- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Media Asing Sebut Raja Jawa Jadi Pemicu Darurat Demokrasi Indonesia
TS
mabdulkarim
Media Asing Sebut Raja Jawa Jadi Pemicu Darurat Demokrasi Indonesia
Kompas.com - 31/08/2024, 09:45 WIB Chella Defa Anjelina, Resa Eka Ayu Sartika Tim Redaksi 4 42 Lihat Foto Peringatan Darurat. Berbagai kalangan masyarakat menggelar demo besar-besaran bertajuk Kawal Putusan MK Kamis (22/8/2024).(Dok. Tangkapan layar) 02:50 Sumber The Economist
KOMPAS.com - Majalah berita asal Inggris, The Economist menyoroti sosok Raja Jawa dengan menyebutnya sebagai penyebab keadaan darurat demokrasi di Indonesia.
Panggilan Raja Jawa belakangan populer setelah disingung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam pidato perdananya sebagai pimpinan baru partai berlambang pohon beringin itu.
"Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap, saya kasih tahu," ujar Bahlil pada Munas ke-11 Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com (21/8/2024).
Saat ditanya soal siapa Raja Jawa, Bahlil enggan mengungkapkannya. Namun, santer beredar bahwa panggilan itu merujuk kepada orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas, apa yang dikatakan media asing soal Raja Jawa?
Artikel The Economist soal Raja Jawa dirilis dengan judul "The King of Java inflames an Indonesian "democratic emergency" pada Kamis (29/8/2024). Menurut media ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya, telah membuat marah rakyat Indonesia. Bahkan, apa yang dilakukannya akan dikagumi pula oleh Soeharto, presiden yang memimpin Indonesia dengan tangan besi dari tahun 1967-1998.
"Jokowi melakukan pengambilalihan partai mendiang diktator, Golkar, pada 21 Agustus, ketika orang kepercayaannya, Bahlil Lahadalia terpilih menjadi pemimpin baru partai," tulis The Economist. Setelah itu, disinggung juga soal pidato fenomenal Bahlil yang disebut merupakan peringatan bagi para lawannya untuk tidak bermain-main dengan Raja Jawa.
Upaya pengukuhan kekuasaan ini semakin terlihat, saat di waktu yang sama DPR RI berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyusun revisi Undang-Undang (UU) Pilkada secara tergesa-gesa. Apabila UU Pilkada disahkan, politisi opisisi, Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jakarta.
Syarat minimum pencalonan pun berubah dari usia 30 menjadi 29 tahun. Hal itu dinilai akan menguntungkan Kaesang Pangarep untuk maju berkontestasi di Pilkada 2024. Rakyat yang geram pun akhirnya melakukan demonstrasi dan meramaikan lini masa media sosial dengan gambar garuda biru yang menyatakan "keadaan darurat demokrasi".
Tak hanya itu, media Inggris ini juga menyinggung soal istri Kaesang, Erina Gudono yang menjadi bulan-bulanan setelah memperlihatkan dirinya sedang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi di tengah kondisi negara sedang genting.
Presiden Jokowi di awal masa menjabat The Economist juga mengulas perjalanan karier Jokowi sejak awal menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014. Kala itu, media ini menyebut, Jokowi berbeda dengan para presiden sebelumnya yang sebagian besar memiliki dinasti politik atau berlatar belakang militer.
"Jokowi tampak berbeda. Ia adalah seorang pengusaha kecil. Anak-anaknya, katanya, tidak memiliki ambisi politik," bunyi keterangan dalam artikel.
Namun, semua itu berubah ketika bayang-bayang pemakzulan yang direncanakan oleh beberapa partai politik datang menghantui.
Hal itu karena Presiden Jokowi sempat menolak memberikan kursi kabinet sebagai "imbalan" setelah menang dari Prabowo Subianto di Pemilu 2014. Setelah terpilih kedua kalinya pada 2019 sebagai Kepala Negara, ia membuat kejutan dengan menunjuk lawannya, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, bahkan memberikan kursi kabinet kepada Partai Gerindra, sehingga kubu koalisi semakin gemuk menjadi delapan partai.
The Economist juga menyebut, selama pandemi sempat muncul gagasan untuk memperpanjang jabatannya melalui deklarasi darurat atau mengubah konstitusi untuk memungkinkannya mencalonkan diri kembali.
"Tetapi para pemimpin partai politik menolak ide tersebut dan ia pun mengubah haluan dengan mendukung Prabowo, yang memilih putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu tahun ini," tulis majalah asal Inggris ini.
https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/31/094500965/media-asing-sebut-raja-jawa-jadi-pemicu-darurat-demokrasi-indonesia?page=all.
Pandangan media asing..
tangguhniti992 dan 4 lainnya memberi reputasi
5
391
22
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan