Prabowo Subianto Akan Bentuk Zaken Kabinet, Dahnil Pastikan Berbeda dengan Era Kepemimpinan Presiden Soekarno

- Kamis, 12 September 2024 | 11:22 WIB


Prabowo Subianto dalam suatu diskusi bersama menkeu Sri Mulyani dan Wamenkeu Thomas Djiwandono (Instagram @Prabowo)


MELINTAS.ID - Pemerintahan baru yang terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan membentuk zaken kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia selama 5 tahun.
Namun zaken kabinet bentukan Prabowo Subianto dipastikan berbeda dengan nama zaken kabinet yang sama di era kepemimpinan Presiden Soekarno.
Hal ini disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak selaku  juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam dialog pagi di sebuah stasiun televisi pada Rabu (11 September 2024).

Zaken kabinet bentukan Prabowo Subianto tidak akan sama seperti zaken kabinet yang pernah dibentuk oleh Presiden Pertama RI, Soekarno.
Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan zaken kabinet bentukan Prabowo Subianto ini adalah menterinya yang diisi oleh figur yang kompeten dan berintegritas.

Sedangkan zaken kabinet era Presiden Soekarno adalah menterinya benar-benar diangkat dari orang yang ahli akan bidangnya, dan bukan dari Partai Politik.
Dengan syarat seperti itu maka kemungkinan Prabowo Subianto masih bisa merekrut menteri yang disodorkan oleh parpol pendukungnya dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, para pakar mengatakan bahwa zaken kabinet yang pernah dijalankan di Indonesia di masa pemerintahan Soekarno adalah dari kalangan ahli sesuai bidangnya.

Hal terpenting dari zaken kabinet era Soekarno adalah menterinya tidak diangkat dari Parpol tertentu sehingga dapat bekerja secara bebas untuk negara.
Di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menunjukkan para menterinya berbasis pada keahlian yang dimiliki. Mereka berasal dari akademisi, teknokrat dan pegiat usaha yang mumpuni.

Merujuk laman esi.kemdikbud.go.id, salah satu kabinet era Presiden Soekarno adalah Kabinet Djuanda. 
Kabinet Djuanda hanya berumur beberapa bulan saja, dari tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1957. 

Kabinet Djuanda merupakan zaken kabinet atau kabinet ekstra parlementer. Kabinet yang dibentuk pada saat itu tidak melihat pada jumlah kursi yang ada di parlemen.
Apabila melihat konstelasi politik zaman sekarang, sekalipun menganut pemerintahan Presidensial penentuan menteri dan jabatan tinggi lainnya tidak terlepas dari parpol.

Padahal, sistem pemerintahan presidensial menjamin hak prerogatif seorang presiden, termasuk mengangkat para menteri dan pejabat tinggi lainnya.
Dalam perhelatan Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan kontestasi dan berhak menjabat Presiden dan Wapres periode 2024-2029.

Kedua pasangan ini didukung oleh gabungan beberapa Parpol bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Gabungan Parpol dimaksud adalah Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Garuda. 
Mengingat gemuknya koalisi KIM, ditambah dengan mendekatnya beberapa Parpol yang bukan pengusung pasca Pilpres 2024 menimbulkan banyak perkiraan bahwa kabinet Prabowo Subianto bakal gemuk.
Tujuan dari gemuknya kabinet adalah untuk mengakomodir para menteri yang disodorkan oleh Parpol pendukung.

Jika itu terjadi, maka zaken kabinet bentukan Prabowo Subianto akan menjadi kabinet gemuk, selain memperhatikan kompetensi dan integritas para menterinya.***

https://www.melintas.id/news/3450810...karno?page=all