Anggaran Makan Bergizi Gratis di APBN 2025 sudah disetujui DPR dan pemerintah serta gugus tugas Prabowo – Gibran sebesar Rp 71 T. Namun banyak yang menganggap anggaran sebesar itu sebagai beban bagi APBN.

Oleh karena itu terjadilah reaksi atau keributan atas anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis membebani APBN yang datang dari pihak TKN Prabowo – Gibran.

Pada Selasa 2 Juli 2024, dalam acara Mid Year Banking & Economic Outlook 2024, anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Soedradjad Djiwandono menjelaskan sikapnya yang memilih program makan bergizi gratis dibandingkan melanjutkan pembangunan IKN.

Soedrajad membandingkan kedua program tersebut dari sudut pandang dirinya sebagai ekonom.

"Sebagai seorang ekonom yang enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih yang makan siang bergizi karena saya tahu bahwa itu akan bisa dilaksanakan segera," kata Soedradjad.

Mantan Gubernur Bank Indonesia 1993 – 1998 itu mengatakan tim ekonomi pemerintahan baru sudah menyiapkan detail pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sedangkan mengenai program pemindahan IKN, menurutnya, belum diketahui persis berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkannya. Bahkan, infrastruktur inti seperti ketersediaan air bersih belum ada di ibu kota baru.

Sumber :
https://katadata.co.id/berita/nasion...-dibanding-ikn
https://tirto.id/ipar-prabowo-nilai-...ipada-ikn-g1dk

Senada, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyampaikan bahwa Prabowo disarankan untuk memprioritaskan program Makna Bergizi Gratis dibanding pembangunan IKN.

Sebab, Eko menilai IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sedangkan program makan bergizi gratis bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.

Sumber : https://kaltim.tribunnews.com/2024/0...ekadarnya-saja

Dampak dari keributan ini, menyebabkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan kebutuhan pendanaan IKN dan program makan bergizi gratis pada pemerintahan selanjutnya dinilai nihil masalah.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut, Jumat 5 Juli 2024.

Luhut menilai program makan bergizi gratis akan sangat membantu masyarakat. Pemerintahan baru pasti tidak mau program makan bergizi gratis ini gagal.

Apalagi program makan bergizi gratis ditargetkan dapat menyasar 19 juta anak di daerah tertinggal, lerluar, terdepan di 2025.

Sementara melanjutkan program IKN juga penting bagi kesinambungan program pembangunan jangka panjang pemerintah.

Sumber :
https://www.antaranews.com/berita/41...-nihil-masalah
https://kumparan.com/kumparanbisnis/...-234Jp5GJ49I/2



TS (thread starter/penulis) sendiri melihat tidak ada yang perlu dikorbankan dari dua program ini, baik Makan Bergizi Gratis maupun IKN.

Justru TS lebih melihat ada pengajuan kenaikan anggaran dari lembaga lain yang jelas-jelas membebani APBN 2025 dan membebani kelangsungan program Makan Bergizi Gratis dan IKN, yakni Polri.

Sebagai informasi, pada 2025 Polri meminta kenaikan anggaran Rp 60 T menjadi Rp 165 T. Kenaikan anggaran yang tidak perlu ini jelas menjadi beban bagi APBN 2025.

Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/2024...p16531-triliun