Perdana Menteri Anwar menunjuk beberapa tokoh dari negara lain sebagai penasihat bagi keketuaan ASEAN Malaysia. Langkah ini dianggap belum pernah dilakukan oleh pemimpin ASEAN sebelumnya.

Keketuaan ASEAN Malaysia akan dimulai pada tahun 2025. Sebagai persiapan, pada Senin (16/12/2025), Anwar Ibrahim telah menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai bagian dari tim penasihat informal yang terdiri dari negarawan berpengalaman. Pengumuman ini dilakukan saat kunjungan resmi PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang juga merupakan putri Thaksin, ke Malaysia.

Selain Thaksin, Anwar Ibrahim juga tinjuk Retno Marsudi (mantan Menteri Luar Negeri Indonesia dan utusan khusus PBB untuk air), serta mantan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo.

Langkah ini dipandang sebagai upaya Anwar Ibrahim untuk menghadirkan kemajuan dalam isu-isu regional yang sulit diselesaikan, seperti krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan.

Sharon Seah, peneliti senior di Pusat Studi ASEAN ISEAS-Yusof Ishak Institute, menilai bahwa langkah ini tidak lazim. Biasanya, ketua ASEAN membentuk gugus tugas atau menunjuk tokoh ternama untuk menangani isu-isu tertentu.

"PM Anwar mungkin merasa diuntungkan dengan pengalaman para penasihat ini untuk memberikan masukan dalam menghadapi tantangan strategis," ujar Seah.

Namun, langkah ini juga menuai kritik di dalam negeri. Politisi oposisi dari Parti Islam Se-Malaysia mempertanyakan pemilihan Thaksin yang memiliki rekam jejak kontroversial. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, membela keputusan ini dengan menyatakan bahwa Thaksin memiliki pengaruh besar di Thailand dan hubungan baik dengan Amerika Serikat serta China.

Krisis Myanmar tetap menjadi tantangan utama bagi ASEAN. Upaya perdamaian melalui Konsensus Lima Poin, termasuk mediasi oleh utusan khusus ASEAN, sejauh ini tidak berhasil. Penujukan Retno Marsudi, yang memiliki pengalaman lebih dari 300 pertemuan terkait Myanmar selama keketuaan ASEAN Indonesia, dianggap sebagai sosok yang relevan untuk membantu menangani isu ini.


Sementara itu, ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan klaim China serta beberapa negara anggota ASEAN, seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, menjadi masalah yang memerlukan pendekatan diplomasi yang matang.

Bilahari Kausikan, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Singapura, menyatakan bahwa tim penasihat ini bersifat memberikan masukan kepada ketua ASEAN, bukan kepada ASEAN secara keseluruhan. Hal ini bisa mengurangi kemungkinan dampak langsung terhadap organisasi.

Joshua Kurlantzick, peneliti Asia Tenggara di Council on Foreign Relations, menilai bahwa langkah Anwar Ibrahim mencoba mengatasi kelemahan birokrasi ASEAN. Namun, dia juga meragukan apakah hal ini akan membuahkan hasil, mengingat kompleksitas isu regional yang dihadapi.

Para pengamat menekankan bahwa keberhasilan tim penasihat ini bergantung pada transparansi dan inklusivitas. Jamil Ghani, peneliti di S Rajaratnam School of International Studies Singapura, menyatakan bahwa meskipun pendekatan ini pragmatis, perlu ada jaminan bahwa tidak ada tumpang tindih antara peran penasihat informal dan utusan khusus ASEAN.

"Langkah ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim merasa perlu masukan dari para pakar yang berpengalaman di ASEAN untuk menghadapi tantangan geopolitik," kata Jamil merespons Keketuaan ASEAN Malaysia tahun depan.

https://www.beritasatu.com/internasi...aysia-2025/amp

Banyak jabatannya