JAKARTA, KOMPAS.TV – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menceritakan awal dirinya merasa kecewa berat terhadap Presiden RI 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, kekecewaan yang ia dan sejumlah rekannya rasakan bermula saat Jokowi melakukan revisi Undang-Undang KPK.

“Sebenarnya begini ya, kita itu kecewa berat dengan Pak Jokowi, utamanya teman-teman KPK dan saya, itu pada saat tahun 2019 ketika Jokowi melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK, mengeluarkan undang-undang baru di tahun 2019,” ungkapnya, Selasa (4/2/2025), dikutip dari Youtube Kompas TV.

Revisi terhadap UU KPK saat itu, kata Abraham, memicu sejumlah reaksi dari masyarakat dan mengakibatkan sejumlah mahasiswa meninggal.

“Waktu itu semua reaksi publik, rakyat, itu menentang, sehingga mahasiswa turun (ke jalan), itulah yang disebut reformasi dikorupsi, beberapa mahasiswa meninggal, dan itu dicuekin,” katanya.

“Pengorbanan mahasiswa itu dicuekin, nyawa itu kayak nggak ada artinya, dan Undang-Undang KPK tetap diundangkan dan diberlakukan,” tambahnya.

Saat sejumlah aksi demonstrasi terjadi, kata Abraham, Jokowi masih sempat berbicara di depan umum dan menjanjikan untuk menerbitkan Perppu.

“Pada saat demo besar-besaran, masih sempat lho Pak Jokowi berkomentar di depan umum, bahwa okelah, kita akan mengakomodir kritik-kritik masyarakat dengan cara mengeluarkan Perppu,” kenangnya.

“Tapi kan ternyata nggak, itu diabaikan begitu saja dan tetap UU diundangkan, dan apa hasil dari UU itu? Dia berhasil melumpuhkan KPK secara internal,” tuturnya.

Dengan revisi UU KPK tersebut, lanjut Abraham, Jokowi berhasil mengeluarkan orang-orang yang punya integritas di KPK.

“Pada waktu itu kita menyalahkan semua (termasuk DPR) tapi yang kita permasalahkan adalah karena Pak Jokowi pernah berjanji akan mengeluarkan Perppu, dan otoritas Perppu itu kan ada di tangan presiden. Dia tidak melakukan,” katanya.

“Kalau dia menggunakan otoritasnya bahkan bisa selamat KPK. Itulah kekecewaan kita ya, maksudnya, dia berhasil melumpuhkan KPK dan memasukkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke KPK, Firli dan kawan-kawan itu kan produk Jokowi,” bebernya.

Abraham kemudian menjelaskan alasan dirinya menyebut itu semua merupakan produk Jokowi. Sebab, menurutnya, Jokowi yang membentuk pansel pimpinan KPK.

“Kenapa saya katakan produk Jokowi? Dia kan yang membentuk pansel memilih si Firli dan kawan-kawan. Maka sempurnalah cara melemahkan KPK. Pertama lewat UU, kemudian menyusupkan orang-orang yang tidak berintegritas,” tuturnya.

Saat ditanya, apa kepentingan Jokowi sehingga melemahkan KPK, Abraham menduga, Jokowi merasa jika KPK masih ‘bergigi’ akan mengganggu jalannya pemerintahan.

“Banyak kepentingannya. Pertama, mungkin dia melihat kalau KPK ini bergigi atau seperti dulu, paling tidak mengganggu kinerja jalannya pemerintahan, bagi dia. Itu persepsi dia,” ungkapnya.

“Tapi persepsi kalau presiden itu bersih, maka dia akan membiarkan, tapi bagi presiden yang menurut saya yang tanda tanya dia punya komitmen pemberantasan korupsi, maka dia menganggap KPK mengganggu,” tegasnya.

https://www.kompas.tv/amp/nasional/5...okowi?page=all

Kok bisa yak ketua KPK firli di panggil ga datang2 aman2 bae.. Udah gitu puluhan pegawai kpk kena kasus suap.. Parah.. Apa bedanya dengan instansi lain yg suka disuap