Sumber Gambar

Selamat Datang di Thread TS!



Kasus di Petahanan, Kebumen, Jawa Tengah, yang melibatkan seorang wali murid dan oknum organisasi masyarakat (ormas) menunjukkan ketegangan yang bisa muncul ketika warga mencoba melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) di institusi pendidikan. Wali murid, yang merasa ada pungutan tidak resmi di sekolah anaknya, memilih melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Namun, tindakannya justru memicu reaksi negatif dari Supono, seorang anggota ormas yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Menganti, yang tampaknya lebih memilih pendekatan konfrontatif daripada penyelesaian yang beradab.

Insiden ini menyoroti isu sensitif terkait transparansi dan akuntabilitas di institusi pendidikan. Pungli, atau pungutan liar, adalah praktik yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas pendidikan. Ketika masyarakat merasa dipaksa untuk memberikan sumbangan atau iuran yang tidak jelas asal-usulnya, kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah bisa terkikis. Laporan dari Sugiyono, wali murid yang terlibat, adalah bentuk partisipasi warga dalam memerangi praktik-praktik korup yang dapat merugikan publik, khususnya dalam konteks pendidikan anak-anak mereka.


Sumber Gambar

Reaksi Supono dan tindakan intimidatif yang diduga dilakukan, mengusir wali murid dari wilayah tersebut, memperlihatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan posisi. Sebagai kepala desa, Supono seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat, bukan malah mengancam mereka. Penggunaan atribut ormas, dalam hal ini Pemuda Pancasila, dalam situasi ini menambah lapisan kompleksitas, karena ormas sering kali memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas dan bisa menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan tertentu.

Tindakan intimidasi ini juga mencerminkan ketidakadilan dan kekerasan struktural yang bisa terjadi ketika masyarakat mencoba menuntut hak-haknya. Alih-alih memberikan solusi atau mediasi yang adil, respon yang diterima malah berupa ancaman dan pemaksaan. Ini mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat, bahwa berbicara atau melaporkan ketidakadilan bisa berujung pada ancaman atau kekerasan, dan bukan pada penyelesaian masalah. Kondisi ini bisa memperburuk rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.



Selain itu, peran ormas dalam insiden ini perlu dicermati. Organisasi masyarakat memiliki potensi untuk mendukung atau melindungi warga, namun juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus ini, tampaknya ada penyalahgunaan posisi dan kekuasaan, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh ormas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang regulasi dan kontrol terhadap kegiatan ormas, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, insiden di Kebumen ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar dalam masyarakat, di mana ada kesenjangan antara harapan masyarakat akan keadilan dan transparansi, serta realitas penyalahgunaan kekuasaan. Penting bagi semua pihak, baik itu pemerintah, ormas, maupun masyarakat, untuk bekerja sama membangun sistem yang lebih adil dan transparan, di mana warga merasa aman untuk menyuarakan ketidakadilan tanpa takut akan represi.

Sumber Valid (baca baik-baik):
Sumber 1
Sumber 2
Sumber 3

Terima Kasih Sudah Mampir, Jangan Lupa Komen dan Cendolnya Gan!