SEBAGIAN besar atau lebih separuh penduduk miskin dari total penduduk Indonesia sebanyak 284,4 juta jiwa ternyata berasal dari tiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.


“Ketiga provinsi menyumbang 52,45 persen penduduk miskin, ” ujar Mensos atau Gus Ipul dalam paparan yang disampaikan saat dialog di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (15/4).

Gus Ipul merinci, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,89 juta jiwa atau 9,56 persen, sementara Jawa Barat menyumbang 3,67 juta jiwa (7,08 persen), dan Jawa Tengah 3,40 juta jiwa (9,58 persen).

“Dari sisi persentase bagus, tetapi ketika ini dijumlah hitungannya menjadi penduduk miskin, maka yang terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang berkontribusi lebih separuh penduduk miskin di Indonesia.


Angka-angka tersebut merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, berdasarkan catatan kontribusi jumlah penduduk miskin provinsi terhadap nasional per September 2024.

Gus Ipul juga menyinggung metodologi yang digunakan BPS dalam menentukan garis kemiskinan dengan mendefinisikan penduduk miskin sebagai individu yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dihitung berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.

“Adapun definisi penduduk miskin tersebut yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” tutur Gus Ipul. Namun ia Tidak disebutkan nilai nominanya.

Kategori miskin BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, pendapatan per kapita di bawah Rp595.242 per bulan dikategorikan miskin. Angka ini setara dengan Rp21.250 per hari, sementara Bank Dunia menetapkan, orang miskin berpenghasilan 1.135 dollar AS (sekitar Rp19 juta per tahun).


Dengan jumlah penduduk miskin yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan strategi yang lebih terfokus dan terpadu untuk mengatasi persoalan tersebut secara berkelanjutan.

Selain melakukan berbagai program jaringan pengaman, seperti pemberian bansos, pelatihan keterampilan sehingga mereka memiliki nakah, pendataan yang amburadul dengan berbagai kepentingan juga perlu dibenahi.

Last but not least, selain keseriusan para penentu kebijakan sampai petugas di lapangan, yang paling penting, jangan sampai bantuan yang diberikan, diselewengkan atau malah ditilap, dijadikan bancakan orang-orang yang tak berhak.


Masih segar dalam ingatan publik, di tengah pandemi Covid-19 lalu, puluhan miliar rupiah paket bansos dimark-up oleh Mensos Juliari Batubara yang seharusnya mengamankan agar bantuan sampai kepada rakyat miskin yang membutuhkannya.

https://www.kbknews.id/lebih-separuh...kin-di-p-jawa/

Kategori miskin menurut Bank Dunia lebih tinggi lagi