Gagal disetujui Indonesia kunjungi Papua Barat, PM Fiji akan minta maaf ke pemimpin Melanesia

PM Fiji Sitiveni Rabuka- Jubi/rnz.com
SHARE
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri atau PM Fiji Sitiveni Rabuka mengatakan dia akan “meminta maaf” kepada para pemimpin Melanesia lainnya akhir bulan ini. Permintaan maaf setelah ia gagal mendapatkan persetujuan dari Indonesia, untuk mengunjungi Papua Barat (West Papua) yang bergejolak.
Pada pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tahun lalu di Kepulauan Cook, Melanesian Spearhead Group menunjuk Rabuka dan PM Papua Nugini James Marape sebagai “utusan khusus” kawasan tersebut untuk Papua Barat. Demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Selasa (12/8/2024).

Beberapa pejabat Pasifik dan kelompok advokasi telah menyatakan keprihatinannya, atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia di Papua Barat, tempat pemberontakan separatis telah berlangsung selama beberapa dekade.

Rabuka dan Marape telah mencoba mengatur kunjungan ke Papua Barat, selama lebih dari sembilan bulan. Namun dalam wawancara eksklusif dengan Pacific Beat dari ABC yang dikutip RNZ , Rabuka mengatakan pembicaraan mengenai perjalanan itu masih “berlangsung” dan menyalahkan pemilihan presiden Indonesia pada 14 Februari atas penundaan tersebut.

“Sayangnya, kami tidak bisa pergi … Indonesia sedang menjalani pemilu. Dalam waktu dua bulan, mereka akan memiliki presiden baru yang sah di istana. Semoga saja kami masih bisa melanjutkannya,” katanya.

“Namun sementara itu, James Marape dan saya harus meminta maaf kepada rekan Melanesia kami di pihak para pemimpin Forum Island yang bertemu di Tonga, dan mengatakan bahwa kami belum dapat melaksanakan misi tersebut,” katanya.

Negara-negara Pasifik telah mendesak Indonesia untuk mengizinkan perwakilan dari Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM, melakukan kunjungan independen ke Papua.

Laporan komite HAM PBB yang dirilis pada Mei lalu menemukan adanya “laporan sistematis” mengenai penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum, terhadap penduduk asli Papua di wilayah tersebut. Namun Indonesia biasanya menolak segala kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di Papua Barat, dengan mengatakan bahwa peristiwa di wilayah tersebut merupakan urusan internal semata.

Rabuka mengatakan dia “masih berkomitmen” untuk kunjungan itu, dan ingin melakukan perjalanan tersebut setelah presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto berkuasa pada Oktober nanti.

Lawatan ke China

PM Fiji menyampaikan komentar tersebut menjelang lawatannya selama 10 hari ke China. Rabuka mengatakan ia akan mengunjungi sejumlah provinsi di China untuk melihat bagaimana kekuatan besar yang baru muncul itu, telah mengeluarkan jutaan orang dari kemiskinan.

Ia memuji catatan pembangunan Beijing, tetapi juga mengindikasikan Fiji tidak akan beralih ke China, untuk pinjaman atau dukungan anggaran.

“Ketika kita memajukan pemerintahan dan rakyat kita, rakyat sendiri harus memahami bahwa kita tidak dapat berutang untuk kemudian terjerat dalam pembayaran utang di kemudian hari,” katanya.

“Orang-orang harus memahami bahwa kita hanya bisa hidup sesuai kemampuan kita, dan kemampuan kita ditentukan oleh produktivitas kita sendiri, PDB kita sendiri,” ujarnya.

Rabuka diperkirakan akan bertemu dengan presiden China Xi Jinping di Beijing menjelang akhir perjalanannya, pada awal pekan depan.

Delegasi akan kunjungi Kaledonia Baru

Setelah lawatannya ke China, perdana menteri akan mengambil bagian dalam delegasi tingkat tinggi Pasifik ke Kaledonia Baru, yang diguncang oleh kerusuhan dan kekerasan yang meluas awal tahun ini.

Sementara itu, beberapa negara Pasifik telah mendesak Prancis untuk membuat komitmen baru terhadap dekolonisasi, setelah pemungutan suara akhir yang kontroversial mengenai kemerdekaan pada 2021. Rabuka mengatakan Pasifik ingin membantu berbagai kelompok politik di wilayah tersebut untuk menemukan titik temu.

“Kita hanya perlu meyakinkan para pemimpin, para pemimpin kelompok lokal bahwa membangun kembali sangatlah sulit setelah serangkaian kegiatan dan peristiwa kekerasan,” katanya.

Rabuka memberikan dukungan kuat terhadap rencana untuk merombak kepolisian Pasifik yang telah didorong keras oleh Australia, menjelang pertemuan para pemimpin PIF di Tonga pada akhir bulan ini.

Pejabat senior Kepulauan Solomon Collin Beck menggunakan media sosial minggu lalu untuk mengkritik inisiatif tersebut secara terbuka, dengan menyatakan bahwa para pendukungnya mencoba untuk “menghancurkan” setiap penentang di pertemuan regional Pasifik.

Rabuka mengatakan unggahan media sosial itu “sangat disayangkan” dan menyarankan agar Kepulauan Solomon atau negara-negara Pasifik lainnya. memilih untuk tidak ikut serta dalam inisiatif tersebut jika mereka tidak menyetujuinya.

“Jika menyangkut kedaulatan, negara berdaulatlah yang membuat keputusan,” katanya. (*)

https://jubi.id/pasifik/2024/gagal-d...pin-melanesia/

Kegagalan negara-negara pasifik untuk mengunjung Papua untuk mendapatkan informasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua...