Suara.com - Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Aksi Kamisan ke-837 ini merupakan aksi kamisan perdana di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam aksi perdana ini, mereka meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra segera memberikan klarifikasi atas pernyataannya, berupa pernyataan resmi, yang utuh, lengkap dan jelas.

Sebelumnya, Yusril menyebut peristiwa 1998 bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ia mengatakan pelanggaran HAM berat terakhir terjadi saat masa penjajahan.

Selain itu, aksi kali ini juga menuntut Jaksa Agung untuk segera membentuk tim penyidik Adhoc peristiwa 1998 yang telah diselidiki Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. [Suara.com/Alfian Winanto]

https://www.suara.com/foto/2024/10/2...abowo-subianto



Aktivis Semarang Gelar Aksi Kamisan Perdana pada Era Prabowo, Khawatir Rezim Makin Otoriter

Tayang: Kamis, 24 Oktober 2024 22:07 WIB
Penulis: Iwan Arifianto | Editor: Yayan Isro Roziki
zoom-inlihat fotoAktivis Semarang Gelar Aksi Kamisan Perdana pada Era Prabowo, Khawatir Rezim Makin Otoriter
TribunMuria.com/Iwan Arifianto
Aksi Kamisan Semarang mengangkat isu "Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Yusril sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat" di Jalan Pahlawan depan kantor Gubernuran, Kota Semarang, Kamis (24/10/2024).
TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kelompok aktivis dari Aksi Kamisan Semarang melakukan demonstrasi pertama mereka di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aksi yang dilakukan setiap Kamis sore ini mengangkat isu "Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Yusril sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat" di Jalan Pahlawan depan kantor Gubernuran, Kota Semarang, Kamis (24/10/2024).

Dalam aksi tersebut, para aktivis kuatir terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bakal menjelma sebagai rezim otoriter.

Kekuatiran para aktivis tersebut berangkat dari latar belakang Prabowo sebagai terduga pelanggar HAM berat dan Gibran yang sudah terbukti menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

Koordinator aksi Kamisan semarang, Fathul Munif menyebut, rezim Prabowo-Gibran berpotensi memunculkan banyak pelanggaran HAM khususnya di Jawa Tengah karena terdapat cukup banyak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dampak dari PSN maka tanah rakyat, ruang hidup dan kedaulatannya dirampas negara.

Hal itu sudah terjadi di Wadas Purworejo, Pundenrejo Pati, Rawa Pening Kabupaten Semarang dan daerah lainnya.

"Kami menyerukan kepada rakyat setiap daerah di Jawa Tengah untuk duduk bersama, berkonsolidasi sebagai persiapan kemungkinan tindakan represif yang semakin masif," katanya.

Munif menerangkan, gejala otoriter rezim Prabowo-Gibran sudah mulai muncul yang ditandai dengan keinginan Prabowo yang tidak menginginkan adanya oposisi dalam pemerintahannya.

Namun, lanjut Munif, rakyat tidak boleh hanya berpangku tangan dan meratapi.

Sebaliknya, perlu konsolidasi dan membangun jejaring yang kuat karena elite politik sudah mengambil sikap tidak beroposisi.

"Rakyatlah yang perlu membangun kekuatan bersama untuk membangun oposisi itu sendiri yang menjadi benteng terakhir pertahanan bersama," tuturnya.

Berkaitan dengan isu yang dibawa dalam aksi minggu ini, Munif menyayangkan sikap Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan peristiwa 1998 bukan pelanggaran berat HAM.

Munif menilai, sikap itu justru semakin menjelaskan upaya untuk memoles citra prabowo.

"Kami keberatan dan marah atas pernyataan itu yang kami respon dengan aksi hari ini," paparnya.

Perwakilan aktivis perempuan dari Aksi Kamisan Semarang Dera mengatakan, statement Yusril sebagai bentuk pengaburan fakta terkait tragedi 1998.

Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dirilis 23 Oktober 1998, jumlah korban meninggal dunia setidaknya 1.217 jiwa, sebanyak 1.190 korban akibat terbakar atau dibakar dan 27 lainnya terbakar, senjata atau penyebab lainnya.

"Kita rawat ingat kembali catatan kelam ini agar terus mengudara," tandasnya ketika membacakan orasi. (Iwn)


https://muria.tribunnews.com/2024/10...le_btn=onetap.
ketakutan masalah masifnya pelanggaran HAM di era sekarang