RADAR BOGOR - Masih banyaknya jalan  rusak di Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian serius Gubernur Jabar (Jawa Barat) terpilih, Dedi Mulyadi.

Ya, Dedi Mulyadi meminta semua anggaran pajak kendaraan dialokasikan untuk menyelesaikan masalah jalan rusak di Jabar.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar, Dedi Mulyadi menjelaskan, saat ini pendapatan Provinsi Jawa Barat dari pajak kendaraan mencapai Rp8 triliun.

Menurut Dedi Mulyadi, dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp5 triliun, sedangkan dari balik nama kendaraan Rp3 Triliun.

Sedangkan, tahun sebelumnya anggaran untuk perbaikan jalan hanya sekitar Rp900 miliar.

Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya harus konsisten dan 100 persen anggaran tersebut harus balik ke masyarakat.

"Silakan mikir enggak bisa, kan harus konsisten antara yang diucapkan dan yang dilaksanakan," jelas Dedi Mulyadi yang juga mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan, saat ini di provinsi Jawa Barat jika masih ada jalan yang jelek tidak logis karena pendapatan kendaraannya saja Rp8 Triliun.

Menurut Dedi Mulyadi, kalau pendapatannya dibalikin ke jalan enggak usah menunggu 5 tahun, setahun Jalan provinsi selesai tuntas.

"Kan kebutuhannya cuma Rp4 triliun, pendapatannya Rp8 triliun, wah bisa dilapis dua tingkat," jelasnya.

"Berarti selesai, nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan, anggaran Rp8 triliun harus untuk infrastruktur jalan," sambung Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menegaskan, jalan infrastruktur berarti bangun Jalan provinsi, membuat flyover, underpass, LRT atau Lintas Rel Terpadu, BRT atau Bus Rapid Transit bisa setahun saja cukup.

"Jadi, rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat," tuturnya.

"Untung ini bukan Amerika, kalau ini Amerika digugat, rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor, mayar pajak tapi Jalan butut (rusak)," sambung Dedi Mulyadi.

Dari pajak kendaraan bermotor ini, kata Dedi Mulyadi, kalau konsisten dilaksanakan bisa investasi jalan tol sendiri tidak usah swasta lagi.

"Belanja pegawai juga kalau untuk pegawai ya konsisten berdasarkan kebutuhan, saya memahami belanja pegawai itu dan akan bersikap profesional bukan politik," paparnya.

"Artinya, saya enggak takut dipersalahkan orang, dibenci orang enggak apa-apa kalau untuk kepentingan masa depan karena pemimpin bukan untuk nyari populer dan disukai banyak orang," tuturnya.

Menurut dia, pemimpin itu mengambil keputusan untuk kepentingan masa depan.

"Misalnya gini, saya punya anak, anaknya pengen ini, pengin itu, saya kan tidak mungkin mengikuti, saya lebih baik dibenci sama anak saya tapi anak saya punya masa depan dibanding mengikuti keinginan anak saya," pungkas Dedi Mulyadi.

jawapos.com