PIKIRAN RAKYAT - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tegas menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan pemerintah ketika 'butuh uang (BU)' adalah melakukan penghematan, bukan malah mencekik rakyat dengan PPN 12 Persen.

Apalagi, pada saat ini banyak sektor yang sedang mengalami keterpurukan, terutama di bidang industri. Sehingga, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan banyak pekerja menganggur.

"Ya aku bilang aku keberatan (PPN 12 Persen). Karena gini, lu paksain pun lu mau mungut dari siapa? Ini industri ini pada koleps," ucap Ahok dalam tayangan Youtube 'RAKYAT BISA APA?' yang diunggah pada 12 Desember 2024.

Dia kemudian bercerita terkait pertemuannya dengan salah seorang teman yang merupakan petani sayur. Temannya merupakan petani yang memproduksi sayuran 'premium' untuk disalurkan ke hotel-hotel.

"Tiba-tiba sekarang impor dari China lebih murah, dia oversupply. China tuh punya satu tempat, karena dia ada vulkanik segala macam gitu (tanahnya) bagus, 43.000 hektare dia tanam sayur semua jenis, kirim ke kita, dan petani kita mau makan apa?" tutur Ahok.

Tidak hanya itu, krisis serupa juga dialami oleh dunia industri. Dia mengungkapkan bagimana Pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan Pemerintah Jepang sebagai negara maju.

Di Jepang, pemerintah mempelajari lapisan distribusi mulai dari tingkat supplier. Sehingga, mereka akhirnya menemukan titik mana yang membutuhkan intervensi pemerintah agar biayanya menjadi murah.

"Kita kan enggak, kita bangun industri enggak (seperti itu)," ucap Ahok.

Akhirnya, banyak pabrik di Indonesia yang tutup. Bahkan, fasilitasnya disewakan kepada orang-orang China untuk dijadikan gudang.

"Ini si pengusaha 'daripada gua dipersulit, gua sewain aja deh' tapi akibatnya apa? PHK," ujar Ahok.

Bansos Bukan Solusi
Ahok pun menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) bukanlah solusi untuk mengatasi semakin banyaknya pengangguran dan rakyat miskin. Sebab, semakin lama rakyat akan semakin bergantung pada bansos. Sehingga, ketika bansos itu dikurangi atau disetop, mereka akan melayangkan protes.

Akan tetapi, menarik pajak dari rakyat juga bukanlah hal yang benar. Sebab, pada akhirnya yang banyak terdampak adalah kelompok menengah.

"Nah itu dari mana anda mau tarik itu uang? akhirnya (kelompok) menengah kan," ucap Ahok.

"Nah kalau saya bilang yang benar apa? bukan kasih tambahan, di seluruh dunia sama kalau lagi kurang berhasil pengen survive apa? hemat penghematan dong," katanya menambahkan.

Sayangnya, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia justru berbeda. Mereka malah menambah jumlah Kementerian/Lembaga hingga jumlah pegawainya.

"Nah di sini saya baca berita baru diangkat jadi kepala apa, bukan menteri (tapi) sejajar nih, udah langsung merekrut 50 pegawai baru dan pegawai lama enggak berani dikeluarin juga (karena ASN)," tutur Ahok.

"Itu duit siapa? duit kita Bos. Terus masih enggak cukup, lu main tambahin 1 persen. Sadar enggak di 12 persen itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28 persen. Itu ada rumusnya saya enggak begitu ngerti," ujarnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Panggil Saya BTP.***

https://www.pikiran-rakyat.com/news/...pajak?page=all

Kalau yg gaji dan tunjangan pejabat yg akan naik tahun depan pasti ga keberatan