Depok – Kisruh bobroknya perawatan  alat sarana dan prasarana di Dinas  Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok mendapat sorotan anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman. Dia berpendapat, bukan sekali borok di dinas tersebut diungkap oleh anggotanya sendiri.

“Bagi saya, soalnya bukan siapa yang ngasih pesan, tapi apa pesannya. Jadi saya nggak mau diskusi banyak soal apakah dia pegawai, apakah pegawai nggak etis, dan sebagainya,” katanya, dikutip Kamis, 25 Juli 2024.

Dia mengingatkan, harusnya pesan yang disampaikan oleh Sandi Butar Butar diusut oleh pihak terkait. Sandi tentu tidak sembarangan mengungkapkan bobroknya pengelolaan perawatan aset di dinas tempatnya bekerja. Namun nyatanya, sejumlah alat penting penunjang kerja saat ini dalam kondisi rusak.

“Kan gini, anggarannya kan dimintakan terus setiap tahun. Bahkan anggarannya untuk Damkar itu miliaran, puluhan miliar. Untuk pengadaan, perawatan, dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah kota menanggapi dengan baik,” ujarnya.

Dia berpendapat, harusnya yang direspons adalah tentang bagaimana manajemen pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Hal itu juga perlu diketahui karena menyangkut kinerja dinas.

“Apakah anggarannya kurang? Apakah memang ada kendala dan sebagainya. Publik ingin tahu bagaimana pemerintah kota merespon itu. Karena coba bayangkan, satu instrumen, satu alat untuk menyelamatkan publik bisa jadi berbahaya buat publik. Karena mobilnya nggak ada rem tangan, misalnya gitu. Iya doang, masa mobil damkar yang sebesar itu nggak ada rem tangan. Nah, itu kan soal. belum lagi soal fungsi-fungsi yang lain dari Damkar Depok,” tegasnya.

Apa yang diungkapkan Sandi dalam video yang viral beredar seharusnya direspons bijak oleh Pemerintah Kota Depok. Tujuannya untuk menghindari kejadian fatal akibat rusaknya alat penunjang kerja.

“Buktinya kan kemarin ya, ada kebakaran di rumah ibadah enggak bisa ditangani. Habis rumah ibadahnya, karena kekurangan peralatan yang sebenarnya kita punya, tapi nggak bisa berfungsi alatnya,” ungkapnya.

Dengan demikian, tujuan utamanya adalah bagaimana melindungi publik. Hal itu menjadi lebih penting dibanding membahas soal siapa yang membongkar bobroknya dinas tersebut.

“Saya enggak tertarik diskusi soal siapa yang kasih pesan, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa melindungi warga, dalam hal ini warga Kota Depok dari ancaman-ancaman, terutama kebakaran,” pungkasnya.

viva.co.id