Pasca terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024 lalu, Anindya Bakrie langsung gerak cepat melakukan sinergi antara Kadin dengan sejumlah kementerian.

Pertama, Anindya bersilaturahmi dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan pada Kamis, 19 September 2024.

Pada kunjungan tersebut,  Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menyambut Anindya dengan sebutan “Ketua Kadin yang baru”.

Pada kesempatan itu, Anindya mengundang Zulhas untuk menghadiri sarasehan Kadin Indonesia, yang akan dihadiri oleh Kadin Daerah dan Asosiasi/Himpunan sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.

Sarasehan itu akan membahas dan mendiskusikan perkembangan perekonomian dan perdagangan melanjutkan pemerintahan Jokowi – Maruf Amin dan menyambut pemerintahan Prabowo – Gibran.

Anindya menegaskan, sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia akan mendukung penuh tiga fokus utama pemerintahan Prabowo – Gibran.

Ketiga fokus utama tersebut yakni reformasi struktrual, infrastruktur digital, dan transisi energi demi tercapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/202...i-yang-dibahas

Kedua, di hari yang sama, Anindya berkunjung ke Kementerian Perindustrian bertemu Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada kesempatan itu, Menperin menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 – 2029 hasil Munaslub.

Agus menambahkan, Kemenperin berharap dapat menjalin kerja sama yang erat dengan Kadin Indonesia untuk memperkuat industri manufaktur di Indonesia. Ia juga mengajak Kadin untuk bersama-sama merumuskan peta jalan pembangunan industri manufaktur untuk lima tahun ke depan.

Sementara itu, Anindya menyampaikan kerja sama antara Kemenperin dan Kadin dapat memberikan manfaat bagi para pelaku industri, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan industri hijau, pemberdayaan industri halal, dan berbagai sektor lainnya.

Sumber : https://industri.kontan.co.id/news/b...ktur-indonesia

Selanjutnya, pada keesokan harinya, yakni Jumat, 20 September 2024, Anindya bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Dalam pertemuan tersebut, Anindya dan Amran membahas strategi-strategi untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama di masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju presiden terpilih Prabowo Subianto.

Anindya Bakrie dan Mentan sepakat dan sama-sama menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan ekonomi agar sesuai dengan visi dan misi presiden yang baru.

Salah satu isu penting yang diangkat Anindya adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui program lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional.

Anindya menyoroti bahwa Kadin, sebagai organisasi yang menaungi dunia usaha, akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung program-program pembangunan ekonomi.

Sumber : https://www.tvonenews.com/ekonomi/24...amran-sulaiman

Dari uraian pertemuan antara Ketua Kadin Anindya Bakrie bersama tiga menteri di atas maka terlihat bahwa tujuannya mengakselerasi keselarasan Kadin dengan program-program yang akan dilaksanakan pada era Prabowo - Gibran.

Langkah-langkah yang dilakukan Anindya Bakrie menunjukkan posisi yang lebih solid dan kukuh ketimbang posisi bertahan yang dilayangkan Arsjad.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kadin selama ini, khususnya sejak Arsjad Rasjid menjadi Bos TPN Ganjar - Mahfud, memang tidak menunjukkan netralitas, sehingga terkuak mengapa 75% pemilik suara Kadin menggelar Munaslub untuk mengeser Arsjad.

Para penggagas Munaslub menekankan bahwa Munaslub digelar karena kepemimpinan Arsjad Rasjid tidak mengupayakan adanya sinergi Kadin dan calon pemerintahan baru Prabowo - GIbran.

Padahal Kadin adalah mitra strategis pemerintah di bidang Ekonomi.

Artinya ada pertentangan antara Ketum Kadin Arsjad Rasjid yang enggan menyinergikan Kadin dengan Prabowo - Gibran (dengan alasan masih gagal move on Pilpres) melawan 75% pemilik suara Kadin yang sejak pencoblosan Februari 2024 sudah mendesak Kadin segera menyiapkan sinergi dengan pemenang Pilpres.

Sumber :
https://www.liputan6.com/bisnis/read...roversi?page=2

Sikap Anindya Bakrie yang tak menggubris segala provokasi Arsjad (cara bertahan Arsjad dalam membela diri), menunjukkan tidak ada yang perlu dilakukan oleh Anindya Bakrie untuk membela diri.

Anindya Bakrie justru langsung memenuhi tuntutan 75% pemilik suarra Kadin tentang perlunya sinergi antara Kadin dan calon pemerintahan baru (Prabowo - Gibran) yang tidak diupayakan Arsjad.

Terlihat dari gerak cepat Anindya Bakrie yang mengunjungi 3 kementerian dalam sepekan setelah terpilih dan kelihatannya akan terus menjadi fokusnya.

Bandingkan dengan sikap Arsjad yang justru sibuk membela diri, berupaya menjelaskan bahwa 'Saya lah, Aku lah, Gue lah'. Arsjad memasang posisi mempertahankan eksistensi.

Posisi Anindya yang langsung menggalang sinergi antara Kadin dan sejumlah Kementerian, juga menunjukkan bahwa yang sedang ditegur Jokowi bahwa ada yang mempolitisasi Kadin adalah Arsjad.

Sumber :



Sebab, Anindya Bakrie tidak melakukan langkah-langkah politis, melainkan langsung fokus mengerjakan pekerjaan rumah berat yang ditinggalkan Arsjad.

Dengan kata lain, posisi Arsjad menjadi obyek dari apa yang pernah diungkap Prabowo beberapa waktu lalu soal kesedihan jangan diumbar-umbar.

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/20...lu-kunci-pintu

Sebab, seluruh tindakan Arsjad memasang posisi bertahan untuk mempertahankan eksistensi, mengumbar narasi sesat soal Munaslub Ilegal, didukung 21 Kadinda, dan sebagainya, yang ternyata hanyalah narasi bohong dimana fakta mengatakan 75% pemilik suara Kadin mengusulkan Munaslub menggeser Arsjad, menunjukkan Arsjad sedang mengumbar kesedihan dirinya sendiri.

Arsjad seharusnya segera mengakhiri sikap konyolnya. Perhatikanlah mengapa Munaslub pada 14 September 2024 sah menggeser Arsjad dari Ketua Umum Kadin.

Jumlah anggota Kadin yang memiliki hak suara (voting rights) ada 132. Jumlah itu terdiri dari 34 Kadinda (Kadin Daerah) dengan masing-masing 3 hak suara (Ketua, Sekjen, dan Bendum) sehingga total ada 102 hak suara Kadinda.

Kemudian ditambah 30 hak suara yang berasal dari asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin.

Pada saat Munaslub ada 5 Kadinda yang belum sah karena belum menerima Surat Keputusan (SK). Dengan demikian yang punya hak suara berkurang menjadi 29 Kadinda, sehingga ada 87 voting rights dari unsur Kadinda. Jadi ditambah ALB Kadin ada 117 hak suara.

Mereka yang hadir di Munaslub Kadin ada sebanyak 99 orang yang punya voting rights. Jumlah itu terdiri dari 74 pemilik suara dari unsur Kadinda dan 25 pemilik suara dari ALB.

Selanjutnya, jumlah 74 anggota Kadinda yang punya voting rights tersebut, terdiri dari 54 anggota dari 18 Kadinda yang masing-masing punya 3 voters, ditambah dengan 20 suara dari 10 Kadinda yang masing-masing punya 2 voters (Kadinda hadir tak lengkap).

Menurut Pasal 18 AD/ART Kadin, Munaslub sah jika yang hadir minimal 50 persen pemilik suara. Artinya 50 persen dari 132, yakni 66 pemilik suara.

Sehingga jumlah 99 suara itu setara dengan sekitar 75 persen atau melebihi kuorum yang hanya mensyaratkan 50 persen untuk menggelar Munaslub.

Sumber : https://www.viva.co.id/bisnis/175403...dipastikan-sah

Hasil pemungutan suara dari 99 pemilik hak suara menyatakan bahwa yang pro Anindya ada sebanyak 76 suara, sementara yang pro Arsjad hanya 23 suara.

Sehingga jika Arsjad Rasjid mengklaim ada 21 Kadinda yang menolak Munaslub, harus diingat bahwa di dalam satu Kadinda ada tiga voters.

Mungkin yang dimaksud Arsjad ada dukungan dari 21 Kadinda itu maksudnya dia sulit menerima kenyataan hanya didukung 23 pemilik suara Kadin, lantaran Anindra Bakrie raih 76 pemilik suara Kadin.