Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. - IST
SHARE
Jayapura, Jubi – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta mendorong penyelesaian kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua. Persoalan kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui dialog damai.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro menyatakan Otonomi Khusus Papua telah dijalankan lebih dari 20 tahun, namun konflik dan kekerasan masih rentan terjadi di Tanah Papua. Konflik dan kekerasan itu telah mengakibatkan korban jiwa dari pihak warga sipil, TNI/Polri, maupun kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

“Situasi itu juga menyebabkan kerentanan sosial yang menghambat penikmatan dan perlindungan HAM, seperti sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan,” kata Atnike dalam keterangan pers tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

Atnike mengatakan konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadinya menyebabkan pengungsi internal. Konflik dan kekerasan yang berkepanjangan itu menghambat akses warga di Tanah Papua terhadap hak ekonomi, sosial, budaya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lainnya.

Atnike mengatakan pemerintah pusat harus mendorong dan mendukung pemerintah daerah seluruh provinsi di Tanah Papua. Atnike mengatakan dukungan itu penting untuk secara efektif memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk ketika masyarakat menghadapi situasi konflik dan kekerasan.

Atnike mengatakan pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah haruslah terukur. Ia menyatakan penegakan hukum juga penting, karena akan membangun kepercayaan publik dan mendorong penghentian konflik.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara dan kelompok gerakan kemerdekaan Papua terus berlangsung dan terus merenggut korban jiwa. Usman meminta Presiden Prabowo Subianto maupun pemerintahan baru untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang masif di Tanah Papua.

“Kami mendesak Presiden dan pemerintahan baru untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang masif di Tanah Papua. Penempatan militer yang semakin intensif hanya menghasilkan lebih banyak pelanggaran HAM,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat.

Usman mengatakan Pemerintahan Prabowo – Gibran harus menegakkan HAM bagi semua warga, termasuk Orang Asli Papua. Usman juga mengatakan Pemerintahan Prabowo – Gibran seharusnya dapat memastikan keadilan serta akuntabilitas atas kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
[img]https://jubi.id/wp-content/uploads/2024/10/signal-2024-10-25-230654.jpeg/img]
Infografis Kekerasan dan Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Direktur PAHAM Papua, Gustaf mengatakan Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya hadir menyelesaikan persoalan HAM. Kawer mengatakan Prabowo tidak boleh menghindari dari masalah HAM, khususnya yang terjadi di Tanah Papua.

“Pelanggaran HAM masa lalu tidak diselesaikan baik [oleh Presiden Jokowi]. Dia [Prabowo] harus buktikan bahwa pemerintahan dia hadir juga menyelesaikan persoalan HAM. Jangan dia menghindar dari persoalan HAM,” kata Kawer kepada Jubi, pada Kamis (24/10/2024).

Kawer mengatakan pemerintahan Prabowo – Gibran memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Kawer mengatakan persoalan HAM yang perlu diselesaikan itu termasuk pelanggaran HAM Berat Wamena 2003 dan Wasior 2001-2002.

“Dia [Prabowo] harus membuktikan dan [kasus pelanggaran HAM berat itu] harus terungkap. [Itu] pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dia harus membuktikan bahwa dia berubah. Berubah itu dalam konteks bagaimana HAM itu diperhatikan. Pelanggaran HAM masa lalu itu [harus] diungkap, baik itu [peristiwa] Wamena Berdarah [ataupun] Wasior,” ujarnya.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy mengatakan dialog damai masih tetap menjadi ikon pertama dan utama demi menyelesaikan konflik bersenjata dan kekerasan di Tanah Papua. Dialog damai itu harus melibatkan para pihak yang terlibat dalam konflik politik di Tanah Papua.

Warinussy mengatakan JDP memandang penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran mengangkat staf khusus atau utusan khusus yang fokus dalam penyelesaian konflik bersenjata dan kekerasan di Tanah Papua. Ia berharap pemerintahan yang baru tidak mencontoh kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selama 10 tahun terakhir justru memilih pendekatan keamanan.

“[Pemerintahan Prabowo-Gibran harus] mengangkat dan menempatkan satu orang utusan khusus untuk penyelesaian konflik bersenjata dan kekerasan di Tanah Papua. Selama pemerintahan Presiden Jokowi-Amin Ma’ruf ,tidak terdapat fokus kegiatan penyelesaian konflik bersenjata dan kekerasan di Tanah Papua,” kata Warinussy kepada Jubi melalui layanan pesan whatsApp, pada Jumat malam.

Warinussy mengatakan apabila pemerintahan Prabowo – Gibran tetap mempertahan pendekatan keamanan, konflik dan kekerasan terus terjadi di Tanah Papua. Warinussy mengatakan pendekatan keamanan senantiasa gagal menyelesaikan konflik bersenjata.

“Sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi, jelas nampak bahwa pendekatan keamanan senantiasa gagal menyelesaikan konflik bersenjata dan menghentikan kekerasan di Tanah Papua. Indikatornya justru terjadi penambahan personil aparat keamanan di Tanah Papua dan operasi militer kian meluas dan tidak menjamin disudahinya konflik bersenjata secara damai,” ujarnya.

Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga juga mengatakan dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. John mengatakan pemerintahan Prabowo – Gibran harus mendengar aspirasi masyarakat Papua.

“[Jika] Prabowo itu betul-betul sebagai jenderal yang berani untuk menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia, [pemerintahannya] harus bicara bersama [masyarakat Papua]. Bagaimana hak masyarakat Papua dalam membangun bangsanya sendiri atau tanahnya sendiri? Itu harus dialog,” kata John kepada Jubi, pada Jumat. (*)

https://jubi.id/polhukam/2024/prabow...i-tanah-papua/
harapan dialog dan penarikan jumlah TNI di Papua