Anak-anak Kurima Dapat Makanan Bergizi Grartis dari Satgas Yonif 641/Bru: Terima Kasih Abang TNI!

Tayang: Senin, 10 Februari 2025 11:57 WIT
Editor: Lidya Salmah
zoom-inlihat fotoAnak-anak Kurima Dapat Makanan Bergizi Grartis dari Satgas Yonif 641/Bru: Terima Kasih Abang TNI!
istimewa
MAKANAN BERGIZI GRATIS-Tampak anak-anak di Kampung Eroma, Distrik Kurima, Yahukimo, Papua Pegunungan saat mengantre pemberian makanan bergizi gratis (MBG) oleh Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 641/Bru, Sabtu (8/2/2025). Foto: Istimewa.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional dan peduli akan peningkatan gizi anak-anak Papua, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 641/Bru melalui Pos Kurima memberikan makanan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak Kampung Eroma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo,  Papua Pegunungan, Sabtu (8/2/2025).

Pemberian makanan bergizi gratis ini bertujuan untuk memperbaiki gizi bagi anak-anak yang berada di Kampung Eroma.

Anak-anak yang hadir dalam program MBG ini. sangat senang serta merasa bersyukur dengan adanya pembagian makanan bergizi tersebut.

Begitu juga dengan para orangtua dari anak-anak itu, di mana  sangat berterima kasih kepada Satgas TNI yang mau berbagi dengan anak anak mereka.

"Berbagi kepada mereka yang membutuhkan merupakan keharusan bagi kita untuk menolong mereka, karena kami ada dan hadir disini untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat meskipun makanan yang kami berikan tidak banyak akan tetapi itu cukup dan sangat berharga bagi mereka,"ungkap Komandan Pos Kurima, Lettu Inf Arsini.

Sementara, Samuel Wetipo (9), satu dari sekian anak yang menerima makanan bergizi gratis tersebut, mengaku sangat merasa senang dan bahagia bisa makan enak dan bergizi pula.

"Terima kasih kepada abang-abang Pos TNI yang sering memberi perhatian kepada kami.Semoga Tuhan melindungi abang-abang selalu,"ucap Samuel. (*)

https://papua.tribunnews.com/2025/02...sih-abang-tni.

Anak-anak dan orang tua tidak menolak makan gratis tak seperti demo minggu lalu


Masalah Utama di Papua Bukan MBG Tapi HAM

10 February 2025 11:00 AM

Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib

JAYAPURA-Pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kini telah memasuki 100 hari kerja. Dalam periode ini, pemerintah tampak fokus pada program-program prioritas. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah termasuk di Tanah Papua.

Namun, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib, menilai bahwa meskipun program tersebut baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda namun  permasalahan utama di Papua saat ini bukan hanya soal ketersediaan makanan bergizi.

Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.

“Pertanyaan kami adalah sampai kapan kekejaman ini dihentikan? Sampai kapan kedamaian diwujudkan?” ujarnya Jumat (7/2).

Menurutnya, situasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera diselesaikan. Jika berbagai kepentingan di dalam konflik Papua tidak ditindak secara tegas, maka permasalahan akan terus berlanjut.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian HAM, dengan seorang putra asli Papua sebagai menterinya. Mathius berharap Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.

Selain itu, Mathius menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pejuang HAM di Papua. Menurutnya, mereka adalah kelompok yang netral dan bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu.

“Pemerintah harus berdiri tegak membela para pejuang HAM di Papua. Keberadaan mereka di tanah Papua betul-betul netral. Tidak seharusnya mereka dicurigai berpihak pada kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya perlindungan khusus bagi para pembela HAM, termasuk pekerja medis, guru, dosen, rohaniawan, jurnalis, NGO, aktivis mahasiswa, serta individu yang bekerja untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di Papua.

Mathius mengungkapkan bahwa selama ini, [b]banyak pejuang HAM di Papua mengalami teror, fitnah, bahkan ancaman kekerasan, termasuk penembakan.[/]\b]

Ia menilai bahwa tindakan brutal seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dikutuk oleh semua pihak. “Kita harus menolak dan mengutuk perilaku kejam dan brutal yang dialami oleh para pembela HAM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mathius menegaskan bahwa pemerintah harus serius menangani masalah HAM di Papua, karena akar dari berbagai konflik di daerah tersebut adalah ketidakadilan dan ketidaksejahteraan masyarakat.

Ia meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua, termasuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, ia juga meminta agar para pengungsi yang terdampak konflik bisa dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing.

Di sisi lain, ia menyarankan agar pemerintah tidak ragu untuk membuka ruang dialog sebagai solusi penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, banyak pihak yang sepakat bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk mencari solusi yang adil dan damai.

Terkait dengan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Mathius menyarankan agar pelaksanaannya dilakukan setelah melalui kajian ilmiah yang mendalam, serta dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Papua.

“Program seperti MBG sangat baik, tetapi sebaiknya dilakukan setelah kajian ilmiah dan dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya serta kebutuhan masyarakat Papua,” pungkasnya. (rel/ade)

https://cenderawasihpos.jawapos.com/...bg-tapi-ham/2/

masalah makan gratis dan HAM