Pelajar di Papua Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, OPM Mendukung

Demo pelajar menolak program MBG terjadi di Wamena, Yahukimo, dan Dogiyai.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Erik Purnama Putra

Ratusan pelajar menolak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Honai Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2/2025).Foto: Dok Republika
Ratusan pelajar menolak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Honai Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan dari para pelajar di Papua. Pada Senin (17/2/2025) sejumlah aksi penolakan tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Para pelajar turun ke jalan menolak program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Ratusan pelajar dengan seragam putih-biru dan abu-biru itu menyerukan pemerintah memberikan pendidikan, dan kesehatan gratis ketimbang makanan gratis. Dari sejumlah dokumentasi video amatir yang diterima Republika.co.id, aksi pelajar menolak MBG terjadi di Wamena.

Dikabarkan aksi tersebut berujung pada pembubaran paksa oleh satuan kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari rekaman video tersebut sejumlah anggota berseragam menembakkan gas air mata ke arah massa aksi.

"Demo tolak makanan bergisi gratis di Wamena, Papua dihadang militer dan polisi Indonesia," begitu narasi video pembubaran paksa aksi demontrasi para siswa SMP-SMA yang menolak MBG.


Di Yahukimo, para pelajar yang menolak program MBG membawa poster-poster ke jalanan dengan narasi alternatif. "Aliansi Pelajar Seprovinsi Papua Pegunungan, Menolak Tegas Makanan Bergizi Gratis. Dan Menuntut Pendidikan Gratis," begitu poster-poster para pelajar tersebut.

"Tolak Makanan Gratis. Dan Berikan Kami Kesehatan Gratis," isi dalam tulisan lain spanduk-spanduk yang dibawa para pelajar tersebut. "Kami Ingin Sekolah Gratis. Bukan Makan Gratis," tulisan lain para pelajar. Aksi-aksi para pelajar menolak MBG juga terjadi di Tolikara dan di Dogiyai.

Aksi penolakan para pelajar terhadap program MBG tersebut, mendapat dukungan dari kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka. Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, program MBGbukan solusi untuk mensejahterakan masyarakat di Papua.]


Menurut dia, masyarakat di Papua, lebih membutuhkan jaminan pendidikan gratis ketimbang makanan gratis. "Jika pemerintah Indonesia niat baik untuk Orang Asli Papua (OAP), maka yang harus dilakukan adalah pendidikan gratis, bukan memberikan makanan gratis,” kata Sebby melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin.


Sebby menyarankan agar Presiden Prabowo meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pelajar di Papua untuk bisa lebih memiliki keahlian. "Lakukan kursus-kursus makanan, atau kursus-kursus masak-memasak, kursus pertanian untuk pengembangan ekonomi rakyat," kata Sebby.

Menurut Sebby, bukan makanan gratis yang dibutuhkan oleh para pelajar di Papua, melainkan kepastian dalam kelanjutan pendidikan dengan pemberian beasiswa-beasiswa sekolah sampai perguruan tinggi. "Buatkan anggaran beasiswa untuk orang asli Papua dari TK (taman kanak-kanak) sampai perguruan tinggi," kata Sebby.

Menurut dia, pemerintah berutang banyak dengan masyarakat Papua dari hasil pengerukan sumber daya alamnya. Karena itu, kata Sebby, para pelajar di Papua berhak untuk mendapatkan jatah pendidiman Rp 3 juta setiap bulannya.

"Karena Indonesia sudah kuras semua sumber daya alam kami yang sangat besar. Papua adalah sumbangan terbesar untuk Indonesia. Jadi berikan dana Rp 3 juta setiap bulannya untuk anak-anak bersekolah. Dan itu sangat kecil dibandingkan apa yang Jakarta dapatkan dari Papua. Dan ini harus dilakukan oleh Indonesia sebelum Papua Merdeka," ujar Sebby.

Belum ada tanggapan dari pihak pemerintah maupun aparat keamanan terkait situasi terkini di Papua. Dari pihak kepolisian maupun dari TNI tak memberikan respons atas aksi protes para pelajar atas program MBG yang dibubarkan paksa tersebut.

Dan hingga kini, belum juga diketahui apakah aksi-aksi demonstrasi para pelajar tersebut meluas ke kota utama di Bumi Cenderawasih tersebut.
https://news.republika.co.id/berita/...endukung-part2


Kok kontradiksi sama aksi KKB bakar sekolah terus?


KNPB Dalang Dari Demo Pelajar Tolak Makan Bergizi Gratis di Sentani

Senin, 17 Feb 2025 20:37 WIT

Tampilkan Caption

SENTANI, Seputarpapua.com | Kepolisian Resort Jayapura berhasil mengungkap dalang utama yang menunggangi aksi demo pelajar tolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (17/2/2025).

Pengungkapan ini dilakukan setelah polisi mengamankan 5 pemuda yang menggunakan seragam sekolah saat aksi demo menolak MBG.

“Tadi ada lima orang yang kita amankan saat aksi demo menolak MBG di Sentani. Saat pemeriksaan diketahui mereka bukan pelajar dan tidak sekolah. Mereka hanya menggunakan seragam SMP dan SMA untuk ikut aksi,” kata Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay saat dikonfirmasi media ini.

Dari keterangan kelima orang yang diamankan, terungkap bahwa aksi demo tolak MBG di Sentani ditunggangi oleh Komite Nasional Papua Barat atau KNPB.

Bahkan seluruh alat peraga untuk aksi demo tolak MBG disediakan oleh KNPB Sentani.

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terungkap bahwa dua hari sebelum aksi ini, mereka ini sudah diarahkan oleh Ketua KNPB Sentani, Zadrack Lagoan. Bahkan seluruh alat peraga untuk aksi demo disiapkan atau disuplai oleh KNPB Sentani,” ungkap Kapolres.


“Jadi dapat dipastikan bahwa aksi demo tolak MBG di Sentani tidak murni aspirasi pelajar, tapi ditunggangi oleh KNPB Sentani pimpinan Zadrack Lagoan,” tambahnya.

Disinggung soal proses hukum terhadap 5 orang yang diamankan, Kapolres mengatakan bahwa kelimanya sudah dipulangkan.

“Untuk lima orang yang diamankan tidak diproses hukum tapi sudah dipulangkan ke keluarga. Harapan kita mereka tidak mengulangi aksi yang sama di kemudian hari,” jelasnya.

Dengan terungkapnya dalang aksi demo tolak MBG ini, Mantan Kapolres Lanny Jaya itu menegaskan tak akan memberikan ruang kepada KNPB untuk melakukan aksi di Wilayah Hukum Polres Jayapura.

“Intinya kita sudah tau siapa dibalik aksi tolak MBG ini. Saya tidak akan memberikan ruang bagi KNPB untuk melakukan aksi di Wilayah Hukum Polres Jayapura,” tegasnya.
https://seputarpapua.com/view/knpb-d...i-sentani.html
KNPB dalang demo-demo para pelajar. di mana mereka menyamar sebagai pelajar..


Pelajar di Papua Tengah Tolak Makan Bergizi Gratis, Dinas Pendidikan: Aksi Dipengaruhi Pihak Lain



Tayang: Senin, 17 Februari 2025 21:18 WIT
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoPelajar di Papua Tengah Tolak Makan Bergizi Gratis, Dinas Pendidikan: Aksi Dipengaruhi Pihak Lain
Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
AKSI TOLAK MBG DITUNGGANGI - Kepala Bidang SMA dan SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Arnold Mingtonapan, mengungkapkan sebagian besar pelajar menolak program makan bergizi gratis di Nabire, Senin (17/2/2025), adalah siswa kelas tiga SMA.

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Puluhan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (17/2/2025), menggelar aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi ini menjadi sorotan karena melibatkan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan.

Kepala Bidang SMA dan SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Arnold Mingtonapan, mengungkapkan sebagian besar peserta aksi adalah siswa kelas tiga SMA.

Namun, ia menyayangkan adanya keterlibatan siswa SMP dan SD dalam aksi tersebut.

"Tapi kami sangat sayangkan juga ada anak SMP dan SD. Untuk itu saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah masing-masing untuk melihat sekolah mana yang terlibat dalam aksi ini," kata Arnol kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com di Nabire, Senin (17/2/2025).

Arnold mengengklaim telah berkoordinasi dengan kepala sekolah masing-masing untuk mengidentifikasi sekolah mana saja yang terlibat dalam aksi ini.

Ia juga mencurigai adanya pihak-pihak lain yang turut mempengaruhi para siswa dalam melakukan penolakan terhadap program MBG.

"Tetapi ini ada pihak-pihak lain," katanya.


Sebelum aksi terjadi pada Sabtu (15/2/2025), pihak Dinas Pendidikan telah melakukan antisipasi dini terhadap para siswa.

Mereka berupaya mencegah siswa terlibat dalam aksi penolakan MBG.



SISWA TOLAK MBG: Tampak puluhan siswa saat dinasehati oleh Kepala Dinas Pendidikan Nabire, Dina Pidjer, dan Kapolres Nabire, AKBP Samuel, di depan halaman halaman parkir Polres Nabire, di Jalan Jenderal, Sudirman No.1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Foto: Tribun-Papua.com/Calvin Erari. (Tribun-Papua.com/Calvin)

Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil.

Setelah siswa kelas 3 SMA dan SMK menyelesaikan ujian semester dan pulang sekolah, mereka saling berkomunikasi dan akhirnya memutuskan untuk melakukan orasi maupun audiensi ke dinas pendidikan terkait pelaksanaan MBG.

"Nah di situlah mereka saling menginformasikan untuk melaksanakan orasi maupun audiensi ke dinas pendidikan soal pelaksanaan MBG," ujarnya.

Arnold menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin aksi penolakan MBG ini terjadi.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG karena menilai program ini sangat penting bagi peningkatan gizi siswa.

"Kenapa, karena kami mendukung program MBG," tegasnya.

Dengan adanya aksi ini, Arnold berjanji akan segera mengimbau para siswa bahwa program pemerintah pusat ini akan tetap dijalankan sesuai dengan amanat presiden.

Ia berharap para siswa dapat memahami dan menerima program MBG dengan baik.

Aksi penolakan MBG di Nabire ini menjadi bukti bahwa isu pendidikan dan kesejahteraan siswa menjadi perhatian utama di kalangan pelajar.

Mereka menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. (

https://papua.tribunnews.com/2025/02...goog_rewarded.




Ribuan Siswa Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Wamena, Istana: Orang Lain Masih Ingin Nikmati


Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis.
17 Februari 2025 | 16.42 WIB



Bagikan

Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis, 17 Februari 2025. Foto : Ronny untuk Tempo
Perbesar
Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis, 17 Februari 2025. Foto : Ronny untuk Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons unjuk rasa penolakan program makan bergizi gratis di Papua. Menurut dia, sikap menolak program makan bergizi gratis merupakan hak setiap individu. Dengan hak itu, mereka boleh menolak untuk menikmati makan bergizi.

Namun, Hasan meminta, unjuk rasa tidak untuk membatalkan program makan bergizi. Alasannya, ada masyarakat yang ingin menikmati program ini.

"Kalau mau bilang 'kami engga usah dikasih'. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu menghalangi hak orang lain," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Selain itu, Hasan berharap penolakan itu tidak berujung pada kekerasan. Sekali lagi dia memberi ruang masyarakat menyampaikan pendapatnya.

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan.

Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis. Pihak kepolisian memperkirakan jumlah pelajar yang terlibat dalam demo itu berkisar 3.500-an pelajar.

“Demonstrasi ini diikuti oleh pelajar SMP, SMA dan mahasiswa, sudah dimulai sejak pagi tadi,” Kabag Ops Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Polisi Suparmanto kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Senin, 17 Februari 2025.

Berdasarkan potongan video yang dilihat Tempo, demonstrasi pelajar tersebut sempat ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 09.00 WIT, saat massa bergerak ke arah menara salib yang berlokasi di depan kantor Bupati Jayawijaya. Kericuhan itu berlangsung di Jalan Hom-hom, beberapa ratus meter dari kantor bupati Jayawijaya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berkomentar mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua. Menurut dia, penolakan tersebut menyangkut permasalahan lain yang ada di wilayah itu.

"Ini masalahnya sudah lagi bukan masalah program makan bergizi, tapi sudah menyangkut masalah hal yang lainnya," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.

https://www.tempo.co/politik/ribuan-...ikmati-1208258

Soal penolakan pelajar Papua