KNPB Gelar Aksi Demonstrasi, Dibubarkan Aparat: Transmigrasi Bentuk Kolonialisme Nyata di Papua

Susana foto Penanggung aksi Hosea Yeimo dan Korlap Umum Messi Silak membacakan statement di Abepura Jayapura Papua, Jumat (15/11). (TJP/Derek Kobepa)

The Papua Journal- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Numbay dan Sentani menggelar demonstrasi damai menolak program transmigrasi pemerintah pusat ke Papua. Kegiatan ini berlangsung di Abepura, Jayapura, Papua, pada Jumat (15/11).

Dalam aksi tersebut, KNPB bersama mahasiswa Papua, pelajar, perempuan Papua, Germapa, rakyat Papua, dan aktivis HAM membentangkan spanduk bertuliskan "Papua bukan tanah kosong," "Tolak Transmigrasi," serta "Ungkap pelaku bom molotov kantor redaksi Jubi."

Pantauan The Papua Journal dialapangan menunjukkan bahwa massa aksi dihadang dan dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian tepat di lingkaran Abe.

"Wartawan juga terluka saat meliput aksi ini. Beberapa mahasiswa mengalami luka-luka, satu anggota kepolisian terluka, dan dua aktivis KNPB ditahan," kata sumber di lokasi.

Hosea Yeimo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki landasan hukum untuk menerapkan program transmigrasi ke Papua karena belum ada kajian akademis terkait kebijakan tersebut.

"Kebijakan transmigrasi sejak era Soeharto hingga kini di era Prabowo masih terus berlangsung, baik secara nasional maupun lokal," ujar Yeimo.

Ia menambahkan, "Kami dimiskinkan di atas negeri kami sendiri setelah Papua dianeksasi ke dalam Indonesia. Hak-hak hidup orang Papua dirampas oleh kaum borjuis kolonial Indonesia melalui para transmigran yang datang, mencampuri sendi-sendi kehidupan masyarakat asli Papua."

Menurut Yeimo, Jakarta tidak pernah mendengarkan suara hati rakyat Papua. Ia mengkritik eksploitasi hutan adat, perampasan tanah adat, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat Papua selama lebih dari 60 tahun.

"Praktik transmigrasi ini adalah bentuk kolonialisme nyata di Papua Barat," tegasnya.

Sementara itu, Korlap Umum Messi Silak menyatakan bahwa kebijakan otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah (DOB) merupakan produk politik yang cacat secara moral dan hukum.

"Otsus Jilid II dan DOB membuka jalan bagi transmigrasi dan pendropan militer besar-besaran di enam provinsi Papua, yang justru memperburuk situasi dengan ancaman teror, penembakan, dan pembunuhan rakyat Papua," katanya.

Aksi demonstrasi ini juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap KNPB sebagai bentuk protes terhadap kebijakan transmigrasi yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Transmigrasi. Berikut adalah poin-poin pernyataan sikap tersebut:

Hentikan kebijakan transmigrasi. Karena pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua.

Pemerintah kolonial Indonesia tidak memiliki kajian ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum. Tentu ini akan berdampak buruk pada pembantaian.pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis.

Pemerintah kolonial Indonesia perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian,peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam Papua.

Seluruh kebijakan politik etis yang eksibisionis di Tanah Papua memiliki cacat hukum dan cacat moral. Bahkan tidak relevan dan selalu saja-merugikan kaum pribumi. Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komperhensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Demi kemanusian, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui referendum.

Penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusi yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua, memperbaiki nama baik kolonial Indonesia, dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global.
KNPB Kutuk Pelaku Teror Penembakan Misterius terhadap aktivitas HAM (CRIS Warinusi) Direktur LP3BH Manokwari dan Pelemparan Bom Molotov pada Kantor Redaksi Tabloid Jubi, belum lama ini di jayapura-Papua.

KNPB tolak Pembangunan Pos Militer, Operasi Militer dan PENDROPAN Militer secara masif dan dalam jumlah besar Di Tanah Papua.

KNPB Tolak dan Mendesak untuk membubarkan Menteri Transmigrasi dalam kabinet Prabowo Subianto.

Segera adili pelaku penembakan terhadap alm.ToBIAS SILAK sebagai anggota Bawaslu Yahukimo.

Kepolisian segera ungkap pelaku Pelemparan Bom Molotov di kantor redaksi Jubi.

KNPB tolak pemilu demokrasi negara Indonesia di west Papua.

segera berikan hak penentuan Nasib sendiri (Hak penentuan nasib sendiri) melalui referendum sebagai Solusi demokratis bagi bangsa Papua. (Derek Kobepa)
https://www.thepapuajournal.com/taha...i-papua?page=2



Mahasiswa dan KNPB di Sulawesi Utara Menolak Transmigrasi dan PSN di Tanah Papua

Aksi Damai dan Tuntutan aksi KNPB Konsulat Indonesia di Manado tuntutan stegmen kepada DPR Provinsi Sulawesi Utara di Manado . Jumat (15/11). ( Dok.Prib)



The Papua Journal- Mahasiswa Papua kota studi Manado, Sulawesi Utara gelar demonstrasi damai bentuk penolakan program transmigrasi ke Papua yang direncanakan oleh presiden Prabowo Subianto melalui kementerian Transmigrasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Manado Sulawesi Utara, Jumat (15/11).

Masa aksi yang tergabung dalam Amanado Sulawesi Utara diantaranya mahasiswa Papua Se Indonesia (BPC-IMIPA-Tondano), (BPC-IMIPA Tomohon), BPC-IMIPA Polikayragi, (BP-MKCP Sulut), (DPC-AMPTPI), (BP-KNPB Konsulat Indonesia),

Ketua KNPB Konsulat Indonesia Metusale Giban dalam pernyataannya menyampaikan, Transmigrasi dan PSN di Papua merupak ancaman yang sangat serius bagi Rakyat Papua, dimana program ini membuka pintu untuk menghilangkan dan mengancam tatan kehidupan manusia Papua di atas Tanahnya sendiri.

"Program ini bukan baru, sebenarnya di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan lainnya pernah menerapkannya. Kebijakan transmigrasi pada masa lalu diatur dalam kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)," jelasnya dalam keterangan yang diterima The Papua Journal, Jumat (15/11).

Metusale Giban menyatakan bahwa Pemerintah kolonial Republik Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat guna menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua.

"Hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang mendukung kebijakan politik Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan politik etis di West Papua," tegasnya.

Oleh karena itu, Kami Mahasiswa Papua di Manado Sulawesi Utara menegaskan kepada pemerintah Indonesia dengan tuntutan sebagai berikut"

Hentikan kebijakan Transmigrasi. Karena pemerintah Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kajian ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum. Tentu ini akan berdampak buruk pada pembantaian, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis.

Pemerintah Indonesia perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam Papua.

Seluruh kebijakan politik etis yang aneksasionis di Tanah Papua memiliki cacat hukum dan cacat moral, bahkan tidak relevan dan selalu saja merugikan kaum pribumi. Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komperhensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Menolak dengan tegas progam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan semua perusahaan serta investasi di Papua.

Kami meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini BIN/BAIS stop melakukan teror terhadap Aktivis Papua, Aktivis Mahasiswa, lembaga-lembaga Media, baik di tanah Papua dan juga di Wilayah Konsulat.

Segera tarik militer organik dan Non organik dari seluruh tanah Papua.

Demi kemanusian, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui Referendum.

Kembalikan Otsus Jilid II dan Berikan Penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusi yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua, memperbaiki nama baik kolonial Indonesia, dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global.(Derek Kobepa)
https://www.thepapuajournal.com/regi...di-tanah-papua
seruan referendum oleh KNPB dan para mahasiswa