INDONESIA negeri kaya raya, itu cerita lama. Negeri kita kaya raya tinggal kenangan. Lagu Koes Plus “Tongkat Kayu” jadi tanaman tidaklah salah. Namun isi bumi Indonesia tidak kaya-kaya amat. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kekayaan sumber daya alam (SDA) kita masih kalah. Nah, jika masih ada cerita tentang Indonesia kaya raya, maka itu hanya “halusinasi”. Pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan mesin ekonomi SDA tak akan terwujud.

Entah sudah “dirampok” oleh bandit-bandit penjajah, atau sudah dikeruk besar-besaran selama 25 tahun terakhir, dan masih selama 10 tahun terakhir oleh “raja-raja” oligarki yang “bersetubuh” dengan politisi dan pejabat berkuasa. Era desentralisasi makin terbuka peluang untuk eksploitasi SDA secara besar-besaran untuk “membiayai” kekuasaan para pejabatnya.


Cover Majalah Infobank edisi Februari 2025.
Menurut data-data kekayaan sumber daya alam, seperti data Visual Capitalist (2021), IEA (2022) dan World Bank (2024), ternyata Indonesia tidak masuk negara yang punya SDA melimpah. Bahkan, tidak masuk 10 besar yang masuk negara kaya SDA. Adalah Rusia menjadi negara kaya dengan cadangan SDA sebesar USD75 triliun. Disusul Amerika Serikat (AS) sebesar USD45 triliun (2), dan Arab Saudi sebesar USD34 triliun (3).

Berikutnya, Kanada USD33 triliun (4), Iran USD27 triliun (5), China USD23 triliun (6), Brasil USD22 triliun (7), Australia USD20 triliun (8), Irak USD16 triliun (9) dan Venezuela USD14 triliun. Tidak diketahui, Indonesia masuk ranking berapa? Tapi, menurut pengamat Kurtubi, kekayaan negara Indonesia mencapai Rp200.000 triliun. Atau, jika dikonversi ke dolar AS akan mencapai sekitar USD12,3 triliun. Ya bisa nomor 11 atau 12 sebagai negara dengan kekayaan terbesar.

Inti persoalannya, selama ini Indonesia mengandalkan SDA. Dan, runyamnya cadangan SDA Indonesia tidak sekaya negara-negara lain. Jadi, sudah waktunya Indonesia berhenti berpikir sebagai negara dengan SDA yang melimpah. Repotnya, jika mengandalkan SDA, maka data-data ekonomi Indonesia hanya membaik jika harga komoditas naik. Namun di tengah naiknya komoditas, secara bersamaan akan beralih (substitusi) SDA lain yang lebih murah.

Bahkan, menurut banyak pengamat ekonomi, hilirisasi tidak akan sustainable jika hanya mengandalkan SDA. Bahkan, Indonesia harus menguasai teknologi, menguasai supply chain, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan broad based. Tidak hanya itu. Hilirisasi tidak akan berhasil dengan baik jika industrialisasi runtuh. Repotnya, selama 10 tahun terakhir ini, telah terjadi de-industrialisasi yang parah. Pabrik-pabrik tutup dan pindah ke Vietnam dan tutup kalah bersaing.

Selama ini ekonomi Indonesia masih disayang oleh Tuhan dengan tumbuh 5 koma karena komoditas dan konsumsi masyarakat. Ekonomi Indonesia akan tumbuh ketika harga komoditas naik, dan akan sedikit landai ketika harga komoditi turun. Harusnya ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi jika hasil komoditas yang lewat “jalur belakang” atau ilegal bisa dihentikan.

Ada 13 Penyakit “Kronis” Ekonomi

Menurut laporan Infobank edisi terbaru, hasil panel Dewan Redaksi Infobank, disebutkan ada 13 penyakit “kronis” ekonomi Indonesia. Seperti, korupsi dan kebocoran anggaran, jual beli hukum dan kesenjangan keadilan, judi online. Juga, rendahnya penerimaan negara dan beban utang, kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan dan keterbatasan lapangan kerja.

Bahkan, tidak kalah kronisnya penyakit ekonomi itu, seperti ketidak-pastian usaha dan birokrasi yang mahal, bahaya laten inflasi dan suku bunga, pelemahan daya beli dan ambrolnya kelas menengah, kualitas SDM yang lemah, rendahnya literasi keuangan, digital dan cyber crime, perubahan iklim dan maraknya impor ilegal.

Itulah 13 penyakit “kronis” ekonomi Indonesia. Dan, jika kita masih berhalunisasi tentang Indonesia masih “gemah ripah loh jinawi” sebagai negara kaya dengan cadangan SDA yang melimpah, maka sesungguhnya sedang “mimpi basah” di siang hari. Tidak mudah bagi pemerintahan sekarang untuk menghilangkan penyakit secara bersamaan.

Namun pilihan kebijakan yang bisa ditempuh adalah melakukan “bersih-bersih” dari dalam pemerintahan sendiri. Banyak yang meragukan visi besar dengan pertumbuhan 8 persen dengan dikelola oleh “Kabinet Obesitas” yang kualitas menterinya rendah, bahkan banyak yang menyebut KW3.

Pemerintah paling tidak harus menutup kebocoran anggaran dan korupsi. Jika menggunakan pendekatan dari Soemitro Djojohadikusumo, Begawan ekonomi Indonesia tentang Icremental Capital Output Ratio (ICOR) ini di akhir tahun 1980-an. Tidak efisiennya ekonomi bisa dilihat dari ICOR yang menurut data yang diolah Biro Riset Infobank mencapai 6,9 di tahun 2023. Pada tahun 2000-2024 mencapai 5,7. Dari tahun ke tahun ICOR terus naik. Artinya, semakin tinggi ICOR semakin buruk, dan tidak efisien atawa diterjemahkan terjadi kebocoran.

Jika dibandingkan dengan Singapura yang ICOR-nya 3-4, dan Malaysia pada kisaran 4-5, maka ICOR di Indonesia lebih tinggi. Nah, jika membandingkan Singapura, atau ideal ICOR pada angka 3-4, maka di Indonesia telah terjadi kebocoran mencapai 70-72 persen. Ini mengerikan sekali. Tidak efisien dan bocor ke mana-mana.

Nah, tingkat ICOR sebesar itu jika dikaitkan dengan APBN yang mencapai Rp3.121 triliiun, maka telah terjadi ketidakefisienan atau bisa dibilang kebocoran 70 persen, maka duit-duit APBN yang mubazir sebesar Rp2.250 triliun. Jika ICOR bisa ditekan, maka efisiensi ekonomi akan terjadi. Kenyataan inilah yang akan dihadapi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebocoran besar itulah yang harus dicegah oleh Pemerintah.

Itu syarat utama, selain memang harus tumbuh 8 persen secara berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas artinya petumbuhan yang bisa menghasilkan penciptaan tenaga kerja yang besar. Tidak seperti sekarang lapangan yang tersedia adalah sektor informal yang tidak mampu meningkatkan pendapatan di tengah kenaikan harga-harga yang tinggi.

Meski Indonesia, menurut data International Monetary Fund (IMF), Indonesia jadi negara ekonomi terbesar ke-8 dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP) pada tahun 2024. Data IMF dari “World Economics Outlook Update Januari 2025” tersebut menunjukkan jika Indonesia kalahkan Prancis dan Inggris.

Namun bukan berarti Indonesia dengan mudah akan menjadi negara maju. Besarnya ekonomi bukan berarti dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Ada persoalan yang ditegaskan Infobank, yaitu kualitas pertumbuhhan, kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan serta rendahnya SDM membuat Indonesia tidak mudah menjadi negara kaya dengan pendapatan per kapita USD12.000.

Apalagi, Indonesia yang selama ini mengandalkan SDA dan ternyata SDA Indonesia tidak kaya-kaya amat. Bahkan, SDA yang dikeruk secara “brutal” telah menghasilkan kerusakan alam dan kemiskinan di kantong-kantong di mana SDA berada. Kekayaan alam sudah makin habis dinikmati orang-orang kaya di kota dan luar negeri dengan backing orang berpangkat.

Sudah waktunya dilakukan perubahan arah pembangunan ekonomi. Pembentukan Danantara dan Kementrian Penerimaan Negara bisa dijadikan “mesin baru” untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia berkualitas sebesar 8 persen. Jangan terlalu bangga punya SDA yang ternyata Indonesia tidak kaya-kaya sekali. Hilirisasi tanpa industri dalam negeri yang kuat juga seperti makan sayur asam tanpa garam.

Pertanyaan menarik, apakah Indonesia akan tua dulu baru kaya, atau mungkin tua tidak kaya? Indonesia bisa saja tidak akan menjadi negara kaya jika penyakit “kronis” ekonomi tidak dibasmi dari sekarang. Sudah waktunya tidak “omon-omon” semata yang akan menjadikan Indonesia negara gagal di tahun 2040 mendatang karena 13 penyakit kronis ekonomi — yang ternyata tumpuan pembangunan ekonomi berbasis SDA yang tidak kaya kaya sekali. Oh ternyata oh ternyata Indonesia tidak sangat kaya SDA jika dibandingkan 10 negara lainnya di dunia. (*)

https://infobanknews.com/bro-ternyat...daya-alam/amp/

Masih kaya sepertinya, kan Ormas saja diberi izin tambang