JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta supaya masyarakat mewaspadai gerakan terselubung agen-agen Israel yang terus mencari dukungan terkait isu penjajahan terhadap Palestina.

Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, saat ini agen-agen Israel masih terus bergerak di Indonesia buat menggalang dukungan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

"Di sini, di Indonesia masih ada agen Israel yang apakah personal atau kelompok itu terus bergerak," kata Sudarnoto dalam Dialog Palestina: “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina” di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sudarnoto menyampaikan hal itu di tengah maraknya pemberitaan tentang 5 kader Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.


Dari kelima orang itu, 2 nama memiliki keterkaitan dengan MUI dan saat ini dinonaktifkan.

Menurut Sudarnoto, salah satu organisasi yang mendukung gerakan pro Zionisme dan keberadaan Israel sempat akan menggelar kegiatan di Indonesia adalah American Jewish Committe (AJC).

Dia mengatakan, organisasi itu sempat akan menggelar sebuah dialog di Indonesia, tetapi dibatalkan.

"Kok diundang aneh saya, Alhamdulillah enggak jadi acaranya," kata Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan kasus berangkatnya 5 aktivis NU ke Israel merupakan pembelajaran penting tentang pergerakan agen Israel.

Sebagai informasi, 5 kader NU yang diajak bertemu Presiden Israel mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut bahwa diserahkan badan otonomi masing-masing.

kompas.com