Konsultan PIK 2, Muannas Alaidid, menyoroti isu kekacauan yang sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto dan dikaitkan dengan campur tangan asing.

Ia menilai ada pihak-pihak yang selalu menolak investasi dan kemajuan bangsa dengan dalih melawan oligarki.

"Menolak investasi dan kemajuan bangsa dengan dalih melawan oligarki," ujar Muannas di X @muannas_alaidid (9/3/2025).

Muannas menegaskan bahwa sikap tegas pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa gangguan.

"Sudah saatnya pemerintah tindak tegas mereka," kuncinya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan pihak asing.

Peringatan itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra.

"Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia," kata Prabowo.


Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional, di mana gelombang demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap marak terjadi.

Demonstrasi itu menyuarakan berbagai tuntutan, termasuk pembatalan pemangkasan anggaran, pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap bermasalah, serta penghapusan kebijakan multifungsi ABRI.

Namun, sejumlah pihak menilai aksi tersebut tidak murni berasal dari aspirasi masyarakat, melainkan ditunggangi oleh kepentingan asing.

Akun X Intel-Imut menyebutkan bahwa aksi mahasiswa dalam demonstrasi tersebut telah dimanfaatkan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) yang didanai asing.

"Sayangnya, aksi mahasiswa masih dimanfaatkan dan ditunggangi organ-organ NGO yang dibiayai asing. Mereka memang sejak lama menginginkan bangsa ini pecah," tulis akun tersebut.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, turut menyoroti peran pihak asing dalam berbagai upaya menghambat pembangunan di Indonesia.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa ketika Indonesia mulai bangkit, pihak asing selalu mencari cara untuk mengintervensi kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, laporan menyebutkan bahwa sejak Oktober 2024, sejumlah NGO asing bekerja sama dengan LSM lokal untuk menolak proyek strategis nasional.

Mereka diduga menggunakan berbagai cara, seperti merilis penelitian yang dianggap palsu, memanipulasi opini publik, dan menggerakkan demonstrasi untuk tujuan tertentu.

Di sisi lain, pemerintah Prabowo sedang fokus menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Program tersebut dianggap mengancam kepentingan asing dan oknum tertentu di dalam negeri, sehingga memicu berbagai bentuk perlawanan.


https://fajar.co.id/2025/03/09/penga...investasi/amp/

Padahal yg menghambat investor luar itu Ormas preman yg minta jatah