Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah utang baru sebesar Rp775,9 triliun pada tahun depan, yang sebagian besar akan diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Jumlah ini meningkat dibanding target tahun 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun. Menurut Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan di DJPPR Kementerian Keuangan, penambahan utang tersebut tidak akan memberatkan masyarakat.

"Utang itu sebenarnya tidak langsung membebani kita, karena dana untuk membayarnya bukan berasal langsung dari masyarakat, terutama kelas menengah, melainkan dari pendapatan negara yang diperoleh dari produk domestik bruto (PDB) kita," jelas Riko saat acara media gathering APBN 2025 di Anyer pada Kamis (26/9/2024).

Riko juga menambahkan, "Jadi, jika dikatakan utang membebani kelas menengah, mungkin kita perlu meninjau kembali relevansinya."

Rinciannya, dari total utang Rp775 triliun, sebesar Rp642,5 triliun akan diperoleh melalui penerbitan SBN, sementara Rp133 triliun dari pinjaman lainnya.