Film dokumenter Dirty Vote tayang setahun lalu, tiga hari sebelum Pilpres 2024. Ini kilas balik intimidasi yang dialami para pemeran Dirty Vote.
12 Februari 2025 | 20.09 WIB

Tayangan Satu Tahun Dirty Vote 100 Hari Prabowo Gibran. Tempo/Bintari Rahmanita
TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter Dirty Vote dirilis setahun yang lalu saat tiga hari menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 melalui kanal resmi YouTube Dirty Vote. Film tersebut disutradarai oleh Dandhy Laksono dan dibintangi oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Ketiganya memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum pada Pemilu 2024 saat ini. Mereka juga menjelaskan potensi-potensi kecurangan berdasarkan kacamata hukum di Indonesia. Dokumenter yang berisi tiga pandangan dari para ahli tersebut berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik.

Sang sutradara paham betul risiko pembuatan film tersebut. Bagaimanapun, mereka berhadapan dengan penguasa yang punya kuasa dan sumber daya yang kuat untuk menekan mereka. Oleh karena itu, Dhandy sampai harus mencari rumah aman untuk mengkarantina pemateri dan juga sebagai upaya mitigasi jika ada ancaman.

Menjelang film dirilis. sejumlah skenario disiapkan untuk mengantisipasi adanya gangguan yang bersifat teknis. Dirty Vote rencananya akan diunggah dari Singapura jika gagal diunggah dari Indonesia. Tim saat itu juga menyiapkan tautan Google Drive berisi file mentah film untuk didistribusikan oleh kelompok masyarakat sipil.

Sehari sebelum film dirilis, berbagai gangguan sudah dialami oleh tim Dirty Vote. Ada upaya peretasan telepon seluler ketiga pembicara setelah teaser film diunggah. Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar mendapat beberapa pemberitahuan adanya upaya masuk ke akun Telegram milik mereka. “Kami mengistirahatkan nomor yang biasa dipakai dan ganti ke nomor sementara supaya tak mudah dilacak,” ujar Zainal.

Gangguan tersebut makin getol terjadi setelah film yang ungkap kecurangan-kecurangan Pemilu 2024 tersebut tayang. Feri dan Bivitri sering dihubungi nomor asing yang mengajak mereka untuk bertemu di suatu tempat. Bahkan, Bivitri juga diikuti oleh orang asing yang selalu datang ke berbagai acara yang ia hadiri.

Tak hanya itu, ada juga utusan lembaga negara yang membujuk Bivitri agar tidak lantang dalam mengkritik pemerintah. Utusan lembaga negara tersebut menemui Bivitri dan memberikan amplop berisi segepok uang. Dengan berbagai alasan, Bivitri menolak pemberian tersebut dan langsung menginformasikan ke teman-temannya di Dirty Vote.

Sisi personal para pemateri film juga turut menjadi bahan intimidasi. Sebagai satu-satunya pemeran perempuan, Bivitri Susanti menerima bermacam cacian dan hinaan di akun media sosialnya. Meski begitu, Bivitri sudah paham betul akan risikonya. “Kami sudah tahu risiko tampil untuk membahas isu sensitif seperti itu,” ujarnya.

Saat itu, Dirty Vote mendapat banyak respons negatif dari kubu Prabowo-Gibran karena dituduh berupaya menggerus perolehan suara pasangan calon tersebut. Gibran saat itu mengatakan bahwa film tersebut hanya berisi fitnah. Bahkan, Dandhy Laksono dan juga tiga pemateri film dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pemilu oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia.

Bivitri mengatakan bahwa Dirty Vote tidak pernah bertujuan untuk mengarahkan publik memilih calon presiden tertentu. Pun dengan Zainal Arifin Mochtar yang menyebut tujuan Dirty Vote adalah untuk menjadi film pendidikan politik, terutama untuk menghadapi potensi kecurangan berulang yang sistematis pada pemilu mendatang.

Terdapat sejumlah poin yang dipaparkan dalam film Dirty Vote. Di antaranya ihwal kecurangan melalui penunjukan 20 penjabat (Pj) Gubernur dan Kepala Daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, penyaluran bantuan sosial atau Bansos yang berlebihan, serta kejanggalan dalam hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

https://www.tempo.co/politik/kilas-b...y-vote-1206259


Setahun Dirty Vote: Siapa Tersengat?
[img]https://statik.tempo.co/data/2025/02/12/id_1376933/1376933_720.jpg[/
Film dokumenter Dirty Vote rilis setahun lalu menjelang Pemilu 2024. Luhut, Gibran, Jusuf Kalla, hingga Rocky Gerung berkomentar. Siapa tersengat?
13 Februari 2025 | 08.19 WIB

Tayangan Satu Tahun Dirty Vote 100 Hari Prabowo Gibran. Tempo/Bintari Rahmanita
TEMPO.CO, Jakarta - Setahun pasca perilisan film dokumenter Dirty Vote, sang sutradara Dandhy Laksono bersama tiga ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang membintangi film tersebut melakukan reuni.

Pertemuan tersebut dibagikan oleh Dandhy Laksono melalui laman Instagram pribadinya @dandhy_laksono. “Hari ini setahun lalu, film itu dirilis jam 11.25 WIB. Lalu kami reuni untuk omon-omon apa yang terjadi pada Indonesia setahun terakhir,” tulis Dandhy. 

Sebelumnya, film yang mengungkap soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024, tiga hari sebelum Pemilu. Ketiga pakar hukum tersebut menjelaskan sejumlah data dan menguraikan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada Pemilu 2024. Mereka juga menjelaskan potensi-potensi kecurangan pada pesta demokrasi yang berlangsung saat itu.
Setelah dokumenter ini dirilis, muncul berbagai reaksi dari berbagai lapisan masyarakat saat itu. Beragam tanggapan tersebut, dirangkum sebagai berikut.

Warganet di sosial media

Di media sosial, banyak netizen berkomentar dengan menyoroti penyaluran bansos untuk menunjang elektabilitas paslon tertentu. Selain itu, ada juga yang merasa tidak bisa lagi bersikap netral setelah melihat kecurangan yang ada di Pemilu 2024.

Ada pula yang mempertanyakan mengapa ada pihak yang menyebut bahwa film "Dirty Vote" berisi fitnah. Padahal menurut mereka, isi film tersebut hanya penjelasan kliping berita yang disertai dengan bukti foto atau video di dalamnya.

Iwan Tarigan

Juru Bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin-Iskandar (Amin) mengatakan, film tersebut menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat soal politik di Tanah Air.

“Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” kata Iwan melalui keterangan tertulis pada Ahad, 11 Februari 2024.

Habiburokhman

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, merasa film itu memiliki tendensi dan keinginan untuk mendegradasi Pemilu 2024 dengan narasi yang menurutnya sangat dasar.  Dia meyakini, rakyat juga paham pihak mana yang melakukan kecurangan serta Presiden Jokowi yang berkomitmen menegakkan demokrasi.

“Sebagian besar yang disampaikan film itu adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu,“ kata Habiburokhman, di Media Center TKN Prabowo Gibran, pada Minggu, 11 Februari 2024.

Todung Mulya Lubis

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Selain itu, Todung menginginkan tidak ada pihak yang membawa perasaan atau baper terhadap film Garapan Dandhy Laksono itu.

“Banyak hal-hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.

Gibran Rakabuming Raka

Saat melakukan blusukan sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kontroversi film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada masa tenang Pemilu 2024. Gibran mengaku belum menonton film tersebut dan meminta jika ada kecurangan Pilpres agar dilaporkan.

Ma’ruf Amin

Wakil Presiden periode 2019-2024, Ma’ruf Amin menanggapi film Dirty Vote sebagai bagian dari dinamika politik dan harus direspons dengan baik.

“Saya harapkan bahwa keinginan lebih baik itu harus direspons dengan baik juga,” kata Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta usai rapat koordinasi perempuan remaja dan perempuan Majelis Ulama Indonesia pada Senin, 12 Januari 2024.

Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai substansi dalam film tersebut yang menceritakan kecurangan dalam Pemilu 2024 belum seberapa, alias baru terungkap sebagian saja.

Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menuding terdapat kebohongan yang disajikan dalam film dokumenter Dirty Vote. "Itu yang membuat film Dirty Vote itu kan sama juga yang membuat (film) Sexy Killers ya 2019. Ternyata diurai ya banyak bohongnya. Jadi sayang juga sebenarnya kita menebar kebohongan," kata Luhut Panjaitan usai mencoblos di TPS 14 Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Rabu, 14 Februari 2024.

Airlangga Hartarto

Saat itu, reaksi juga datang dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang menilai bahwa film Dirty Vote merupakan bentuk kampanye hitam untuk pasangan Prabowo-Gibran.

“Itu kan namanya black movie. Black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari. Black movie (dikeluarkan) pas minggu tenang akhir akhir ini,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024.

Rocky Gerung

Pengamat politik Rocky Gerung menilai film dokumenter "Dirty Vote" berperan penting untuk pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Dia mengatakan film tersebut sekaligus menegur penguasa agar tak mengintervensi Pemilu 2024.

“Film Dirty Vote justru mem-backup Pemilu jurdil, jangan sampai ada Dirty Vote. Suara hitam. Menegur tangan kekuasaan yang tiba di kotak suara,” katanya usai menjadi pembicara “Panggung Mimbar Akademik dan Kerakyatan” di Universitas Widyagama Malang pada Senin, 13 Februari 2024.

Mengenai tuduhan film Dirty Vote yang disebut hoaks dan fitnah, Rocky menyebut film itu 'fitnah' yang benar lantaran dilengkapi dengan data dan berbasis riset. “Iya, saya setuju itu fitnah yang benar. Fitnah yang dilengkapi data. Berbasis riset,” ujarnya.
https://www.tempo.co/politik/setahun...engat--1206417


ancaman dalam perilisan film tersebut