Jakarta, CNBC Indonesia - Membangun dari pinggiran menjadi visi besar kepemimpinan Preside Joko Widodo (Jokowi) selama 2014-2024. Visi tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur secara masif dari wilayah Timur Indonesia hingga Barat.

Pembangunan infrastruktur yang masif menyisir mulai dari wilayah 3 T (terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan) hingga kota-kota besar. Pembangunan infrastruktur dilakukan menyeluruh di bidang transportasi, pertanian, hingga perumahan.

Untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur, sumber pembiayaan juga diperkuat mulai dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), swasta, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran 10 tahun mulai menuai berbuah manis. Di antaranya mulai beragamnya infrastruktur transportasi, bertambahnya bendungan, hingga berkurangnya biaya logistik.


Data Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut biaya logistik di Indonesia pada 2023 sebesar 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini turun dibandingkan pada 2019 yang tercatat 24% dari PDB.

Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia juga mampu membangun beragam alat transportasi modern mulai dari Mass Rapid Transit (MRT), Ligh Rail Transit (LRT), hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Anggaran Infrastruktur Ditopang dari Beragam Sumber

Dokumen Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 disebutkan kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun sementara pada RPJMN 2015-2019 sebanyak Rp 4.796,2 triliun.

Anggaran tersebut disumbang dari APBN, BUMN, serta swasta dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sumber pembiayaan infrastruktur

Tak hanya meningkatkan alokasi anggaran, pemerintah juga memperluas skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur Indonesia.

Skema pembiayaan perlu diperluas karena keterbatasan APBN serta besarnya biaya persiapan, pembangunan, operasional, hingga pemeliharaan dalam jangka panjang.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memiliki skema yang inovatif melibatkan badan usaha, yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP).

BUMN sebagai agen pembangunan juga turun langsung membiayai infrastruktur.

1. Sumber Pembiayaan dari APBN

Selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur di APBN melonjak 156,2% dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 455,8 triliun pada 2023. Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur di era Jokowi menembus Rp 3.411,6 triliun.

Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (KemenPUPR), hingga Kementerian Pertanian.


Adapun alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun.

Alokasi anggaran infrastruktur 2024 meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp213,7 triliun, yang diarahkan untuk biaya pembangunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Nusantara, renovasi stadion, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya belanja Non Kementerian/Lembaga sebesar Rp20,3 triliun, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan mendukung Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) senilai Rp94,8 triliun, disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, infrastruktur dan dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum. Terakhir, Pembiayaan Anggaran sebesar Rp93,9 triliun yang diarahkan untuk Penyertaan
Modal Negara (PMN) kepada BUMN atau lembaga di sektor infrastruktur.

2. KPBU

Definisi KPBU secara luas adalah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta.

Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, yang disebut Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko diantara para pihak.

KPBU ini selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Berkat semangat gotong royong melalui pembiayaan KPBU, semua elemen bangsa bergerak saling membantu untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus membangun infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan KPBU di Indonesia, Kemenkeu telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah yang dibutuhkan, seperti pertama, Project Development Facility (PDF) guna mempersiapkan dokumen proyek yang dapat diterima market. Kedua, Viability Gap Fund (VGF) sebagai tools untuk meningkatkan bankability dari proyek.

Kemudian yang ketiga, penjaminan dalam rangka meningkatkan creditworthiness dari proyek.

Keempat Availability payment (AP) merupakan pengembalian investasi badan usaha yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah secara periodik kepada pihak swasta berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas atau kriteria yang telah ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Beberapa proyek KPBU yang sudah diresmikan adalah tiga Jembatan Callender Hamilton (CH) yang berada dalam sistem jaringan jalan nasional dan jalur logistik di Provinsi Jawa Tengah bagian Selatan.  Jembatan diresmikan pada 2 Januari 2024.

Proyek KPBU lainnya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).

SPAM Umbulan merupakan proyek pertama KPBU yang sudah digagas sejak era Soeharto pada 1973 tetapi baru beroperasi pada Maret 2021.

3. BUMN

BUMN ikut berperan besar dalam membangun infrastruktur baik melalui pembangunan proyek atau sindikasi pembiayaan.

Beberapa mega proyek infrastruktur yang dibangun BUMN adalah LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Trans Sumatera, hingga bandara.

Selain Merujuk pada APBN 2024, beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2019-2023 antara lain

a. pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan-Pemalang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan-Binjai, Palembang- Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar-Kayu Agung).

b. Pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta

c. Perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur ketenagalistrikan

d. Pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek
e. Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon.

Dalam mendanai pembangunan, BUMN memperluas sumber pembiayaan mulai dari perbankan ataupun obligasi hingga melalui kucuran penyertaan modal negara (PMN).
Alokasi anggaran PMN terus melesat di era Jokowi hingga mencapai puncaknya pada 2021 sebesar Rp 71,2 triliun.

Investasi Infrastruktur Menggerakkan Sektor Konstruksi
Inisiatif besar pemerintah dalam menggerakkan pembangunan infrastruktur ikut mendorong masuknya investasi di sektor konstruksi, perumahan, hingga transportasi.
Dampak besar pembangunan infrastruktur yang masif juga ikut membuat sektor swasta menggeliat, termasuk dalam kontrak kerja sama.

Aliran investasi di sektor konstruksi, transportasi, pergudangan juga terus meningkat. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi mencapai Rp 8.198,42 triliun pada 2014-2023.

Investasi paling deras masuk untuk konstruksi bangunan sipil, konstruksi khusus, dan konstruksi gedung.

Di luar keuntungan investasi, sektor swasta Indonesia juga mendapat manfaat lain dari masuknya investasi asing serta masifnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi yakni knowledge sharing.
Pengetahuan sektor konstruksi Indonesia dalam pembangunan MRT dan kereta cepat ataupun bandara bertaraf internasional adalah keuntungan yang hanya diperoleh melalui praktek pembangunan infrastruktur.

cnbcindonesia.com