Partai politik memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen pemimpin, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali partai politik justru menjadi tameng bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik itu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun tindak pidana lainnya.
Fenomena ini tentu bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Partai politik seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan moral bagi anggotanya, bukan justru menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk kembali kepada esensi perjuangannya, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Peran Partai Politik dalam Penegakan Hukum
Sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar dalam sistem pemerintahan, partai politik memiliki beberapa peran utama dalam menegakkan hukum, di antaranya:
1. Menciptakan Pemimpin yang Berintegritas
Partai politik bertanggung jawab dalam menyeleksi dan mencalonkan individu yang akan duduk dalam jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa calon yang diusung adalah individu yang memiliki rekam jejak bersih, kompeten, dan berintegritas tinggi.
Perekrutan pemimpin yang tidak berintegritas hanya akan memperburuk kondisi pemerintahan dan memperlemah sistem hukum yang ada. Jika partai politik serius dalam menegakkan hukum, maka seleksi kader harus dilakukan dengan ketat, transparan, dan bebas dari kepentingan pragmatis.
2. Mengawasi Anggota dan Kader Partai
Selain mencalonkan pemimpin, partai politik juga harus aktif mengawasi kinerja dan perilaku anggotanya. Jika ada anggota yang terindikasi terlibat dalam pelanggaran hukum, partai harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi, baik berupa teguran, pemecatan, atau melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sayangnya, dalam banyak kasus, partai politik justru cenderung melindungi kadernya yang bermasalah, dengan alasan menjaga citra partai atau kepentingan politik tertentu. Hal ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap partai dan sistem hukum itu sendiri.
3. Mendorong Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Penegakan Hukum
Sebagai lembaga yang memiliki perwakilan di parlemen, partai politik memiliki kewenangan dalam merancang dan mengesahkan regulasi yang dapat memperkuat sistem hukum. Oleh karena itu, partai politik harus berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil.
Misalnya, partai politik dapat menginisiasi undang-undang yang memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan independensi lembaga penegak hukum, serta memperketat pengawasan terhadap pejabat publik. Jika partai politik serius dalam mendukung penegakan hukum, mereka harus memanfaatkan kewenangan legislasi ini untuk menciptakan regulasi yang berpihak pada keadilan.

Tantangan dalam Mewujudkan Partai Politik yang Berkomitmen terhadap Penegakan Hukum
Meskipun idealnya partai politik harus menjadi pilar utama dalam penegakan hukum, namun terdapat berbagai tantangan yang membuat hal ini sulit terwujud. Beberapa di antaranya adalah:
1. Politik Transaksional dan Oligarki
Dalam banyak kasus, partai politik sering kali dikuasai oleh kelompok elite yang memiliki kepentingan pribadi. Politik transaksional, di mana jabatan publik diperjualbelikan, menjadi penghambat utama dalam upaya menegakkan hukum. Selama praktik ini masih terjadi, sulit bagi partai politik untuk benar-benar bertindak objektif dalam menegakkan hukum.
2. Lemahnya Sanksi Internal Partai
Banyak partai politik yang tidak memiliki mekanisme sanksi yang jelas dan tegas bagi anggotanya yang terlibat kasus hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tetap mendapatkan posisi strategis dalam partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum memiliki komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum.
3. Intervensi dalam Proses Hukum
Tidak jarang partai politik menggunakan pengaruhnya untuk mengintervensi proses hukum demi melindungi kepentingan kelompok tertentu. Upaya ini bisa dilakukan dengan menekan aparat penegak hukum, mengendalikan opini publik, atau bahkan melakukan kriminalisasi terhadap lawan politik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka hukum akan kehilangan independensinya dan hanya menjadi alat bagi kelompok berkuasa untuk melanggengkan kekuatan politik mereka.

Solusi Membangun Partai Politik yang Berintegritas
Untuk mengatasi tantangan di atas, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar partai politik benar-benar menjadi motor utama dalam penegakan hukum:
1. Reformasi Internal Partai
Setiap partai politik harus melakukan reformasi internal dengan menetapkan standar etika dan kode etik yang ketat bagi anggotanya. Partai juga harus membangun mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif agar tidak ada kader yang merasa kebal hukum.
2. Transparansi dalam Pendanaan Politik
Salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum dalam partai politik adalah ketergantungan terhadap dana dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan bisnis dan politik. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam pendanaan politik agar partai tidak mudah disetir oleh kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum.
3. Mendorong Independensi Lembaga Penegak Hukum
Partai politik harus mendukung independensi lembaga penegak hukum dengan tidak melakukan intervensi dalam proses hukum. Selain itu, partai juga harus menghindari praktik perlindungan terhadap anggota yang terlibat dalam kasus hukum.
4. Membangun Kesadaran Publik
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi perilaku partai politik. Oleh karena itu, publik harus terus diberi pemahaman mengenai pentingnya menegakkan hukum dan memilih partai politik yang benar-benar memiliki komitmen terhadap keadilan.

Kesimpulan
Partai politik memiliki peran krusial dalam membangun negara yang berlandaskan hukum. Jika partai politik menjalankan fungsinya dengan benar, maka penegakan hukum akan semakin kuat dan demokrasi akan berjalan dengan sehat.
Sebaliknya, jika partai politik justru menjadi pelindung bagi pelanggar hukum, maka kepercayaan publik terhadap sistem politik akan terus menurun. Oleh karena itu, penting bagi setiap partai politik untuk berbenah diri dan benar-benar menjadi agen perubahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.
Tidak ada demokrasi yang kuat tanpa supremasi hukum, dan tidak ada supremasi hukum tanpa partai politik yang benar-benar berkomitmen untuk menegakkannya.