Sempat Ditolak, MBG di Wilayah Papua ini Dinikmati 12 Ribu Pelajar

MBG menjadi strategis untuk tingkatkan SDM penerus bangsa.

Red: Erdy Nasrul

Petugas bersiap mendistribusikan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG).Foto: Republika/Thoudy Badai
Petugas bersiap mendistribusikan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah menjangkau 12 ribu pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.


Dandim 1801/Manokwari Letkol Inf Agus Prihanto Donny di Manokwari, Sabtu, mengatakan saat ini ada empat penyedia MBG yang sudah beroperasi memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

“Empat penyedia MBG ini terdiri dari satu dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim, tiga lainnya merupakan katering mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yaitu di Pasir Putih, Reremi dan Amban,” katanya.

Ia mengatakan, masing-masing penyedia MBG mampu menyediakan 3.000 porsi anak sekolah sehingga sudah dapat menjangkau 12.000 pelajar daerah perkotaan.

Untuk memenuhi kebutuhan MBG, BGN tidak hanya mempunyai program membuat dapur sehat SPPG, tapi juga mempunyai program bekerjasama dengan pihak swasta.

Pihak swasta tersebut langsung berkoordinasi dengan BGN untuk menyediakan menu MBG dan sudah beroperasi di Kabupaten Manokwari sejak 18 Februari 2025.

Meskipun sudah bisa memenuhi kebutuhan MBG untuk 12.000 anak namun jumlah itu belum mencapai separuh dari jumlah pelajar di Manokwari yang mencapai lebih dari 30.000 orang.

“Kami terus berupaya untuk melakukan penambahan penyedia MBG bagi swasta maupun dapur SPPG,” ujarnya.

Saat ini Kodim sedang menyiapkan satu lagi rumah dapur sehat SPPG di Distrik Prafi, Manokwari. Pihaknya tengah menyiapkan bangunan 20 x 20 meter untuk dijadikan dapur sehat SPPG.

Saat ini progres pembangunan rumah dapur sehat sudah 30 persen dan diperkirakan akan selesai dalam dua bulan ini.

Dapur sehat tersebut untuk melayani pemberian MBG pada sekolah-sekolah di distrik yang jauh dari perkotaan yaitu Distrik Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warpramasi).

Menurutnya, pembangunan dapur sehat SPPG di Distrik Prafi cukup efektif karena ada sekitar 6.000 anak yang bersekolah di daerah Warpramasi meski satu dapur sehat hanya mampu menyediakan 3.000 porsi MBG.

Kepala Dinas Pendidikan Manokwari Marthinus Dowansiba memberikan apresiasi kepada Kodim yang berupaya mendirikan dapur SPPD di Distrik Prafi. Diharapkan pemberian MBG bisa merata, tidak hanya sekolah di dalam kota saja.

Menurutnya, masih banyak sekolah yang belum mendapat MBG dan menunggu-nunggu kapan bisa tersentuh program nasional tersebut.

Menurutnya, pada program MBG tersebut Disdik hanya berperan memberikan data sekolah kepada Kodim yang kemudian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kodim.

“Hingga saat ini Disdik Manokwari belum menerima laporan dari Kodim berapa banyak sekolah yang sudah mendapat MBG,” ujarnya.

Penuhi standar gizi
Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

"MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi," kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

"Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.
https://news.republika.co.id/berita/...-pelajar-part5


Aktivis Perempuan Sebut Program MBG Bukan Kebutuhan Prioritas di Tanah Papua

Tayang: Minggu, 9 Maret 2025 17:25 WIT
Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat foto
Aktivis Perempuan Sebut Program MBG Bukan Kebutuhan Prioritas di Tanah Papua
Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
HARI PEREMPUAN SEDUNIA: Aksi bisu memperingati Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day (IWD) di Tugu Universitas Cendrawasih (Uncen) Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu,(8/3/2025). Mereka menilai MBG tidak tepat dilakukan di Papua.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Momentum Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day 2025, aktivis perempuan di Papua menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Program di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan salah satu andalan sekaligus termasuk dalam 8 program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

Ketua Koalisi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua Anastasia Manong mengatakan, pelaksanaan MBG bukan hal yang prioritas di Papua.

Anastasia mengatakan seharusnya pemerintah menaruh perhatian terhadap ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar untuk mendidik dan merawat anak-anak Papua.

"MBG tidak penting karena pulang sekolah z (saya) pu mama bisa masak untuk z (saya) makan," ujarnya ketia diwawancara di sela-sela aksi bisu peringati Hari Perempuan Sedunia di Tugu Universitas Cendrawasih (Uncen) Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Sabtu (8/3/2025).

Anastasia mengungkap di Tanah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat mengolah tanah, ada hasil-hasil kebun untuk dikonsumsi seperti keladi, pisang, petatas, ikan, daging, sayur-sayuran dan lainnya.

"Kami punya hasil sumber daya alam cukup melimpah bisa di kolola sendiri, ubi, petatas, kami bisa ambil secukupnya dan tidak beli," katanya.

Koordinator Wilayah Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia Wilayah Tanah Papua Yokbet Felle menuturkan, MBG ini proyek yang sifatnya perintah dari atas ke bawah bukan mengambil aspirasi masyarakat terutama perempuan. Yang dibutuhkan perempuan itu kesejahateraan dan makanan yang sehat.

"Setiap keluarga terutama perempuan (mama) pasti menginginkan makanan yang sehat untuk anak-anaknya," ujarnya.

Yoke berpendapat, keluarga yang sejahtera tidak bisa didapatkan karena masyarakat masih dipersulit akses terhadap ekonomi dan dimiskinkan oleh negera. Program itu, juga dinilai tidak menguntungkan masyarakat.

"Pemerintah seharusnya mendorong kebijakan yang mendukung ekonomi masyarakat karena mereka (masyarakat) pasti akan memikirkan yang terbaik untuk keluarganya," ujarnya.

Sebagai informasi, aksi protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua ditolak oleh ribuan ribuan pelajar dari belasan sekolah di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, Wamena. (*)


, https://papua.tribunnews.com/2025/03...i-tanah-papua.
Masyarakat masih menolak makan siang gratis di Papua.