Jakarta: Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun - Kun Wardana buka suara soal isu pencatutan KTP warga Jakarta. Keduanya mengaku tidak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan calon gubernur.


“Dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU itu. Sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendiri,” ujar Dharma Pongrekun dalam keterangannya, Minggu, 18 Agustus 2024.


Tak Hanya Masyarakat, NIK Sejumlah Tokoh Ikut Dicatut

Sebelumnya beredar kabar pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, mencatut nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta untuk maju dalam Pilkada 2024 lewat jalur independen.

Sederet nama politikus, tokoh masyarakat beserta keluarganya mengaku menjadi korban pencatutan NIK untuk dukungan kepada paslon jalur independen tersebut. Di antaranya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Timur (Jaktim) Dwi Rio Sambodo, kedua putra Anies Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dan penulis Ahmad Fuadi beserta empat anggota keluarganya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons isu pencatutan NIK ini. “Jadi itu bukan dugaan pencatutan tapi itu pencatutan karena ketua DPC kami (Ketua DPC PDIP Jaktim, Dwi Rio Sambodo) KTP-nya diikutkan," tegas Hasto di GBK, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta meminta masyarakat yang merasa NIK-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun agar membuat laporan. Korban bisa mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah.

“Jadi, Bawaslu sudah membuat posko sampai tingkat kabupaten-kota, di situ juga Bawaslu juga menyertakan hotline, nomor WhatsApp ya, nanti bisa dicek di laman Bawaslu,” kata anggota KPUD Jakarta Asri Megatari di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Asri menjelaskan laporan ke Bawaslu bisa dilakukan secara langsung maupun saluran WhatsApp yang nomornya disebar di laman resmi instansi tersebut. KPUD Jakarta juga mau menerima aduan jika masyarakat keberatan.
(Diva Rabiah)

https://www.metrotvnews.com/play/N0B...engumpulan-nik

Relawannya dharma kun silahkan komeng