Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang meminta kuota impor dihapus. Wakil Ketua Umum API Ian Syarif mengatakan kebijakan ini berpotensi membuat industri tekstil nasional tak lagi diminati oleh pengusaha.


Ian memprediksi 70% pelaku industri tekstil akan meninggalkan usaha tersebut lantaran sudah tidak menguntungkan. Hal ini lantaran adanya tekanan dari banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia jika kuota impor tersebut dihapus.

"Jadi 70% mungkin kalau prediksi saya dari industri akan pelan-pelan meninggalkan industri," kata Ian dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian di Jakarta, Kamis (17/4/2025).



Ian menambahkan para pelaku industri tekstil tersebut kemungkinan besar akan beralih menjadi seorang pedagang saja. Menurutnya, menjadi seorang pedagang lebih mudah dibandingkan menjadi pelaku industri tekstil.


Dalam hal ini ialah ketimpangan dalam regulasi. Ian membandingkan kemudahan membuat usaha virtual office dengan kesulitan membangun industri dalam hal ini ialah membangun pabrik yang bisa memakan waktu hingga dua tahun.

"Jadi pedagang lebih gampang daripada pelaku industri. Dan yang kami selalu bilang API bikin virtual office boleh? Sedangkan untuk bikin industri selama dua tahun belum jadi. Nah, jadi saya takutnya saya generasi terakhir yang mau bikin pabrik," katanya.

Lebih lanjut, Ian mengatakan banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang menggerus industri tekstil. Misalnya melalui Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diperbolehkan membawa barang senilai hingga US$ 1.400 dan fenomena jasa titip (jastip) yang sebelumnya sudah dibatasi, namun kini kembali marak terjadi.

"Jasa titip itu sempat dihalangi kan. Bawa baju-baju gitu. Sekarang jalan lagi normal dan kita bisa lihat di TikTok berapa banyak jastiper (orang yang membuka jasa titip) yang jualan online di sana. Dan itu betul-betul membunuh industri kreatif kita terutama UKM. Banyak teman-teman kita yang tadinya industri kreatif yang mulai bikin-bikin barang di dalam negeri untuk support dari mereka. Akhirnya mereka kemudian beralih jadi seller," katanya.


Sebelumnya, Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan kuota impor dihapus untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak. Prabowo menilai seharusnya bagi perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah. Dia meminta agar semua pihak diberikan kebebasan untuk impor.

"Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas," sebut Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2025).

Menurutnya kebijakan ini dilakukan untuk memberikan angin segar kepada dunia usaha. Kebutuhan importasi yang mau dilakukan misalnya untuk bahan baku dan sebagainya lebih baik dimudahkan saja.

"Ini kita upayakan untuk merampingkan memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha dimudahkan. Pengusaha itu ciptakan lapangan kerja. Dia adalah pelaku yang paling depan. Oke dia boleh cari untung nggak ada masalah, tapi kita minta pengusaha bayar pajak yang bener," papar Prabowo.

https://finance.detik.com/berita-eko...i-pedagang/amp

Mengikuti pendahulunya