Front Peduli Kedaulatan Masyarakat Adat Papua serukan penolakan investasi

Aksi mimbar bebas Front Peduli Kedaulatan Masyarakat Adat Papua pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat, Jumat (9/8/2024). - Jubi/Pes Yanengga
SHARE
Jayapura, Jubi – Front Peduli Kedaulatan Masyarakat Adat Papua menyerukan penolakan terhadap investasi, dan mewujudkan kedaulatan masyarakat adat di Tanah Papua. Mereka menyerukan itu saat mimbar bebas pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat, Jumat (9/8/2024).
Koordinator mimbar bebas Opran Gombo mengatakan aksi mereka untuk mengingatkan pemerintah mengenai kondisi masyarakat adat di Tanah Papua. Mereka harus menjamin hak-hak masyarakat adat tersebut.

“Kami mengingatkan para pimpinan daerah dan pihak-pihak tertentu melihat kondisi masyarakat adat Papua. Kami menyuarakan itu agar masyarakat adat mendapat hak-hak mereka,” kata Gombo.

Mimbar bebas digelar di perempatan lampu merah Abepura. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 08:00–12:00 Waktu Papua. Para peserta aksi bergantian dalam berorasi dan menyampaikan pendapat mereka mengenai kondisi masyarakat adat di Tanah Papua.

Penanggung Jawab aksi Yohanes Giyai menyatakan masyarakat adat Papua berhak mempertahankan eksistesi mereka, serta mendapat keadilan sejati, kesetaraan, dan menentukan nasib sendiri. Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Indonesia, dan komunitas dunia menghentikan segala bentuk diskriminasi, serta intimidasi terhadap masyarakat adat di Tanah Papua.

“Masyarakat adat Papua kehilangan sumber penghidupan berupa hutan sebagai tempat berburu dan mengumpulkan makanan.  Mereka juga kehilangan tanah garapan dan tempat bermukim. Kekerabatan antarmasyarakat pun makin renggang akibat pemekaran [provinsi], pembangunan pabrik, perusahaan, dan perkantoran,” kata Giyai.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay menyatakan kondisi masyarakat adat di Tanah Papua memang makin terpinggirkan akibat ekspansi dan investasi industri berbasis lahan. Dia menyebut sejumlah kawasan, seperti di Depapre, dan Sarmi, kini telah dipetakan sebagai area konsesi pertambangan besar di Kabupaten Jayapura. Kondisi itu akan mengakibatkan perampasan tanah adat.

“Pada Hari Masyarakat Adat ini, saya tegaskan Dewan Adat Papua berhenti bermimpi tentang politik praktis. Mereka sebaiknya lebih memikirkan kondisi masyarakat adat Papua yang makin dimarjinalkan oleh kolonialisme,” kata Gobay di sela aksi. (*)
https://jubi.id/polhukam/2024/front-...kan-investasi/



Pertahanan masyarakat adat Papua melawan investasi perusak hutan

Komunitas Gelek Malak Kalawilis Pasa di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya - Jubi/Gamaliel.
SHARE
Sorong, Jubi – Pada 9 Agustus 2024, dunia memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat dengan mengusung tema “Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela dan Kontak Awal.”
Di tengah perayaan global ini, komunitas Gelek Malak Kalawilis Pasa di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menunjukkan bagaimana masyarakat adat mempertahankan hutan leluhur mereka dari ancaman investasi dan eksploitasi yang semakin merajalela.

Dari 5 hingga 8 Agustus 2024, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bekerja sama dengan komunitas Gelek Malak Kalawilis Pasa mengadakan kegiatan yang dinamakan “Pawisik Fagu Kam Nuh Malamoi” atau “Mari Belajar di Hutan Moi.” Acara ini dihadiri oleh pemuda-pemuda dari berbagai suku dan latar belakang yang bertujuan untuk memahami dan mendalami pengetahuan serta perjuangan komunitas adat ini.

Gelek Malak Kalawilis Pasa adalah salah satu komunitas masyarakat adat dari sub suku Moi Kelim yang hingga saat ini tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur mereka. Mereka terus mempertahankan hutan adat sebagai sumber kehidupan yang tak tergantikan. Herman Malak, tetua dari komunitas ini, menegaskan pentingnya menjaga hutan dari segala bentuk perusakan.

“Kami sangat menyayangi hutan ini, pohon-pohon besar, tali rotan, burung-burung, babi, kasuari, ular, dan semua makhluk yang hidup di sini. Inilah alasan kami menjaga tempat ini dan menolak menjual hutan ini kepada perusahaan,” tegas Herman Malak.

Komunitas Gelek Malak Kalawilis Pasa bukan tanpa tantangan. Mereka pernah menolak tawaran dari perusahaan kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada (PT HIP) yang menguasai 32.546 hektar tanah di sekitar wilayah adat mereka. Di tahun 1990-an, mereka juga berhasil menggagalkan upaya PT Intimpura Timber Co, anak perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia Group, yang ingin melakukan pembalakan di wilayah mereka.

Keteguhan hati masyarakat adat ini menginspirasi para peserta acara “Pawisik Fagu Kam Nuh Malamoi” untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap perjuangan ini.

“Saya ingin semua orang di Papua dan di luar Papua sadar dan menghormati bahwa ada manusia Papua yang hidup di atas tanah dan hutan adat mereka,” ungkap salah seorang peserta Antonius Jeujanan kepada Jubi, Jumat (9/8/2024).

Situasi semakin memburuk dengan meningkatnya aktivitas bisnis ekstraktif yang merampas hak-hak masyarakat adat, difasilitasi oleh kebijakan pemerintah. Terbaru, deforestasi di Tanah Papua mencapai 765,71 hektar hanya dalam periode Januari-Februari 2024, akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi kayu.

“Pengetahuan masyarakat adat dalam mengelola hutan adat seharusnya diakui, dihormati, dan dilindungi. Tindakan penyelamatan iklim harus dimulai dengan mendukung perjuangan masyarakat adat di seluruh dunia, termasuk Gelek Malak Kalawilis Pasa,” tegas Natalia Yewen, Pengkampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Seruan ini juga digaungkan oleh Patricia, seorang peserta yang tengah menjalani studi agama dan kebudayaan di Universitas Gajah Mada.

“Masyarakat Adat menjaga hutan berarti mereka menjaga ciptaan Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan sejak lama, dan gereja harus ada untuk mendukung mereka,” ungkapnya. (*)
https://jubi.id/lingkungan/2024/pert...perusak-hutan/

masalah tanah dan penolakan investasi di Papua