Pakar UNS Solo Jateng Sebut Gibran Bisa Hidupkan Kembali DIS, Singgung Soal Kemauan Politik
Tayang: Kamis, 11 Juli 2024 09:02 WIB | Diperbarui: Kamis, 11 Juli 2024 09:11 WIB



TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto menilai Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Menurutnya, dasar hukum sudah ada, tinggal kemauan politik pemangku kebijakan untuk melaksanakannya.
“Kemauan politik saja dari pemerintah pusat. Mas Gibran mumpung jadi Wapres. Atau Pak Jokowi bisa melakukan itu kalau mau. Karena Undang-Undang itu masih berlaku. Belum dicabut kan masih berlaku,” jelasnya saat dihubungi Rabu (10/7/2024).
Dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Selain itu, ada Piagam Kedudukan tertanggal 19 Agustus 1945 yang diberikan Soekarno kepada Susuhunan Pakubuwono tertulis, “Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat RI”.

“Dulu Daerah Istimewa memang bagian dari republik. Peneguhan kekuasaan kerajaan beralih ke republik. Kasunanan dan Mangkunegaran sudah kekuatan politik di eranya. Karena bergabung dikasih daerah istimewa. Sejarahnya sama dengan Yogyakarta,” ungkap Agus Riewanto.
Maka dari itu, menghidupkan kembali DIS murni mengenai kemauan politik saja.
Bahkan pembentukan DIS tidak perlu menggunakan mekanisme pemekaran.
“Itu kan soal kemauan politik. Kalau Undang-Undang itu masih eksis bisa saja dibuat mekanisme baru sesuai dengan perkembangan otonomi daerah. Tapi prinsip daerahnya sudah ada. Tidak perlu menggunakan pemekaran,” jelasnya.
Hanya saja, suksesi kepemimpinan Keraton Kasunanan dan Praja Mangkunegaran yang berbasis monarki absolut jauh berbeda dengan NKRI yang berbasis demokrasi.
Menurutnya, hal ini bisa dibahas kemudian.
“Itu soal lain (bertentangan dengan demokrasi). Yang penting Surakarta sudah ada legitimasi mengelola daerah istimewa. Soal bagaimana istimewa itu disesuaikan konteks zamannya. Konteks zaman sudah ada mekanisme baru,” ungkapnya. (*)

https://solo.tribunnews.com/2024/07/...emauan-politik

cintailah kampung halaman