TPNPB OPM Klaim Dapat Bantuan Internet Satelit dari Negara Asing


"TPNPB OPM itu berjuang, berusaha dengan cara apa saja. Bagaimana teknik kirim laporan, berkomunikasi, itu urusan kami," ucap Sebby Sambom.
15 April 2025 | 07.35 WIB


TPNPB OPM membakar bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat, 12 Juli 2024. Foto: Juru Bicara KOMNAS TPNPB Sebby Sambom.
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengklaim mereka mendapat bantuan berupa internet satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di lapangan.

"Sumbangan untuk juru bicara," kata Sebby sambil menyebut nama negara dan merek internet satelit saat wawancara daring bersama Tempo pada Ahad, 13 April 2025.

Dalam kesempatan itu, Sebby menunjukkan satu unit perangkat internet satelit yang digunakannya. Tempo masih berupaya mengkonfirmasi klaim TPNPB OPM kepada pihak-pihak terkait.

Sebby mengatakan, internet satelit ini kerap digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara. Dia berujar, bantuan layanan internet satelit ini penting, sebab adanya larangan bagi media untuk masuk ke wilayah konflik di Papua.

Sebby tak ingin menjelaskan lebih banyak ihwal cara kelompoknya saling berkomunikasi dari satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, menurut dia, kelompoknya yang tersebar di 36 wilayah komando daerah pertahanan (Kodap) dapat memanfaatkan teknologi apa pun untuk berkomunikasi.

"Ini sudah zaman teknologi. TPNPB OPM itu berjuang, berusaha dengan cara apa saja. Bagaimana teknik kirim laporan, berkomunikasi, itu urusan kami," ucapnya.

Selain itu, ia mengklaim bahwa kelompoknya kini memiliki badan intelijen. OPM menyebut badan ini sebagai Papua Intelligence Service atau PIS.

Sebby mengatakan, PIS berperan penting untuk memberikan informasi di lapangan. Dia mengklaim, informasi yang dilaporkan oleh PIS lebih cepat dibandingkan aparat Indonesia.

Laporan tersebut, kata Sebby, diterima dengan detail-detail tertentu. Dia menyebutkan, misalnya, informasi jumlah kapal TNI-Polri yang masuk. "Itulah kenapa kami bisa tahu lebih dulu. PIS itu ada di mana-mana, Indonesia tidak akan tahu," ucapnya.

Sebby Sambom menolak memberikan identitas pemimpin PIS secara rinci. Dia menegaskan pentingnya kerahasiaan dalam struktur intelijen mereka. “Itu rahasia kami, karena hanya PIS yang akan menyukseskan kemerdekaan Papua," katanya.
https://www.tempo.co/politik/tpnpb-o...-asing-1231319

Pakai Starlink mungkin
Donaturnya negara mana ya?

TPNPB OPM Ungkap Jumlah Minimal Personel dan Senjata di Tiap Kodap

Selain mengatur soal jumlah minimal personel, TPNPB OPM juga mensyaratkan bagi tiap-tiap Kodap untuk memiliki senjata.
15 April 2025 | 07.14 WIB



TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM Sebby Sambom mengungkapkan jumlah minimal anggota yang harus dimiliki tiap-tiap komando daerah pertahanan (Kodap). Dia berujar, satu Kodap sedikitnya harus diisi 2.500 anggota orang asli Papua.

"Dalam anggaran dasar rumah tangga kami, kalau mau dapat satu Kodap personelnya minimal 2.500," katanya dalam wawancara daring bersama Tempo, pada Ahad, 13 April 2025.

Dia mengatakan, satu Kodap terdiri dari sejumlah batalion. Saat ini tercatat OPM telah memiliki total 36 Kodap yang tersebar di wilayah Papua.

Selain mengatur soal jumlah minimal personel, TPNPB-OPM juga mensyaratkan bagi tiap-tiap Kodap untuk memiliki senjata. "Syarat senjata kami minta lima pucuk," ujar Sebby.

Senjata yang dimiliki oleh kelompok separatis ini didapat dari pecatan tentara dan polisi. OPM juga mendapat pasokan senjata api ilegal dari jaringan pembuat senjata di Bojonegoro, Jawa Timur.

Sumber pasokan senjata untuk TPNPB-OPM juga berasal dari luar negeri. Satgas Damai Cartenz mencatat, sejak 2020 hingga 2024, pasokan senjata api yang mengalir ke OPM mayoritas berasal dari Mindanao Selatan, Filipina.

Adapun kini OPM telah menyatakan perang di 10 wilayah Kodap. Sejumlah wilayah yang dinyatakan masuk ke zona merah di Papua di antaranya Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.

Sebby mewanti-wanti pendatang dari luar Papua agar meninggalkan wilayah konflik. Menurut Sebby, imbauan bagi warga sipil itu untuk menghargai fungsi hukum humaniter internasional.

"Untuk warga non-Papua dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Bali yang berada di wilayah perang, tinggalkan Papua," ujarnya.
https://www.tempo.co/politik/tpnpb-o...-kodap-1231310

jumlah pasukan KKB