Presiden Joko Widodo baru-baru ini mencuri perhatian publik melalui dua pernyataan pers yang disampaikan dalam format doorstop di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Format doorstop, yang pada umumnya melibatkan wawancara spontan dengan wartawan, kali ini tampaknya diubah sedemikian rupa hingga tidak melibatkan media massa secara langsung. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kritik di kalangan warganet, yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dari sesi-sesi pers tersebut.

Pada 21 Agustus 2024, Presiden Jokowi memberikan pernyataan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Sementara pada 27 Agustus 2024, Presiden kembali memberikan keterangan terkait demonstrasi menolak revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Kedua isu tersebut berkaitan erat dengan Pilkada 2024, yang menjadi perhatian publik, terutama karena adanya potensi calon gubernur yang melibatkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang masih belum memenuhi syarat usia.


Sumber Gambar

Menariknya, kedua pernyataan pers tersebut diunggah melalui saluran resmi Sekretariat Presiden di YouTube dan Instagram. Namun, format yang digunakan kali ini tampaknya mengabaikan tradisi doorstop yang biasanya melibatkan wartawan dari berbagai media. Sebaliknya, video-video tersebut tidak memperlihatkan kehadiran wartawan, hanya menampilkan beberapa pegawai Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden yang mengajukan pertanyaan.

Kehadiran media massa dalam sesi pers doorstop biasanya penting untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan beragam dapat diajukan, serta untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan oleh pejabat publik disajikan secara lengkap dan jelas. Dengan tidak melibatkan wartawan dari berbagai media, ada kekhawatiran bahwa pernyataan Presiden Jokowi mungkin tidak mendapat pengawasan yang seharusnya.

Selain itu, tidak adanya alat perekam atau mikrofon dari media massa pada sesi doorstop ini menambah kesan eksklusif dan terkontrol. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah Presiden Jokowi berusaha untuk mengendalikan narasi dengan cara yang lebih terstruktur, menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin diajukan oleh wartawan media massa.

Kritik warganet terhadap video reels yang diunggah di akun Instagram resmi @jokowi juga menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap format penyampaian informasi ini. Banyak yang merasa bahwa tidak adanya interaksi langsung antara Presiden dan wartawan menciptakan jarak antara pejabat publik dan masyarakat, serta mengurangi keterbukaan dalam komunikasi pemerintahan.

Di sisi lain, ada pula argumen bahwa format doorstop yang digunakan ini bisa jadi merupakan strategi komunikasi yang efektif dalam situasi tertentu, seperti saat topik yang dibahas adalah isu yang sangat sensitif atau kontroversial. Namun, tanpa kehadiran wartawan, pentingnya debat dan diskusi terbuka dapat terabaikan.

Dalam konteks politik, penggunaan format pers yang tidak melibatkan wartawan dapat memicu dugaan bahwa ada upaya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit atau kritik yang mungkin muncul. Ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yang merupakan elemen kunci dalam demokrasi.


Sumber Gambar

Sebagai presiden yang pernah dikenal dengan keterbukaannya terhadap media, langkah ini mungkin mengejutkan banyak pihak. Melihat pergeseran ini, penting untuk memantau bagaimana komunikasi pemerintah selanjutnya akan berlangsung dan apakah akan ada dampak jangka panjang terhadap hubungan antara pemerintah dan media.

Akhirnya, baik pemerintah maupun media perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya akurat tetapi juga transparan. Kehadiran wartawan dalam sesi pers adalah bagian penting dari proses ini, yang membantu menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka dengan adil.

Sumber Valid (baca baik-baik):
Sumber 1
Sumber 2
Sumber 3

Terima Kasih Sudah Mampir, Jangan Lupa Komen dan Cendolnya Gan!