Jakarta, CNBC Indonesia - Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Mongolia pada Selasa (3/9/2024) membawa masalah pada negara Asia Timur tersebut. Alih-alih menangkap, Mongolia malah menerima Putin dengan tangan terbuka.
Sebagai informasi, Mongolia merupakan negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di mana seharusnya menangkap presiden Rusia segera setelah ia mendarat di tanah Mongolia pada Senin malam.

Seorang juru bicara ICC, Fadi el-Abdallah, mengatakan Mongolia memiliki "kewajiban" untuk mematuhi surat perintah penangkapan dan mengatakan "jika tidak bekerja sama, hakim ICC dapat membuat temuan terkait hal tersebut dan memberi tahu Majelis Negara Pihak tentang hal tersebut.

Majelis kemudian dapat mengambil tindakan apa pun yang dianggapnya tepat."
Namun, ia tidak merinci tindakan apa yang dapat diambil, dan mengklarifikasi bahwa ICC memang memberikan beberapa pengecualian terhadap aturan tersebut, seperti ketika suatu negara dapat dipaksa untuk "melanggar kewajiban perjanjian" dengan negara lain atau ketika hal itu akan melanggar "kekebalan diplomatik seseorang atau properti negara ketiga."

Putin sendiri telah menjadi subjek surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh ICC pada bulan Maret 2023. Pengadilan tersebut menuduh bahwa ia bertanggung jawab atas kejahatan perang, dengan fokus khusus pada deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.
Berdasarkan Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC yang mulai berlaku pada tahun 2002, negara anggota ICC wajib menahan dan menyerahkan ke pengadilan setiap orang yang menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC, jika mereka menginjakkan kaki di wilayah mereka.

Namun, pengadilan tidak memiliki cara untuk menegakkan aturan tersebut, dan Mongolia menentangnya dengan menyambut Putin dengan penjagaan kehormatan saat ia bertemu Presiden Ukhnaagiin Khurelsukh di ibu kota, Ulaanbaatar, pada hari Selasa.
Langkah Mongolia yang berisiko tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di ICC, yang berpusat di Belanda, dan di Ukraina, yang diserbu oleh Rusia pada Februari 2022.
Pakar hukum internasional memperingatkan kegagalan Mongolia untuk memenuhi kewajibannya kepada ICC kemungkinan besar akan menimbulkan beberapa konsekuensi, dengan beberapa pihak yang mengusulkan kemungkinan penuntutan.


"Negara-negara Pihak ICC tidak boleh mengundang orang yang menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC untuk mengunjungi negara mereka dengan alasan apa pun. Titik," kata Mark Ellis, direktur eksekutif International Bar Association, atau IBA, sebuah organisasi yang mewakili profesi hukum global, seperti dikutip CNBC International, Rabu (4/9/2024).

"Keanggotaan Mongolia di ICC dan penghormatannya terhadap supremasi hukum menuntut negara tersebut untuk mematuhi surat perintah penangkapan ini atau memberi tahu Presiden Putin bahwa ia tidak diterima di Mongolia. Ini adalah momen ketika Mongolia, sebagai Negara Pihak, harus mengutamakan hukum daripada politik," katanya dalam komentar melalui email pada Senin. 

sumber