NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus berlanjut.

Hingga Agustus 2024, progres konstruksi fisik Tahap I telah mencapai angka 94,1 persen.

Tak hanya itu, IKN telah menjadi kota percontohan yang secara ketat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kota modern berkelanjutan, inovatif, dan inklusif.

Selain APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), segala progres pembangunan kota impian ini tentu saja didukung juga oleh investasi yang kian signifikan. 

Investasi ini berasal dari perusahaan swasta Nasional, dan juga mancanegara (asing).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan, investasi murni swasta yang sudah masuk IKN sekitar 3,7 miliar dolar AS atau ekuivalen Rp 56,8 triliun.

Untuk memperbesar peluang investasi, dan meningkatkan kepercayaan investor, IKN membutuhkan kolaborasi dengan berbagai institusi .

Hingga saat ini, sudah tujuh kali peletakan batu pertama atau groundbreaking, dengan rencana berikutnya bersama satu investor asing dalam waktu dekat.

"Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkembang," ujar Agung.

Agung menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia terhadap kelanjutan pembangunan IKN, termasuk pembangunan infrastruktur dan investasi yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Ia menyoroti perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 menjadi tonggak penting yang menandai transformasi IKN menjadi new economic hub  yang dirancang untuk memperluas pertumbuhan ekonomi dan diwariskan bagi generasi mendatang.

Untuk memastikan aliran investasi terus meningkat, OIKN bekerja sama dengan kementerian terkait dalam hal menyusun strategi baru yang berfokus pada pemberian insentif regulasi, fiskal, dan kemudahan dalam berusaha.

Hal ini beriringan dengan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan fokus pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan menguntungkan semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia pun tetap terus mendukung dalam menyediakan kepastian finansial untuk pembangunan IKN melalui skema seperti availability payment untuk mendukung skema investasi KPBU dan alokasi infrastruktur dalam RAPBN 2025.

Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 untuk percepatan pembangunan IKN.

"Selain itu, dukungan politik yang luas terhadap pemindahan ibu kota semakin memperkuat masa depan IKN sebagai ibu kota negara dan penggerak utama transformasi ekonomi," tuntas Agung.

kompas.com