Papua Bukan Tanah Kosong, Ketua Umum KNPB Menyatakan Tolak PSN dan Transmigrasi

Agus Kossay menyampaikan orasi di panggung Mimbar Bebas ketika KNPB Wilayah Yalimo diberikan Dirinya untuk berorasi, di Yalimo, Papua Pengunungan. Jumat (15/11). (Dok.Prib)

The Papua Journal-Ketua Umum Komite Nasional Papua (BPP-KNPB), Agus Kossay menyampaikan orasi politiknya terkait penolakan transmigrasi ke Papua, kesempatan tersebut tersebut berlangsung di depan ribuan masa aksi di Yalimo yang dimediasi KNPB Wilayah Yalimo, Jumat, (15/11).

"Hentikan kebijakan transmigrasi. Karena pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima The Papua Journal.

Agus Menyatakan Pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki kajian ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum.

"Tentu ini akan berdampak buruk pada pembantaian, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis," jelasnya Kossay.

Dikatakan Kossay menyayangkan atas tindakan Pemerintah kolonial Indonesia yang dilaksanakan secara sepihak dan mengkaji terkait perusahaan strategis Nasional yang beroperasi di wilayah Papua.

"Mestinya perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam Papua," katanya dengan nada kesal.

Selain itu, Ketua Umum KNPB Pusat ini juga menyikapi seluruh kebijakan politik etis yang aneksasionis di Tanah Papua memiliki cacat hukum dan cacat moral bahkan tidak relevan dan selalu saja merugikan kaum pribumi.

"Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komperhensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait terutama rakyat Papua yang punya tanah Papua," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Agus Kossay, menekankan demi kemanusian, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui Referendum.

"Penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusi yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua, memperbaiki nama baik kolonial Indonesia dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global," pungkas Agus Kossay. (Derek Kobepa)
https://www.thepapuajournal.com/taha...n-transmigrasi
seruan penentuan hak nasib sendiri oleh KNPB