Kian hari mendekati pelantikan Prabowo - Gibran, konstelasi tingkat tinggi perpolitikan semakin menggeliat hebat dan semakin menarik untuk dicermati. Berikut konstelasi peta politik yang terbentuk hingga saat ini.

Huru-Hara Golkar menghasilkan posisi Bahlil Lahadahlia yang tak terlalu kukuh dalam menduduki kursi Ketum Golkar.

Hal tersebut dapat terlihat dari kasus Airin yang pada mula pencalonannya dibatalkan Bahlil, namun pembatalan tersebut dilawan Golkar daerah dan senior Golkar, sehingga mau tak mau Bahlil akhirnya mendukung Airin maju di Pilkada Banten.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...-ade-di-banten

Lalu ada peristiwa pecahnya huru-hara RUU Pilkada dan gelombang besar Real People Power yang berujung kandasnya RUU tersebut, serta terbentuknya koalisi saling-silang di Pilkada 2024, dan terisolasinya Blok Solo dari kancah perpolitikan.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...kai-putusan-mk

Terisolasinya ruang gerak Blok Solo, disebabkan karena gelombang besar tekanan segmen populis dan politik soal jet pribadi Kaesang – Erina, akun Fufufafa GIbran, dan dugaan korupsi Bobby - Kahiyang tak kunjung reda sejak bergaung di tengah People Power, hingga hari ini.

Apalagi, temuan investigasi netizen terkini, mengungkap bahwa diduga email resmi Chillipari, bisnis-nya Gibran, adalah email yang digunakan untuk registrasi akun Fufufafa.

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...ibran?page=all

Belum lagi temuan netizen soal dugaan bahwa nomor HP Gibran tercatat sebagai Cust Syahrini Kutai dalam penelusuran melalui Aplikasi Get Contact.

Temuan tersebut sontak langsung menghidupkan pemikiran liar dan beringas yang menafsirkan bahwa 'Cust Syahrini Kutai' sebagai customer PSK Open BO Syahrini Kutai.

Sumber : https://www.harianaceh.co.id/2024/09...ksi-apaan-woy/

Meski sebetulnya, 'Cust Syahrini Kutai' bisa bermakna banyak kemungkinan, namun penyimpulan temporer mengatakan bahwa itu terkait esek-esek, lantaran akun Fufufafa kerap menuliskan kalimat-kalimat yang bernuansa pelecehan seksual.

Tapi tidak masalah. Sebab, setiap orang berhak mencari kebenaran bagi dirinya masing-masing, dan setiap orang berhak menyimpulkan sendiri hasil olah pikirnya masing-masing.

Bahwa sebuah analisis dan kesimpulan bisa berstatus salah, setelah dibuktikan dengan suatu metode, tidak menjadikan kesimpulan sementara soal akun Fufufafa lalu dikatakan tidak bertanggung jawab.

Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang bisa salah dan bisa benar. Bukan untuk dijadikan perlombaan ego soal siapa lebih benar dan siapa paling salah. Ini prinsip yang TS (Thread Starter/penulis) anut, sekedar berbagi, bukan untuk menggurui siapa pun.

Terbatasnya ruang gerak Blok Solo pun tampak langsung memberi ruang terbuka bagi komunikasi Megawati dan Prabowo yang kian intens selama dua pekan terakhir.

Tak sekedar Megawati dan Prabowo saling mengirim salam hormat, tetapi sudah memasuki tahap penyusunan jadwal dan persiapan pertemuan.

Bahkan, Gerindra dan PDIP sudah memastikan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan Prabowo - Gibran (20 Oktober 2024).

Terbaru, PAN dan Gerindra juga baru saja menegaskan harapannya agar PDIP bergabung dalam pemerintahan Prabowo - Gibran.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...prabowo-gibran
https://www.beritasatu.com/nasional/...n-yang-efektif

Menurut kabar yang TS terima, sempat menyeruak pertemuan akan digelar pada Jumat (13 September 2024), namun tidak terjadi.

Kalau TS boleh mengira-ngira sendiri, akan menjadi hari baik jika pertemuan Megawati - Prabowo digelar pada momentum Hari Kesaktian Pancasila (01 Oktober 2024), karena akan sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam Pancasila. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berbeda pandangan dan keberpihakan, tetapi tetap bertujuan sama, untuk negara dan bangsa. KIta tunggu saja.

Di tengah situasi tersebut, saat Blok Solo terisolasi ruang geraknya, saat Rekonsiliasi Merah (Pertemuan Megawati - Prabowo, Perdamaian Megawati - Jokowi) diupayakan dapat direalisasi segera, panggung nasional kembali digegerkan oleh huru-hara Kadin.

Akhir pekan kemarin, tepatnya pada Sabtu, 14 September 2024, mencuat peristiwa hiruk pikuk baru Pergantian Ketum Kadin yang digelar melalui Munaslub dan berujung 28 Ketua Kadin Daerah menyetujui pemberhentian Arsjad Rasjid dan menyetujui penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Baru Kadin.

Medan pertempuran pun menjadi panas, sehingga menarik mencermati beberapa aspek berikut ini.

Pada saat Munaslub digelar, dari total 38 Kadin daerah hanya 10 Kadin Daerah yang tidak menyetujui pergantian Ketum Kadin.

Meski Arsjad Rasjid tampak melakukan upaya perlawanan sembari mengklaim ada 21 Kadin Daerah yang menolak pergantian mendadak Ketum Kadin, namun realitanya hanya 10 Ketua Kadin Daerah (Jawa Barat, Papua, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat) yang memasang posisi menolak pagelaran Muunaslub Kadin.

Sisanya (11 Kadin Daerah lainnya yang diklaim Arsjad Rasjid juga menolak Munaslub), bukanlah penjabat pengurus Kadin Daerah yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Kadin.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...versi-munaslub

Oleh karenanya, posisi Anindya Bakrie yang mendapat persetujuan dari 28 Ketua Kadin Daerah, sebetulnya sudah clear.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2...di-ketum-kadin

Itulah mengapa Menkumham menyatakan mengakui Munaslub Kadin dan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketum Baru Kadin, serta menegaskan segera memproses Keppres Perubahan Susunan Organisasi Kadin.

Sebab, Munaslub diselenggarakan atas dukungan dari 28 Ketua Kadin daerah, berbeda dengan kubu Arsjad yang hanya didukung 10 Ketua Kadin daerah serta 11 pengurus kadin daerah yang tidak memiliki hak suara.

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/202...dinasi-keppres

Apalagi, sejumlah Ketua Kadin Daerah kemudian menjelaskan alasan digelar Munaslub Kadin yang memberhentikan susunan organisasi eksisting dan mengangkat susunan organisasi baru Kadin.

Menurut para Ketua Kadin Daerah ini, yang salah satunya merupakan Ketua Kadin Aceh, usai kemenangan Prabowo - GIbran di MK, sejumlah Kadin Daerah mendesak Ketum Kadin Arsjad Rasjid untuk melakukan penyesuaian haluan Kamar Dagang dengan rencana program Pemerintahan Prabowo - GIbran.

Sebab, Kadin adalah mitra pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan rkonomi [emerintah dan program ekonomi Kadin.

Akan tetapi, Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin yang ketika Pilpres menjabat Ketua TPN Ganjar - Mahfud ini, dikatakan para Ketua Kadin Daerah, tidak melakukan langkah untuk memfasilitasi desakan stakeholder Kadin, sehingga akhirnya disepakati sebagian besar pemilik hak suara dalam Kadin (28 Ketua Kadin Daerah) mendukung digelarnya Munaslub untuk memberhentikan pengurus eksisting dan mengangkat pengurus baru Kadin.

Sumber :
https://www.viva.co.id/bisnis/175256...naslub-digelar
https://news.detik.com/berita/d-7539...gelar-munaslub

Meninjau uraian di atas, agaknya tidak ada hambatan signifikan yang bisa mencegah diterbitkannya Keppres pengurus baru Kadin.

Bahkan, jika Arsjad Rasjid bersama 10 Ketua Kadin Daerah dan 11 Dewan Pengurus Kadin Daerah (non pemilik hak suara dalam Kadin) kemudian memutuskan mendirikan Kadin tandingan, tetap tidak menggugurkan posisi solid Kadin baru yang dibentuk untuk menyesuaikan haluan Kadin dengan program Ekonomi Prabowo - GIbran ini.

Toh, bukan sekali ini ada yang namanya Kadin tandingan. Era kepemimpinan Ketum Kadin Suryo Bambang Sulisto lebih dari satu dekade silam, juga dilanda hal serupa.

Ketika itu Oesman Sapta Odang menolak mengakui kemenangan mutlak Suryo Bambang Sulisto sebagai Ketum Kadin dan menggalang 6 Ketua Kadin Daerah untuk mendirikan Kadin tandingan.

Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/478081/...adin-indonesia

Logikanya, jika satu dekade lalu dengan modal 6 Ketua Kadin Daerah, mereka yang gagal move on bisa mendirikan Kadin tandingan, maka mudah saja jika Arsjad Rasjid kemudian menggalang 10 Ketua Kadin Daerah untuk mendirikan Kadin tandingan.

TS menilai tidak ada yang salah dengan ide Kadin tandingan, karena historisnya pernah terjadi.

Hanya saja, kehadiran Kadin tandingan akan berlawanan dengan semangat yang sedang dibangun Prabowo - Gibran di masa transisi pemerintahan.

Sebab, Prabowo - Gibran membawa suatu model baru dalam pemerintahan, yang berpijak pada  pondasi dasar UUD 1945 dan Pancasila yang sebetulnya tidak menganut sistem dikotomi Status Quo vs Oposisi.

Pijakan ini lah yang menjadi landasan bagi Prabowo - Gibran mengumandangkan sikap mengajak semua pihak duduk satu meja untuk membangun bangsa.

Artinya, Prabowo - Gibran ingin pemerintahan yang berjalan tanpa sikap permusuhan antar pihak yang berbeda pandangan.

Berbeda pandangan tetap diberi ruang, namun bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk di-musyawarah-kan bersama-sama untuk menghasilkan solusi yang win-win solution.

Visi misi ini mulai diwujudkan oleh Prabowo - Gibran di masa transisi ini, dimana parpol-parpol pendukung koalisi pesaing Prabowo - Gibran, betul-betul diajak duduk satu meja.

Oleh karenanya, sah-sah saja jika Arsjad Rasjid ingin mendirikan Kadin tandingan, namun sebagai seorang pengusaha, ia tentu tahu betul pentingnya dunia usaha yang tidak berlawanan arah dengan haluan ekonomi pemerintah.

Rasanya agak tidak masuk akal jika Arsjad Rasjid betul-betul mendirikan Kadin tandingan, sekedar untuk melawan posisi Kadin Official yang diakui Pemerintah. 

Sikap ini akan membuat Kadin tandingan cenderung berposisi melawan segala program ekonomi yang dirancang Pemerintah bersama Kadin Official.

Jika langkah ini yang betul-betul diambil Arsjad Rasjid, maka wajar saja ia enggan memfasilitasi desakan Kadin Daerah soal penyelarasan haluan Kadin dan calon pemerintah baru.

Rupanya, Arsjad Rasjid memang enggan satu arah dengan Prabowo - Gibran. Masih gagal move on Pilpres. Mungkin.

Uraian-uraian di atas memperlihatkan keseriusan Prabowo - Gibran dalam mewujudkan prinsip mengajak semua pihak duduk satu meja membangun bangsa, dimana prinsip ini membutuhkan kesepahaman bahwa perbedaan pandangan itu lumrah, namun jangan dijadikan sarana membiakkan permusuhan, melainkan untuk di-musyawarah-kan bersama perumusan solusinya yang win-win solution. 

Persiapan Rekonsiliasi Merah yang akan dimulai dari Pertemuan Megawati - Prabowo jelang pelantikan, kemudian penyelarasan haluan Kadin dengan haluan calon Pemerintahan Prabowo - Gibran dari peristiwa Munaslub Pergantian Ketum Baru dan Pengurus Kadin, memperlihatkan arah yang konsisten dengan prinsip : Semua pihak duduk satu meja membangun bangsa.

Tidak seperti thread/tulisan sebelumnya, kali ini TS bisa mengakhiri tulisan dengan mengatakan : Bravo Prabowo !