Amnesty International: Respons terhadap Siswa Papua yang Demo Tolak MBG Berlebihan, Melanggar HAM

Amnesty International mengingatkan, negara juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai.
19 Februari 2025 | 09.42 WIB



Bagikan

Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis,  17 Februari 2025. Foto : Ronny untuk Tempo
Perbesar
Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis, 17 Februari 2025. Foto : Ronny untuk Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik tindakan berlebihan polisi dan aparatur sipil negara (ASN) dalam merespons demo ribuan pelajar di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Apalagi, polisi sampai menembakkan gas air mata ke arah para pelajar tersebut. 

“Mencegat apalagi menangkap siswa yang hendak melakukan aksi damai menolak program MBG tanpa alasan hukum yang dibenarkan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata, dipertontonkan oleh kepolisian di tanah Papua," kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa, 18 Februari 2025.

Usman mengatakan, polisi harus mengusut apakah tindakan anggotanya itu sudah dilakukan sesuai aturan. Dia mengingatkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan bukanlah solusi dalam merespons demo protes MBG di Papua.


"Apalagi jika mereka harus berhadapan dengan aksi yang dilakukan oleh pelajar sekolah, seperti dalam aksi menolak program MBG tersebut," ujarnya.

Usman juga menyinggung perihal seorang ASN yang terlihat ikut melakukan pelanggaran HAM, dengan menendang seorang siswa. Menurut dia, suatu ironi ketika kekerasan terhadap anak terjadi di depan mata aparat keamanan yang seharusnya melindungi siswa dari segala bentuk ancaman.
Dia meminta agar sikap antikritik yang dinormalisasi lewat penggunaan kekuatan berlebihan itu segera dihentikan. Usman menuturkan, negara harus terbuka menerima kritik dari siswa, bukan malah meredamnya.

Polisi, kata dia, juga harus memproses anggotanya yang telah lalai membiarkan terjadinya kekerasan oleh ASN. "Kepolisian juga harus memproses hukum ASN yang tertangkap kamera menginjak seorang siswa, karena jelas tindakan tersebut melanggar UU Perlindungan Anak Tahun 2014," ujar Usman.

Sama seperti orang dewasa, anak-anak juga berhak menyampaikan pendapat dan melakukan aksi damai. "Negara juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," ujar Usman.

Pada Senin lalu, ribuan pelajar di sejumlah titik di Papua menggelar demo menolak makan bergizi gratis. Alih-alih MBG, mereka meminta pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas sekolah. 

Pada demo pelajar di Nabire, Papua Tengah, polisi mengadang puluhan pelajar yang hendak bergerak menuju lokasi demo. Mereka dibawa ke kantor polisi dengan truk.

Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan seorang ASN berseragam coklat menendang dan menginjak kaki seorang pelajar, serta menghardik para pelajar saat dikumpulkan di kantor polisi. Sementara di Kota Jayapura, Papua, sebanyak 15 pelajar SMP dan SMA sempat ditangkap saat hendak ikut demo dan dipulangkan setelah diperiksa di Polsek Heram.

Di Wamena, Papua Pegunungan, ribuan pelajar turun ke jalan sejak pukul 08.00 waktu setempat. Berdasarkan potongan video yang dilihat Tempo, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Tolak makan bergizi gratis, berikan kami pendidikan gratis,” demikian tertulis di salah satu spanduk.

Asken Yohans, seorang pelajar yang ikut demo, mengatakan dia dan ribuan siswa di Wamena serta Papua secara umum membutuhkan akses pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai. “Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah,” kata Yohans kepada Tempo melalui sambungan telepon.

Menurut dia, program MBG tidak akan membuat dia dan teman-temannya belajar dengan tenang. Asken menyatakan, aspirasi mereka harus sampai kepada presiden. “Mari terus maju dan kami ingin ini didengar oleh bupati, oleh gubernur dan presiden,” ujar Asken.

https://www.tempo.co/hukum/amnesty-i...ar-ham-1209105



Demo Tolak MBG Tak Murni Aspirasi Pelajar

19 February 2025 11:30 AM

Kapolresta Kota Jayapura, AKBP Victor D. Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima informasi terkait rencana aksi tolak MBG oleh sekelompok pelajar. "Kami sudah melakukan kordinasi dengan penanggung jawab aksi, namun sepertinya mereka tidak merespon dengan baik, maka dari itu kita tetap melakukan pengamanan," ujar Matan Kapolres Kabupaten Jayapura itu ke Cenderawasih Pos di Kantor Walikota.

KNPB Dituding Sebagai Dalang Dibalik Aksi

JAYAPURA  – Aksi demo tolak Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan sejumlah pelajar di beberapa kabupaten termasuk di Kota Jayapura pada Senin (17/2). Yang paling ramai dilakukan di Kabupaten Jayawijaya dimana ada  seribuan anak sekolah turun ke jalan meminta pemerintah memberikan pendidikan gratis ketimbang makan gratis.

Sedangkan di Kota Jayapura hanya dilakukan puluhan pelajar, begitu juga di Kabupaten Jayapura yang kemudian diamankan ke Polres Jayapura. Disini para pelajar akhirnya mengakui bahwa aksi mereka tak murni dan ada pihak yang meminta untuk turun ke jalan. Sebelumnya aparat keamanan juga menduga bahwa aksi penolakan ini tak murni.
Baca Juga :  Tokoh Gereja Minta Kasus Mutilasi Diproses Secara Terbuka
Pasalnya dari konsep dan cara demo sama persis dengan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini. Diawali dengan membagikan selebaran, membangun koordinasi dan doktrin lewat grup WhatsAap kemudian menunjuk koordinator lapangan, menggunakan tali sebagai pembatas kemudian menyerukan dengan angkat tangan kiri sebagai simbol perlawanan termasuk narasi yang dimunculkan dalam aksi tersebut.

Kapolresta Kota Jayapura, AKBP Victor D. Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima informasi terkait rencana aksi tolak MBG oleh sekelompok pelajar. “Kami sudah melakukan kordinasi dengan penanggung jawab aksi, namun sepertinya mereka tidak merespon dengan baik, maka dari itu kita tetap melakukan pengamanan,” ujar Matan Kapolres Kabupaten Jayapura itu ke Cenderawasih Pos di Kantor Walikota.

Kapolresta juga menegaskan bahwa aksi tersebut ternyata ditunggangi oleh kelompok KNPB. “Dalam aksi ini, ada upaya profokasi dari kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan kita, maka dari itu kami tegaskan untuk adik-adik pelajar agar tidak terprovokasi,” ungkapnya. Menurut Mackbon  keterlibatan pelajar dalam menjalankan aksi protes MBG ini diindikasi ada upaya untuk membenturkan aparat keamanan dengan pelajar.

“Kami sudah monitor, siapa dan apa dibalik aksi ini, maka dari itu kami dalam melaksanakan tugas pengamanan tentu akan mengantisipasi,” tuturnya. Keterlibatan pelajar dalam aksi protes ini bagi Kapolresta tentu hal yang sangat disayangkan.

“Memang semua warga negara punya hak untuk menyampaikan aspirasi, namun dalam konteks ini seharusnya umur segitu (pelajar) tidak seharusnya ikut demo, lebih baik fokus belajar apalagi ada upaya profokasi kelompok lain,” bebernya.  AKBP Victor D Mackbon juga menyarankan perlu ada peran sekolah dalam melakukan pengawasan dan juga sosialisasi kepada para pelajar.

“Sekolah-sekolah harus lakukan sosialisasi terkait program MBG ini, agar anak-anak itu bisa paham apa maksud dan tujuannya, sehingga mereka tidak mudah dihasut oleh kelompok-kelompok yang tidak sependapat itu,” tuturnya.  Ditambahkan Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa Pemkot sudah melakukan kordinasi dengan semua sekolah-sekolah.

“Terkait aksi ini kita sudah lakukan pertemuan lewat zoom meeting dengan para kepala sekolah, dan dalam pertemuan tersebut kita ingatkan untuk tidak mengizinkan aksi yang melibatkan pelajar ini,” pungkasnya. Dari pihak sekolah juga ada yang mengingatkan muridnya. Pantauan lainnya terlihat di SMK Negeri 3 Jayapura aparat juga berjaga jangan sampai ada siswa yang terlibat.

Guru di SMKN 3, Aris Ramba Kila, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengizinkan anak muridnya terlibat dalam aksi itu. “SMKN 3 dilarang keras,” kata Aris. Hal yang sama juga disampaikan Plt KTU SMK N 6 Teknologi dan Rekayasa Jayapura, Jonet Rumondor yang menyebut bahwa pihak sekolah tidak mengijinkan siswanya terlibat.

“Sekolah kami tidak ikut, kami sudah melarang anak-anak murid kita untuk terlibat,” tambahnya. Sementara itu kepala sekolah SMA YPK Diaspora Kotaraja Alfrets, S.Pd, M.Pd mengatakan bahwa sekolahnya sangat setuju dengan adanya program Makan Bergizi Geratis (MBG). Menurutnya perogram MBG tersebut sangat membantu siswa dalam peroses pembelajaran.

“Kami menerima program pemerintah itu, kami sudah pernah merasakan manfaat dari itu. Waktu kita kerja sama dengan UNICEF melalui kerjasama dengan pemerintah kota,” ungkap Alfrets. Lebih lanjut Alfrets menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan program MBG tersebut dari UNICEF kurang lebih enam bulan lamanya atau satu semester. Dan hasil kata kepala sekolah itu cukup memuaskan anak-anak mempunyai kemajuan dalam semangat belajar.

Kata Alfrets program itu dahulu hanya mendapatkan satu kali dalam seminggu artinya tidak setiap hari. Jika dibandingkan dengan program pemerintah sekarang ini yang mengharuskan setiap hari setiap hari mendapatkan MBG, maka dipastikan anak-anak mempunyai semangat belajar dan gizi para siswa meningkat.

“Waktu kami melihat anak-anak kami saat itu mendapatkan makan pagi, itu mereka lebih semangat dalam partisipasi belajar semakin bagus. Karena makan pagi dirumah atau di asrama belum tentu bergizi seperti yang didapatkan di sekolah,” ungkap Alfrets. Oleh karena itu dirinya pun tidak mengizinkan anak muridnya untuk terlibat dalam aksi demo yang di gelar oleh SPWP sebagai bentuk penolakan terhadap program MBG.

Ini diperkuat dengan pengakuan peserta demo yang menyebut bahwa mereka turun melakukan demo karena diarahkan oleh salah satu koordinator KNPB wilayah Sentani yakni ZL. Satu persatu akhirnya menceritakan bahwa demo ini memang diseting dan diperintah oleh ZL. “Kami turun aksi karena diarahkan oleh kakak ZL lewat grup solidaritas pelajar dan saya ditunjuk menjadi koordinator,” kata Emiron salah satu pelajar dalam video pengakuannya usai diamankan, Senin (17/2)

Hal yang sama disampaikan pelajar lainnya bernama Masis yang mengaku ikut turun dalam aksi penolakan karena diperintah oleh ZL. “Dalam bentuk penolakan MBG ini kami diperintahkan oleh kakak ZL untuk aksi dan tadi sudah aksi tapi diamankan Polisi,” ceritanya.  ZL sendiri jika dilihat dari beberapa postingan ternyata pernah mengisi beberapa kegiatan diskusi publik dan ia mengklaim sebagai aktifis HAM termasuk diminta menjadi pemantik pada diskusi terbuka. Hanya saja hingga kini ZL masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Pengungkapan bahwa KNPB dibalik semua ini terjadi setelah aparat mengamankan lima pemuda yang mengenakan seragam sekolah saat mengikuti aksi tersebut di Pertigaan Mata Jalan Sosial, Senin (17/2) kemarin.

Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K., mengungkapkan bahwa saat diperiksa, kelima pemuda tersebut ternyata bukan pelajar aktif, mereka hanya mengenakan seragam SMP dan SMA untuk berpartisipasi dalam aksi demo. “Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku tidak sedang bersekolah dan hanya menggunakan seragam sebagai bagian dari demonstrasi,” ujar Kapolres dalam rilisnya, Senin (17/2) kemarin.

Lebih lanjut, dari keterangan yang diperoleh, diketahui bahwa aksi ini didalangi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang mana sebelum aksi ini dilakukan, dua hari sebelum Ketua KNPB Sentani, Zadrak Lagoan, disebut memberikan arahan kepada peserta demo serta menyiapkan berbagai alat peraga yang digunakan dalam aksi tersebut.'

Diakuinya, Polisi menegaskan bahwa demonstrasi penolakan MBG telah ditunggangi oleh KNPB untuk kepentingan tertentu, namun, kelima pemuda yang diamankan tidak dikenakan proses hukum dan telah dikembalikan kepada keluarganya dengan harapan mereka tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

“Kami sudah mengetahui siapa yang berada di balik aksi ini, dan kami tidak akan memberi ruang bagi KNPB untuk menjalankan kegiatannya di Sentani,” pungkasnya. Sementara pantauan di Waena aksi ini terlihat di Uncen bawah, Expo hingga dilingkaran putaran taxi di Waena. Aparat juga melakukan pengawalan hingga kegiatan selesai. Disini polisi juga berhasil mengamankan 16 siswa SMA yang hendak melakukan orasi di seputaran wilayah Expo Waena.

Siswa-siswi yang diamankan itu berasal dari beberapa sekolah yang ada di kawasan itu. Polisi menyebut mereka hanya diamankan dan setelah diinterogasi lalu dipulangkan. “Kami hanya mengamankan sementara pendemo ini, mereka dari beberapa sekolah yang ada di Waena,  tetapi tidak mendapatkan izin sekolah, kami sudah mendatangi masing-masing sekolah,”ujar Kapolsek Heram, AKP Yunus Ick.

Dari pantauan Cendrawasih Pos, para pelajar membawa spanduk dan baliho yang berisi tulisan menolak program makanan gratis dan hanya membutuhkan pendidikan gratis. “Kami tidak membutuhkan makanan, Papua sudah kaya makanan banyak. Kami hanya membutuhkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis,”ujar Aluri Wandik salah satu koordinator lapangan aksi tersebut.

“Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan angaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa/i. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk mengganti dana makan siang gratis, dengan pendidikan gratis, serta fasilitas sekolah yang lebih efisien di Papua,”ujar Fernando Ahayon. Sementara terkait tudingan di atas, Ketua I KNPB, Warpo Wetipo yang dihubungi via telepon sekira pukul 22.01 WIT tidak merespon panggilan. Begitu juga dengan pesan yang belum dibaca. (ana/kar/kim/roy/ade)
https://cenderawasihpos.jawapos.com/...asi-pelajar/5/

demo di Papua beberapa hari lalu bukan murni pelajar