Belakangan semakin marak ormas (organisasi masyarakat) yang melakukan demo di area pabrik dan kawasan industri. Hal ini membuat para pelaku bisnis resah sehingga berakibat banyak calon investor, baik domestik maupun asing, membatalkan rencana investasi karena sejak awal harus bersinggungan dengan berbagai ormas.

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia mengungkapkan jika ormas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam investasi industri di Indonesia. Menurut perhitungannya, nilai potensi investasi yang hilang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. 

“Kalau dihitung semuanya, hitungnya bukan hanya yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun,” tutur Sanny seperti dikutip dari tribunnews.com

Ia menambahkan para investor tersebut kebanyakan menghadapi kebutuhan organisasi yang berkaitan dengan operasional industri, seperti penyediaan jasa transportasi, katering, hingga logistik pembelian barang. Ormas kerap meminta agar pekerjaan-pekerjaan tersebut diserahkan kepada mereka.

Keberadaan Ormas Juga Meresahkan Pelaku UMKM

Keberadaan ormas minta "jatah" ternyata tidak hanya menghantui perusahaan besar, tetapi juga pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Seperti dilansir dari Republika, Abdul Hamied, pemilik Warung Madura yang beroperasi di daerah Cinangka, Depok, menceritakan pengalaman yang tak mengenakkan ketika datangi ormas.

Hamied menuturkan jika pungli yang dilakukan sekelompok orang tersebut berkedok iuran keamanan atau pelatihan. Umumnya mereka mengaku sebagai 'pemuda sini' atau 'masyarakat sini' yang menyebut akan mengamankan kegiatan bisnis warungnya. Para pelaku kadang kala menggunakan seragam ormas dan membawa surat lengkap dengan kop atau logo ormasnya.

“Biasanya mereka minta iuran paksa rutin bulanan. Iuran paksa atas nama ormas, bilangnya pelatihan segala macam. Pertama saya okein karena mintanya Rp 50 ribu (per bulan), tapi lama-lama mereka naikin minta jadi Rp 100 ribu—Rp 200 ribu,” ungkapnya dilansir dari Republika. 

Ketika mereka menaikkan pungli, Hamied tak segan-segan melawan. “Kalau kayak gitu (menaikkan iuran), saya bilang 'ya sudah kita bertarung saja' karena itu sama saja dengan mengurangi keuntungan. Dan saya marah pada saat itu. Karena bukan saya saja juga, di depan warung saya ada pedagang gorengan yang merasa diperas dengan kewajiban-kewajiban seperti itu.”

Lebih lanjut Hamied menceritakan bahwa ormas yang datang ada lebih dari satu sehingga kalau diladeni semua bisa merugikan UMKM. Meski pungli disebut "iuran keamanan", nyatanya tidak aman karena ormas lain yang tidak sebagian jatah akan datang mengganggu.  

Menurut beberapa penuturan rekan Hamied yang sesama pemilik Warung Madura, kelompok ormas ini terkadang tak segan melakukan nekat seperti menodong, berkelahi, bahkan sampai membacok. 

Aparat Keamanan Tak Tegas, Ormas Berani Berulah 

Pada bulan September 2023 lalu, sejumlah ormas juga sempat mendatangi salah satu gerai Mie Gacoan yang ada di Medan. Menurut pihak manajemen, ormas ini sudah lima kali mendatangi outlet karena meminta jatah pengelolaan parkir. 

Pihak Mie Gacoan menolak karena pengelolaan parkir ini sudah dilakukan oleh manajemen internal. Mereka sudah mencoba melakukan mediasi kepada ketua ormas, tetapi tidak menemukan kesepakatan. Kelompok ormas ini bahkan sempat melakukan anarkis dengan melemparkan batu dan botol hingga membuat sejumlah properti rusak.



Menurut pihak Mie Gacoan, seperti dilansir dari Tribun Medan, mereka sudah melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Namun, laporan tersebut mandek dan tidak direspon oleh pihak kepolisian.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah pun turut menyoroti fenomena organisasi yang meresahkan yang menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, tindakan nakal yang mengganggu investasi tidak boleh dibiarkan. Apalagi mereka sudah berani menutup jalan, bahkan menyegel industri yang sudah mempunyai izin dan beroperasi, seperti dilansir dari fraksipkb.com.

"Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada langkah nyata untuk menerbitkan ormas nakal agar tidak mengganggu invetasi di Indonesia," pungkas Kaisar.

Politisi kelahiran Probolinggo tersebut menegaskan bahwa tindakan mereka sudah melanggar hukum. Dia mendesak pihak kepolisian untuk turun tangan melakukan publikasi ormas nakal. 

ukmindonesia.id