- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Konon, Ada Pengerahan Aparat di Pilkada demi Menangkan Calon yang Didukung Jokowi
TS
salabint
Konon, Ada Pengerahan Aparat di Pilkada demi Menangkan Calon yang Didukung Jokowi
Forum Demokrasi bertajuk “Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara” yang digelar di Le Polonia Hotel, Kota Medan, Minggu (17/11).
MEDAN - Aktivis politik Prof. Ikrar Nusa Bakti mengingatkan warga Sumatera Utara (Sumut) untuk menunjukkan keberanian melawan penggunaan aparat negara untuk memenangkan calon yang didukung Joko Widodo (Jokowi).
Seruan itu disampaikannya dalam pidatonya di Forum Demokrasi bertajuk “Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara” yang digelar di Le Polonia Hotel, Kota Medan, Minggu (17/11). Hampir seribu tokoh masyarakat Sumut dari berbagai kelompok turut hadir di gelaran acara itu.
“Tanpa keberanian rakyat, takkan mungkin ada perubahan. Kita harus kembalikan Indonesia ke relnya yang benar dan demokrasi kita bisa laksanakan,” kata Ikrar Nusa Bakti.
Apa yang dikatakannya tersebut bukanlah dilatarbelakangi soal menang atau kalah dalam pemilu. Namun, soal bagaimana penggunaan aparat untuk pemenangan calon tertentu akan merusak demokrasi dan ujungnya mengorbankan rakyat.
“Ini bukan soal menang atau kalah dalam pemilu. Tapi bagaimana kita melawan penggunaan aparat negara, aparat desa, aparat ASN, digunakan hanya kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi,” katanya.
Padahal, lanjutnya, ada putusan MK yang jelas melarang pejabat negara, polisi, TNI, hingga aparat desa/kelurahan cawe-cawe di dalam pilkada.
Ikrar juga mengatakan gerakan rakyat perlu dilakukan demi menyelamatkan Indonesia dari penguasa tiran. Ia jelaskan tiran adalah penguasa yang merasa dirinya berada di atas kekuasaan yang lain. Ia menyontohkan Raja Louis XIV di Prancis yang bilang negara adalah saya, sehingga dia bisa menentukan apa yang dibutuhkan negara.
“Sayangnya ini terjadi pada kita sejak 2023, ketika seorang penguasa merasa dia lah yang paling tertinggi sehingga menentukan apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sampai sekarang ini masih terasa. Tanya saja warga Indonesia yang tinggal di wilayah Sumut, Jateng, Jakarta, Bali. Maka kita harus jaga bagaimana kedaulatan rakyat benear-benar bisa dilaksanakan,” urainya.
“Mengapa tirani ini harus dipatahkan? Masak Indonesia yang satu untuk semua dan semua untuk satu, masak kalah dengan penguasaan oleh satu keluarga?,” tambahnya.
Ikrar juga menggali memori ketika di 1997/1998, semua rakyat bersatu padu dengan TNI dan Polri untuk mengubah Indonesia yang saat itu otoriter menjadi negara demokratis. Sayangnya, demokrasi itu hanya berlangsung selama 26 tahun.
“Dan ternyata ia dihancurkan bukan oleh senjata atau tangan besi kekuasaan, tapi dilakukan pemimpin bangsa yang jabatannya presiden, yang dahulu dielukan Jokowi adalah kita, tapi dia merusak demokrasi Indonesia, sehingga kita masih sulit mengembalikan situasi kedaulatan benar-benar di tangan rakyat, sampai 3-5 kali pemilu ke depan,” pungkasnya. (tan/jpnn)
Sumber
muhamad.hanif.2 dan 3 lainnya memberi reputasi
2
307
14
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan