Kalo ngomongin soal demokrasi, pasti yang ada di bayangan kita adalah sistem pemerintahan yang adil, di mana semua orang punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Tapi, di Indonesia, belakangan ini muncul fenomena yang bikin kita garuk kepala: anak pejabat yang melenggang mulus dapetin posisi strategis, kayak pewaris kerajaan aja, gan!

Jadi begini, dalam demokrasi ideal, semua orang punya kesempatan yang sama buat meraih posisi penting, baik di pemerintahan maupun sektor lainnya. Tapi, kenyataannya, sering kali posisi-posisi strategis dipegang oleh orang-orang yang punya koneksi atau darah pejabat. Saking seringnya, kita sampai mikir, ini demokrasi apa monarki sih? Bedanya, kalo di kerajaan, gelar turun-temurun itu sah-sah aja. Nah, di demokrasi, idealnya sih nggak boleh begitu, tapi kenyataannya? Ya, beda tipis, gan!

Contohnya banyak banget, baik di politik, pemerintahan, hingga BUMN. Anak-anak pejabat atau tokoh penting sering kali menduduki posisi strategis, bahkan di usia muda, tanpa pengalaman yang mumpuni. Ini yang sering disebut orang sebagai "politik dinasti", di mana jabatan cenderung diwariskan dalam satu keluarga.

Banyak yang bilang, jadi anak pejabat itu kayak punya "jalur tol" menuju kesuksesan. Ketika orang lain harus berjuang mati-matian dengan belajar, pengalaman, dan networking, mereka seolah udah punya jalan pintas. Bukan berarti nggak ada anak pejabat yang berbakat dan pantas, ya, tapi yang sering jadi masalah adalah prosesnya yang nggak transparan dan cenderung nggak adil.

Misalnya aja, baru-baru ini ada beberapa kasus di mana anak-anak pejabat langsung dapet jabatan tinggi di BUMN atau instansi pemerintah. Warga net langsung rame-rame nanya, "Emang anak pejabat itu langsung dapet jabatan cuma karena punya nama besar?" Pertanyaan ini muncul karena ada dugaan kalau mereka bisa dapet posisi strategis lebih karena faktor "nama belakang" mereka, bukan kompetensi.

Faktanya, politik dinasti di Indonesia bukan hal baru. Menurut penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW), politik dinasti makin marak di Indonesia, terutama di level daerah. Sebanyak86,4% pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 punya hubungan kekerabatan dengan pejabat yang sedang atau pernah menjabat. Dari situ, kita bisa lihat betapa kuatnya pengaruh keluarga pejabat dalam sistem politik kita.

Fenomena ini nggak cuma terjadi di politik, gan. Di dunia bisnis dan korporasi, terutama di BUMN, anak-anak pejabat sering kali dapet posisi strategis. Padahal, BUMN adalah perusahaan milik negara yang idealnya harus dikelola dengan profesional. Kalau yang jadi petingginya cuma karena "bapak gue siapa", gimana nasib perusahaan negara ini ke depan?

Sebenernya, sistem meritokrasi adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi modern. Meritokrasi berarti seseorang harus mendapatkan jabatan atau posisi berdasarkan kemampuan dan prestasinya, bukan karena koneksi atau hubungan keluarga. Tapi sayangnya, di Indonesia, meritokrasi seringkali kalah sama nepotisme. Yang penting siapa orang tuanya, bukan siapa yang paling mampu.

Hal ini tentu aja bikin publik kecewa. Banyak orang yang lebih berkompeten harus gigit jari karena kalah saing sama anak pejabat yang mungkin belum punya pengalaman cukup. Padahal, kalau meritokrasi berjalan dengan baik, anak pejabat yang bener-bener berbakat pun pasti bisa dapet posisi tanpa bikin orang lain bertanya-tanya.

Pertama, transparansi dalam proses rekrutmenitu wajib hukumnya. Setiap posisi, terutama di pemerintahan dan BUMN, harus diisi oleh orang yang kompeten, bukan karena faktor keluarga. Kedua, pengawasan dari masyarakat juga penting. Media dan warga net sekarang udah punya kekuatan besar buat kritis dan nanya, "Ini orang dapet jabatan karena apa?"

Yang nggak kalah penting, perlu adanya komitmen dari para pejabat untuk nggak memanfaatkan posisi mereka buat memberikan previlege kepada keluarga. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang siap menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, demi kebaikan bersama.

Jadi, gan, meskipun kita hidup di negara demokrasi, fenomena anak pejabat yang melenggang mulus ke posisi strategis bikin kita mikir, "Ini beneran demokrasi apa kerajaan terselubung?" Demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, bukan cuma buat mereka yang lahir dari keluarga pejabat. Yuk, kita kawal terus meritokrasi dan lawan nepotisme demi masa depan yang lebih adil!