- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Masyarakat Nduga Trauma Akibat Operasi TNI di Distrik Mebarok


TS
mabdulkarim
Masyarakat Nduga Trauma Akibat Operasi TNI di Distrik Mebarok
Masyarakat Nduga Trauma Akibat Operasi TNI di Distrik Mebarok

admin 17 April 2025
IMG-20250417-WA0010
DETIKPAPUA.COM : Nduga – Mobilisasi pasukan TNI ke Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua, menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat. Operasi senyap yang berlangsung sejak Januari 2025 memicu kekhawatiran atas pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
Apa yang terjadi?
Pasukan TNI melakukan mobilisasi besar ke Distrik Mebarok, khususnya di sekitar lapangan terbang (Lapter) Yuguru. Operasi ini memicu ketegangan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk perusakan rumah warga serta fasilitas umum.
Siapa yang terlibat?
Anggota DPRD Nduga, Leri Gwijangge, menyatakan bahwa tindakan aparat keamanan di wilayah tersebut semakin memperburuk situasi HAM di Papua. Masyarakat dan Gereja yang sebelumnya menyerahkan pilot Philip March Marthen kini justru menghadapi ancaman dari militer.
Di mana kejadian ini berlangsung?
Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua, termasuk kampung Yuguru dan Waredobobem.
Kapan ini terjadi?
Operasi senyap berlangsung sejak Januari 2025, dengan insiden terbaru terjadi di Kampung Waredobobem.
Mengapa ini menjadi perhatian?
Salah satu warga sipil, Aberal Wandikbo, yang tengah menjaga orang tuanya yang sakit, ditangkap oleh aparat keamanan. Ia diduga disiksa sebelum akhirnya dibunuh secara tidak manusiawi. Peristiwa ini, ditambah dengan pemukulan terhadap warga lainnya, menyebabkan trauma mendalam di kalangan masyarakat.
Bagaimana masyarakat merespons?
Masyarakat meminta Presiden RI segera menarik pasukan dari Distrik Mebarok. Mereka daerah agar memberikan perlindungan serta memastikan masyarakat pribumi dapat kembali ke tempat tinggal mereka tanpa tekanan atau pengusiran paksa.
Pernyataan DPRD Nduga
“Kami meminta pemerintah pusat menghentikan operasi militer ini. Pengusiran paksa terhadap masyarakat pribumi dari tempat tinggal mereka adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terjadi di negara ini,” tegas Leri Gwijangge.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan maskapai penerbangan perintis di Timika dan Wamena agar pelayanan pemerintahan bisa menjangkau Lapter Yuguru, guna memberikan rasa aman bagi warga yang tengah mengalami ketakutan ekstrem.
Kesimpulan
Situasi di Distrik Mebarok, terutama di sepanjang Kali Yuguru dan Kali Gul, masih memprihatinkan. Masyarakat mendesak agar operasi militer dihentikan, mengingat dampaknya yang lebih sering menimpa warga sipil dibandingkan pihak yang menjadi target operasi. (AW).
https://www.detikpapua.com/masyaraka...strik-mebarok/
Kementerian HAM Dorong Penyelesaian Konflik di Papua Lewat Kemanusiaan

Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.
Prajurit TNI Satgas Yonif PR 503/MK Habema, Satgas Elang dan Satgas Damai Cartenz bersama masyarakat Nduga usai ikrar kecintaan terhadap NKRI di Nduga, Kenyam, Papua Pegunungan, Kamis (3/10/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penyelesaian konflik di Papua dituntaskan lewat cara yang mengutamakan kemanusiaan. Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Kamis (17/4/2025). Disana Nicholay mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.
Baca Juga
PTUN Kabulkan Gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen dalam Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Soal Polemik Sepedaan Lewat JLNT Casablanca, Pramono: Komunitas yang Undang Saya Korban Dokter Residen PPDS Masih Rasakan Efek Bius, Polisi: Pusing dan Telinga Berdenging
"Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik," kata Nicholay dalam keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).
Nicholay menilai, permasalahan di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu mesti diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Nicholay meyakini permasalahan itu perlahan membaik lewat rekonsiliasi dan perdamaian agar tercipta keamanan.
Cara Ajaib Hilang Wasir Kendur Selamanya! Minum Ini Di Pagi Hari!
Lakukan Sekali dan Nyeri Lutut Anda Akan Hilang Selamanya!
Perut Buncit Anda Bisa Rata hanya dalam Satu Minggu. Cobalah!
"Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak," ujar Nicholay.
Nicholay memperoleh berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Nduga. Salah satu yang paling banyak disampaikan pengungsi ialah kepastian terhadap rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.
"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ujar Nicholay.
Nicholay menekankan negara harus benar-benar hadir di Nduga demi menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tulus membantu masyarakat.
"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," ucap Nicholay.
Selain itu itu, Nicholay mengedepankan pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Tujuannya supaya rakyat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.
Nicholay mengatakan, berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Kementerian HAM guna mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga.
“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ucap Nicholay.
https://news.republika.co.id/berita/...at-kemanusiaan
akibat konflik masyarakat ketakutan akan kehadiran TNI

admin 17 April 2025
IMG-20250417-WA0010
DETIKPAPUA.COM : Nduga – Mobilisasi pasukan TNI ke Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua, menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat. Operasi senyap yang berlangsung sejak Januari 2025 memicu kekhawatiran atas pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
Apa yang terjadi?
Pasukan TNI melakukan mobilisasi besar ke Distrik Mebarok, khususnya di sekitar lapangan terbang (Lapter) Yuguru. Operasi ini memicu ketegangan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk perusakan rumah warga serta fasilitas umum.
Siapa yang terlibat?
Anggota DPRD Nduga, Leri Gwijangge, menyatakan bahwa tindakan aparat keamanan di wilayah tersebut semakin memperburuk situasi HAM di Papua. Masyarakat dan Gereja yang sebelumnya menyerahkan pilot Philip March Marthen kini justru menghadapi ancaman dari militer.
Di mana kejadian ini berlangsung?
Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua, termasuk kampung Yuguru dan Waredobobem.
Kapan ini terjadi?
Operasi senyap berlangsung sejak Januari 2025, dengan insiden terbaru terjadi di Kampung Waredobobem.
Mengapa ini menjadi perhatian?
Salah satu warga sipil, Aberal Wandikbo, yang tengah menjaga orang tuanya yang sakit, ditangkap oleh aparat keamanan. Ia diduga disiksa sebelum akhirnya dibunuh secara tidak manusiawi. Peristiwa ini, ditambah dengan pemukulan terhadap warga lainnya, menyebabkan trauma mendalam di kalangan masyarakat.
Bagaimana masyarakat merespons?
Masyarakat meminta Presiden RI segera menarik pasukan dari Distrik Mebarok. Mereka daerah agar memberikan perlindungan serta memastikan masyarakat pribumi dapat kembali ke tempat tinggal mereka tanpa tekanan atau pengusiran paksa.
Pernyataan DPRD Nduga
“Kami meminta pemerintah pusat menghentikan operasi militer ini. Pengusiran paksa terhadap masyarakat pribumi dari tempat tinggal mereka adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terjadi di negara ini,” tegas Leri Gwijangge.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan maskapai penerbangan perintis di Timika dan Wamena agar pelayanan pemerintahan bisa menjangkau Lapter Yuguru, guna memberikan rasa aman bagi warga yang tengah mengalami ketakutan ekstrem.
Kesimpulan
Situasi di Distrik Mebarok, terutama di sepanjang Kali Yuguru dan Kali Gul, masih memprihatinkan. Masyarakat mendesak agar operasi militer dihentikan, mengingat dampaknya yang lebih sering menimpa warga sipil dibandingkan pihak yang menjadi target operasi. (AW).
https://www.detikpapua.com/masyaraka...strik-mebarok/
Kementerian HAM Dorong Penyelesaian Konflik di Papua Lewat Kemanusiaan

Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.
Prajurit TNI Satgas Yonif PR 503/MK Habema, Satgas Elang dan Satgas Damai Cartenz bersama masyarakat Nduga usai ikrar kecintaan terhadap NKRI di Nduga, Kenyam, Papua Pegunungan, Kamis (3/10/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penyelesaian konflik di Papua dituntaskan lewat cara yang mengutamakan kemanusiaan. Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Kamis (17/4/2025). Disana Nicholay mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.
Baca Juga
PTUN Kabulkan Gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen dalam Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung Soal Polemik Sepedaan Lewat JLNT Casablanca, Pramono: Komunitas yang Undang Saya Korban Dokter Residen PPDS Masih Rasakan Efek Bius, Polisi: Pusing dan Telinga Berdenging
"Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik," kata Nicholay dalam keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).
Nicholay menilai, permasalahan di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu mesti diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Nicholay meyakini permasalahan itu perlahan membaik lewat rekonsiliasi dan perdamaian agar tercipta keamanan.
Cara Ajaib Hilang Wasir Kendur Selamanya! Minum Ini Di Pagi Hari!
Lakukan Sekali dan Nyeri Lutut Anda Akan Hilang Selamanya!
Perut Buncit Anda Bisa Rata hanya dalam Satu Minggu. Cobalah!
"Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak," ujar Nicholay.
Nicholay memperoleh berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Nduga. Salah satu yang paling banyak disampaikan pengungsi ialah kepastian terhadap rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.
"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ujar Nicholay.
Nicholay menekankan negara harus benar-benar hadir di Nduga demi menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tulus membantu masyarakat.
"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," ucap Nicholay.
Selain itu itu, Nicholay mengedepankan pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Tujuannya supaya rakyat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.
Nicholay mengatakan, berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Kementerian HAM guna mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga.
“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ucap Nicholay.
https://news.republika.co.id/berita/...at-kemanusiaan
akibat konflik masyarakat ketakutan akan kehadiran TNI
0
92
1


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan