenjata antara TNI dan TPNPB-OPM berpotensi meningkat di Kampung Yuguru, Nduga, Papua Pegunungan.
22 April 2025 | 20.19 WIB



Rumah warga yang diduga dibongkar anggota TNI di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, setelah pembebasan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, pada September 2024. Dok. YKKPM
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menyuarakan kekhawatiran atas kehadiran aparat TNI di Kampung Yuguru yang dinilai dapat memicu konflik bersenjata di wilayah tersebut. Kehadiran aparat disebut tak hanya membongkar rumah warga dan fasilitas publik, namun juga menempati gedung sekolah dan kantor distrik sebagai pos penjagaan.

“Karena kehadiran TNI akan membuat warga trauma. Dan ada kemungkinan terjadi kontak senjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri,” demikian pernyataan bersama yang disampaikan oleh Kepala Distrik Mebarok, Nus Gwijangge, seperti dikutip dalam laporan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Selasa, 22 April 2025.

Insiden ini bermula setelah pembebasan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens, pada 21 September 2024 lalu. Aparat keamanan kemudian memasuki wilayah Yuguru dan mulai melakukan aktivitas militer di sekitar lapangan terbang. Pada hari kedua, warga melaporkan sembilan rumah di pinggiran area itu dibongkar tanpa sepengetahuan pemilik. Saat kejadian, warga diketahui telah meninggalkan kampung dan berada di dusun lain.

“Pembongkaran dilakukan saat tidak ada warga. Mereka tinggal sementara di rumah camat dan mendiang Wakil Ketua Klasis,” tulis YKKMP dalam keterangan resminya, Selasa.

Selain rumah warga, aparat juga membongkar pintu dan ruangan dalam fasilitas umum, serta merusak SD Negeri Yuguru dan rumah medis. Beberapa ijazah siswa dilaporkan dirobek, disebar ke halaman sekolah, dan bahkan dibakar. Setelahnya, aparat membangun satu barak panjang di area lapangan terbang dan menempati kantor distrik serta gedung sekolah sebagai pos penjagaan.

Kepala Distrik Mebarok Nus Gwijangge bersama rombongan bergerak menuju Yuguru lewat jalur darat dari Wamena, melewati Lanny Jaya. Sebelumnya, empat pemuka gereja dan satu kepala kampung telah lebih dulu menemui aparat TNI untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang semakin traumatis.

Mereka meminta aparat tidak melintasi batas Sungai Warun dan Merame sebelum hadirnya pimpinan lokal sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan atas hak masyarakat adat. “Kami tidak menolak kehadiran negara, tapi semua harus melalui dialog yang melibatkan pemimpin kami. Jika tidak, yang terjadi bisa benturan, dan warga sipil yang akan jadi korban,” ujar pernyataan bersama masyarakat yang diwakili Nus Gwijangge.

Pimpinan yang dimaksud adalah ketua klasisi gereja Kingmi Yuguru, Pimpinan Distrik Mebarok, lembaga DPR Sebagai wakil rakyat dan kepala-kepala kampung.

Aparat TNI menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk merespons dan meminta agar pesan tersebut disampaikan langsung ke atasan mereka. "Hal itu sebaiknya disampaikan kepada pimpinan kami, kalau kami sendiri tidak bisa. Oleh sebab itu kami akan menunggu pimpinan datang," ujar TNI dalam laporan TKKMP.

YKKMP mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi pendekatan militer di wilayah tersebut dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta tokoh-tokoh lokal. “Kami tidak ingin peristiwa ini menjadi awal dari eskalasi konflik baru di Papua,” ujar Direktur YKKMP, Theo Hesegem.

Tempo mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia terkait tudingan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respon dari TNI.

Pasca Penyerahan Pilot Susi Air, Muncul Ketidakamanan Warga Yuguru

YKKMP mengkritik keras situasi pasca-penyerahan Kapten Phillip Mark Mehrtens, pilot Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) selama 18 bulan. Penyerahan pilot di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, justru diwarnai dengan teror terhadap warga setempat.

Penyerahan pilot dilakukan pada 21 September 2024 setelah Brigjen Egianus Kogeya mengumumkan bahwa pembebasan pilot dilakukan atas dasar kemanusiaan. Proses penyerahan berlangsung damai, dengan tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh gereja, dan masyarakat pengungsi yang tinggal di Yuguru menyerahkan pilot kepada aparat TNI/Polri.

Namun, YKKMP menilai proses tersebut tidak disertai dengan kesepakatan formal yang jelas antara pemerintah Indonesia dan TPNPB.

“Karena penyerahan dilakukan tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga belakangan ini kami mendapat laporan dari warga setempat bahwa masyarakat Yuguru telah merasa kehilangan hak kebebasan dan hak rasa nyaman di kampung mereka,” ujar Direktur YKKMP, Theo Hesegem, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 April 2025.
https://www.tempo.co/politik/kehadir...b-opm--1234395




TNI: Pos di Yuguru untuk Lindungi Warga dari Ancaman OPM

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah tuduhan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang menyebut kehadiran aparat TNI di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, sebagai bentuk intimidasi terhadap warga.
23 April 2025 | 08.00 WIB

Rumah warga yang diduga dibongkar anggota TNI di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegungungan, pada Februari 2025. Ketengan antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM semakin meningkat setelah pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Mehrtens, pada September 2024. Dok. YKKPM
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah tuduhan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang menyebut kehadiran aparat TNI di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, sebagai bentuk intimidasi terhadap warga. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menegaskan bahwa keberadaan pos TNI di wilayah itu bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.

“Kehadiran pos TNI di sana untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM serta melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi, ancaman, kebiadaban OPM seperti yang dilakukan terhadap guru-guru, tenaga kesehatan, serta warga pendulang beberapa waktu lalu,” ujar Kristomei dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 23 April 2025.

Menurut Kristomei, tuduhan YKKMP bahwa TNI membongkar rumah warga dan menempati fasilitas umum seperti kantor distrik dan gedung sekolah sebagai pos penjagaan, adalah bagian dari strategi propaganda oleh simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Pernyataan seperti ini biasa dilakukan gerombolan OPM dan pendukungnya sebagai propaganda dan intimidasi kepada masyarakat,” ujar dia.
Sebelumnya, tindakan aparat TNI yang dianggap membangun barak dan menempati fasilitas umum sebagai pos penjagaan di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, menuai reaksi keras dari tokoh masyarakat dan pemerintahan lokal. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) melaporkan bahwa kondisi ini memperparah trauma warga pasca-penyerahan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens, pada 21 September 2024 lalu.

Pada hari ketiga setelah pembebasan pilot, aparat TNI disebut membongkar rumah-rumah warga yang berada di sekitar lapangan terbang Yuguru. Selanjutnya, mereka membangun satu barak panjang di area tersebut dan menempati kantor distrik serta gedung sekolah yang dijadikan sebagai pos penjagaan.

“Setelah mereka membongkar semua rumah di sana, mereka membangung satu barak panjang di area lapangan terbang tersebut. Selain itu kantor distrik dan gedung sekolah mereka menjadikan pos penjagaan dan mereka menempatinya,” ungkap Direktur YKKMP, Theo Hesegem, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 April 2025.

Kepala Distrik Mebarok, Nus Gwijangge, mendengar kabar tersebut dan bergerak dari Wamena menuju Yuguru melalui jalur darat bersama rombongan. Pertemuan yang dilakukan secara informal itu menyampaikan sejumlah pesan penting dari warga, termasuk permintaan agar TNI tidak melewati batas Sungai Warun dan Sungai Merame.

“Jika kedatangan aparat adalah untuk melindungi masyarakat dan membangun fasilitas seperti lapangan terbang, maka mohon jangan melampaui batas wilayah sebelum ada kesepakatan dan kehadiran para pemimpin lokal. Kami khawatir situasi ini memicu konflik bersenjata,” demikian pernyataan dari para pemuka gereja yang disampaikan ke pihak TNI seperti dikutip dari laporan YKKMP.

https://www.tempo.co/politik/tni-pos...n-opm--1234510
masalah TNI di Yuguru di mana masyarakat disebut ketakutan