Wamen HAM Mugiyanto menyatakan akan membawa aspirasi masyarakat Merauke menolak PSN itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
14 Maret 2025 | 15.23 WIB


Bagikan

Aksi demonstrasi penolakan proyek stategis nasional ketika Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto tiba di Merauke, Papua Selatan,14 Maret 2025. Tempo/Fachri Hamzah
Perbesar
Aksi demonstrasi penolakan proyek stategis nasional ketika Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto tiba di Merauke, Papua Selatan,14 Maret 2025. Tempo/Fachri Hamzah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto hadir dalam kegiatan Deklarasi Solidaritas Merauke di Petrus Vertenten Center, Merauke Papua Barat pada 14 Maret 2025. Kehadirannya disambut dengan poster penolakan Proyek Strategis Nasional atau PSN oleh masyarakat Papua dan daerah lainnya di Indonesia.

Mugiyanto hadir dalam kegiatan itu untuk mendengarkan dan menanggapi Deklarasi Solidaritas Merauke. Selain itu juga terlihat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro. 

Sebelum Mugi berbicara, masyarakat yang terdiri korban Proyek Strategis Nasional perwakilan seluruh Indonesia menyampaikan deklarasinya.

"Kami solidaritas Merauke, menyatakan menolak sepenuhnya akal bulus perampasan kekayaan rakyat lewat pembaruan kebijakan. Kami menuntut penghentian total proyek strategis nasional serta proyek atas nama kepentingan nasional yang mengorbankan kepentingan rakyat, " ucap masyarakat secara bersama-sama di depan Mugi.

Selain itu juga terlihat beberapa poster bertuliskan tanah Papua bukan tanah negara, ini milik tanah orang asli Papua. Selain itu juga ada tulisan tidak ada keadilan di Merauke.

Sementara itu Mugiyantoro mengatakan, jika semua aspirasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. "Kami tidak akan mendebat, kami datang ke sini mendengar semua aspirasi dari masyarakat dan dibawa ke pemerintah pusat, " katanya.

Selain itu, perihal militerisasi di tanah Papua dia akan coba berikan pemahaman kepada seluruh aparat baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi. Namun kementeriannya tidak bisa menjamin militerisasi itu hilang.

"Ya belum bisa menjamin perihal militerisasi itu. Saya akan sampaikan kepada Bapak Menteri HAM juga kepada presiden apa yang  disampaikan masyarakat," kata Mugiyantoro kepada media.
https://www.tempo.co/hukum/masyaraka...yanto--1219622

penolakan masyarakat