PARIS, KOMPAS.com - Pihak berwenang Perancis pada Rabu (28/8/2024) mendakwa pendiri dan kepala Telegram Pavel Durov dengan serangkaian pelanggaran karena mengizinkan dugaan aktivitas terlarang pada layanan pesan populer tersebut.
Ini adalah bagian dari investigasi menyeluruh terhadap kejahatan terorganisasi di aplikasi tersebut.
Kejahatan yang diselidiki meliputi pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan.

Apa tuduhan terhadap Durov?
Dilansir dari CNA, miliarder berusia 39 tahun itu ditahan di bandara Le Bourget di luar Paris Sabtu malam setelah penerbangan dari Azerbaijan.
Dia diberikan jaminan sebesar 5 juta pounds (5,6 juta dollar AS) setelah empat hari diinterogasi, tetapi dilarang meninggalkan Perancis.

Pada Rabu, hakim investigasi menyerahkan dakwaan awal kepada maestro teknologi kelahiran Rusia tersebut atas keterlibatannya dalam kejahatan, seperti memungkinkan distribusi materi pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba dan penipuan, serta menolak bekerja sama dengan penegak hukum.
Dr Timothy Koskie, rekanan peneliti pascadoktoral dalam komunikasi digital di Universitas Sydney, mengatakan semuanya tergantung pada apa sebenarnya yang dituduhkan otoritas hukum Perancis kepadanya.
"Kami tidak tahu semua rincian tentang apa yang mereka tuduhkan, apa yang telah mereka lihat. Sebelum kami memiliki rincian tersebut, mungkin sulit untuk mengatakan apakah ini ekstrem atau tidak," katanya kepada Asia Now dari CNA.
“Menurut saya, ini merupakan semacam kejutan yang tidak hanya mengejutkan bagi Durov sendiri, tetapi juga bagi platform media sosial.”

Apakah ada unsur politik?
Pada tahun 2014, Durov, yang mendirikan perusahaan media sosial populer Rusia VKontakte, meninggalkan Rusia setelah menolak mematuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform tersebut.
Pengusaha itu sekarang menjadi warga negara Rusia, Perancis, dan Uni Emirat Arab, tempat Telegram berkantor pusat.
Presiden Perancis Emmanuel Macron sebelumnya mengatakan penangkapan Durov tidak bermotif politik.

Akan tetapi, Moskwa meyakini hal yang sebaliknya, dan sejumlah pejabat menyatakan kemarahan atas penahanannya.
Sementara Rusia ingin terlihat melindungi warganya, mereka juga mengemukakan argumen aneh bahwa kasus tersebut menunjukkan kemunafikan Barat dalam hal kebebasan berbicara, kata Dr. Nasya Bahfen, dosen senior di Departemen Politik, Media, dan Filsafat Universitas La Trobe.
"Namun Rusia bukanlah negara yang tepat untuk mendidik negara lain mengenai isu kebebasan berbicara karena sejarah panjang Kremlin dalam menindak suara-suara pro-demokrasi, dan melarang platform media sosial yang dikembangkan di luar Rusia," katanya kepada Asia First dari CNA.

Pemerintah Rusia pernah mencoba melarang Telegram pada tahun 2018 namun gagal karena menolak memenuhi tuntutan berbagi data.
Di Rusia, ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh para pembangkang rezim Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Kremlin dan para pendukungnya.
“Saya pikir fakta bahwa Kremlin dan militer menggunakan Telegram, dan fakta bahwa Durov masih memegang kewarganegaraan Rusia adalah alasan bagi Kremlin untuk keluar dan bersuara lantang menentang penangkapannya oleh otoritas Perancis," kata Bahfen
Telegram, yang kini melaporkan lebih dari 900 juta pengguna di seluruh dunia, bersikeras bahwa Durov tidak menyembunyikan apa pun.
Aplikasi tersebut mengatakan tidak masuk akal jika platform dan pemiliknya harus bertanggung jawab atas konten yang tidak pantas.
Daya tarik Telegram adalah privasinya, kata Dr Bahfen.

“Nilai jualnya adalah bahwa mereka akan mencegah pihak berwenang dan siapa pun melihat komunikasi Anda."
"Langkah yang diambil oleh otoritas Perancis ini mengirimkan peringatan kepada pengguna yang mungkin melihat seruan privasi di Telegram sebagai cara untuk menghindari beberapa aktivitas jahat atau tidak sepenuhnya legal," ujarnya.


"Hal ini juga akan berdampak pada orang-orang yang tidak percaya pada aplikasi media sosial Barat serta pengguna yang menganggap privasi layanan pesan sebagai daya tarik utama," tambahnya. 

sumber