Benarkah Harvey Moeis dan Sandra Dewi Pakai BPJS Kesehatan? Ini Jawabannya Gansist!

BPJS dirancang untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia, tetapi fokus utamanya adalah pada mereka yang kurang mampu dan tidak dapat membayar iuran bulanan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Untuk bisa mendapatkan manfaat dari BPJS, individu yang termasuk dalam kategori tidak mampu harus terdaftar sebagai warga miskin di Dinas Sosial setempat. Saat ini, banyak orang yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS dengan lebih mudah.

Meskipun BPJS lebih dikenal sebagai program untuk orang miskin, bukan berarti orang yang memiliki kemampuan finansial tidak boleh menggunakannya. Semua orang, tanpa memandang status ekonomi, diperbolehkan untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan. Menurut UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tidak ada pelanggaran jika orang kaya juga menggunakan layanan kesehatan gratis dari BPJS.







Menanggapi masalah tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memberikan penjelasan mengenai kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Ia menegaskan bahwa Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, memang termasuk dalam kategori PBI yang diatur oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU Pemda (nomenklatur lama PBI APBD) Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Rizzky juga sekaligus menjelaskan bahwa ada perbedaan penting antara PBI APBD dan PBI Jaminan Kesehatan (JK). PBI APBD tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga dapat mencakup seluruh warga di suatu daerah yang belum terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Mengenai apakah keduanya bisa mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan, Rizzky menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengelola program jaminan kesehatan.


Sumber Tulisan dan Gambar:

Kompas


CNBC Indonesia

Kompas