Pada Senin dini hari, tanggal Juni 2024, Menhan Prabowo merangkap Presiden Terpilih 2024 – 2029 berangkat ke KTT Yordania untuk menjalankan misi yang diinstruksikan Presiden Jokowi.

Yakni merealisasi pengiriman Pasukan Perdamaian RI ke Jalur Gaza yang akan dibahas dalam KTT tersebut.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7380...i-ktt-yordania
https://nasional.kompas.com/read/202...p-darurat-gaza

KTT ini sekaligus untuk menjadi fasilitator proposal gencatan senjata Israel vs Hamas di Gaza yang diusung Presiden USA Joe Biden.

Berangkatnya Prabowo ke Yordania pagi ini, beriringan dengan berbagai persiapan Pasukan Perdamaian RI ke Gaza Strip yang sedang dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...tno-buka-suara
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...as-bilang-siap

Oleh karena itu, kehadiran Pasukan Perdamaian RI di Gaza Strip hanya tinggal menunggu waktu untuk direalisasi dalam waktu dekat.

Secara kasat mata khalayak luas, tentu peristiwa ini akan dilihat paling banyak dari kacamata : Kontribusi Pemerintahan Jokowi saat ini dan Peremerintahan Prabowo yang akan datang dalam mendukung posisi Palestina.

Kalangan kelompok Islam mayoritas tentu akan lebih membaca peristiwa ini dalam kacamata RI mendukung kemerdekaan Palestina.

Wajar, karena khalayak luas jarang yang melihat efek dominonya di sektor lain.

Namun bukan berarti Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo tidak membuat perhitungan atas hal tersebut.

Ada beberapa peristiwa yang perlu disimak untuk bisa lebih memahami rengkaian tindakan yang telah dilakukan sebelum akhirnya diputuskan mengirimkan Pasukan Perdamaian RI ke Gaza Strip, sebagai berikut.

Jelang Ramadhan 2024, tepatnya pada akhir Februari 2024, serangan Yaman Houthi menarget kapal tanker barang dan minyak berbendera USA maupun Uni Eropa di Laut Merah kian intens.

Sumber:
https://international.sindonews.com/...rah-1707217354
https://www.medcom.id/internasional/...perairan-yaman

Hal ini mendorong Presiden USA Joe Biden mulai menyiapkan proposal gencatan senjata Israel vs Hamas, yang mulanya mengharapkan momentum Ramadhan untuk mewujudkan gencatan senjata jangka panjang antara Israel vs Hamas.

Awal Maret 2024, USA meminta RI menyiapkan Pasukan Perdamaian untuk berpartisipasi di Gaza Strip, lantaran posisi strategis RI sebagai negara di jantung Indo Pacific dengan populasi muslim terbesar di dunia, sekaligus posisi strategis RI yang banyak memiliki investasi dari Timur Tengah, sehingga menjadikan posisi tawar RI cukup kuat dalam mempengaruhi arah Geopolitik Timur Tengah.

Kebetulan, TS (thread starter/penulis) ikut memberikan analisis seputar Geopolitik Jerusalem dan proyeksi efek dominonya terhadap berbagai spektrum lain, misal apakah RI ikut masuk dalam Gejolak Kemanusiaan Palestina dari Perang Israel vs Hamas di Gaza akan berefek pada Gejolak separatisme Palestina dan Gejolak separatisme Papua?

Hasil pemetaan yang telah disampaikan pada pucuk-pucuk pimpinan pengambil keputusan pada pertengahan Maret 2024 ini, kurang lebih menyatakan bahwa RI perlu merealisasi pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Strip.

Namun dengan catatan perlu mengantisipasi dini potensi efek dominonya pada ruang lingkup diplomasi RI soal Free Palestine dan Free West Papua.

Apalagi, saat itu masih Maret 2024, dimana momentum Mei 2024 kerap menjadi ajang dimulainya gejolak separatisme Free West Papua dengan mengambil momen HUT Kemerdekaan Papua 1 Mei (dalam kacamata pendukung Papua Merdeka), dan umumnya dibarengi dengan gejolak separatisme Free Palestine mengambil momen HUT Kemerdekaan Israel 14 Mei.

Oleh karena itu tidak mungkin RI mengambil posisi terhadap kemanusiaan di Gaza Strip tanpa mempertimbangkan dua peristiwa rutin global di bulan Mei.

Awal April 2024, dimulai pemanasan perang Israel vs Iran yang menghasilkan warna baru dalam Geopolitik Timur Tengah, dimana terbentuknya aliansi Israel – benteng Sunni (Yordania, Saudi, Irak, Qatar, Kuwait, dsb) untuk melawan serangan udara Iran, mengoyak dukungan terhadap Free Palestine dari negara-negara Sunni.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/interna...ahayakan-warga

Sehingga menyisakan konsentrasi dunia lebih kepada aspek kemanusiaan di Gaza Strip.

Mei 2024, riak-riak dari gejolak separatisme Papua kembali bergejolak dari aksi TPNPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat) yang melancarkan serangan membakar rumah sakit yang dituduh menjadi markas intelijen Hankam RI untuk melawan Free West Papua.

Sumber : https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cd11ldev13lo

Berbeda dari biasanya, pada Mei 2024, gaung gejolak separatisme Palestina kurang menggelora usai terbentuknya aliansi Israel – Benteng Sunni vs Syiah Iran, namun malah mencuat riak – riak baru.

Terjadi ketegangan PM Benjamin Netanyahu vs Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, mantan rival pemilu yang kemudian bergabung untuk menghadapi Hamas, menyulut munculnya gerakan separatisme baru di Geopolitik Jerusalem.

Warga Galilea (provinsi di Utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon) menggaungkan deklarasi kemerdekaan Negara Galilea untuk memisahkan diri dari Israel.

Sumber : https://aceh.tribunnews.com/2024/05/...rdekaan-israel

Munculnya gejolak separatisme Galilea merupakan game changer terhadap two states solution yang dituntut anggota – anggota UN (PBB), termasu Presiden USA yang mempertimbangkan two states solution.

Sebab, sejak Mei 2024, konteks geopolitik Jerusalem telah mengubah wajahnya dari semula Israel vs Free Palestine, menjadi Free Galilea vs Israel vs Free Palestine.

Peristiwan ini otomatis akan menjadi peluang bagi Israel untuk menghadapi Two States Solution dengan menghadirkan Three States Solution. Jadi pilihannya akan mengarah pada One Israel atau Three States Solution. Dalam perdebatan wacana Israel ke depan tidak akan ada lagi Two States Solution.

Pecahnya separatisme Galilea, semakin memisahkan haluan PM Benjamin Netanyahu vs Menteri Kabinet Perang Benny Gantz.

Prioritas Netanyahu adalah mempertahankan Gaza yang sudah hampir dimenangkan Israel dari kesuksesan mereka merebut seluruh jalur di perbatasan Mesir – Gaza dalam Operasi Penjaga Tembok.

Sementara Gantz melihat bahwa Hamas sudah hampir keok (Rafah sudah kocar – kacir, perbatasan sudah ditutup, tinggal masuk negosiasi), sehingga Gantz melihat fokusnya harus diubah menjadikan Galilea sebagai benteng mempertahankan Galilea dan Negev dari separatisme, benteng perlawanan terhadap Hizbullah Lebanon, sekaligus untuk mencegah dataran tinggi Golan direbut Suriah.

Ketegangan Netanyahu vs Gantz memuncak hingga akhirnya Benny Gantz mengundurkan diri pada 9 Juni 2024.

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2...i-pemerintahan

Akhir Mei 2024, pergolakan Papua akhirnya menembus internasional, dari berkumandangnya All Eyes on Rafah, All Eyes on Papua yang sempat membuat repot istana.

Sebab stafsus presiden Billy Mambrasar berseloroh mengklaim selalu memperhatikan isu yang sedang diangkat, dan klaim ini mendapat tsunami kritik dari aktivis-aktivis HAM di RI dan cendikiawan Indonesia di Eropa.

Sebab dalam kacamata pengkritik persoalan kemanusiaan Suku Awyu vs perkebunan sawit seharusnya sudah selesai jika betul-betul diperhatikan.

Sumber : https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cxee799052xo

Jika gelombang besar kemanusiaan Papua yang bergerak bersamaan dengan kemanusiaan Palestina ini tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia, akan memberi ruang bagi bergerak beriringnya Free Palestine dan Free West Papua di dunia internasional.

Juni 2024 langsung dibuka oleh langkah Prabowo menjadi pembicara di Shangri-La Dialog (1 Juni 2024).

Momentum ini digunakan oleh Prabowo untuk mengumumkan rencana pengiriman pasukan perdamaian Ri ke Gaza Strip kepada dunia internasional.

Sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/ha...43707-mvk.html

Tak hanya itu, ada sebuah peristiwa menarik yang perlu disorot, yakni momen keakraban Prabowo dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta.

Pertemuan tersebut disertai pidato Prabowo yang mengatakan bahwa dirinya tak menyangka bisa duduk satu meja dengan Presiden Timor Leste bahkan Presiden Ramos Horta mengundang Prabowo mengunjungi Timor Leste.

Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5...ke-timor-leste

Ada alasan strategis dan taktis di balik langkah Prabowo mengumumkan Misi Perdamaian Gaza dan keakraban RI – Timor Leste pada ajang tingkat dunia Shangri-La Dialog.

Yakni jelas menunjukkan sebuah langkah terukur untuk menyiapkan RI masuk gejolak Palestina (Gaza) dengan antisipasi gejolak Papua.

Bagi yang belum tahu, rangkaian upaya separatisme di kawasan Pasifik Selatan (Papua, Bougainvillae, Kaledonia Baru) bernaung di bawah organisasi solidaritas Melanesia (MSG/Melanesia Spearhead Group) yang pembentukannya didanai penuh oleh Pemerintah China untuk kepentingan OBOR Laut China.

Sebagai negara mayoritas berpopulasi etnis Melanesia, Timor Leste juga bergabung dalam MSG, karena organisasi ini menyuarakan solidaritas etnis Melanesia.

Berbagai elemen separatis Papua Merdeka (ULMWP, TPNPB, dsb) juga elemen dari Pemerintah RMS (Republik Maluku Selatan) yang pemerintahannya masih berdiri dengan bersuaka di Kerajaan Belanda, hingga elemen minor di wilayah NTT yang ingin bergabung dengan Timor Leste, tergabung dalam MSG bentukan Pemerintah China.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Prabowo sebagai Menhan telah melakukan kalkulasi menyeluruh sebelum membawa RI masuk dalam geopolitik Jerusalem.

Langkah Prabowo duduk satu meja dengan Presiden Ramos Horta dan Timor Leste, sebelum mengumandangkan pengumuman global soal rencana pengiriman Pasukan Perdamaian RI ke Gaza Strip, menunjukkan kesiapan dan antisipasi dini menghadapi potensi gejolak separatisme Palestina dan Gejolak Separatisme Papua secara terintegrasi.

Apalagi langkah Benny Gantz mundur dari kabinet Israel kemarin, akan semakin mendorong friksi internal Israel memanaskan ancaman separatisme Negara Galilea yang akan menarik dukungan dari Uni Eropa dan China, beriringan pula dengan menurunnya tren negara Uni Eropa mendukung kemerdekaan Palestina.

Perhatikan faktor-faktor ini:

Agresi militer Israel terhadap Gejolak Separatisme Galilea di Israel Utara akan mengganggu stabililtas Hankam Pelabuhan Haifa, yang perluasannya diinvestasi besar-besaran oleh China untuk kepentingan OBOR Laut China ke Eropa.

Oleh karenanya, episentrum baru ini akan mendorong gerakan separatisme Galilea yang lebih bersahabat (tidak angkat senjata) yang akan menarik bagi kepentingan China dan Uni Eropa di Pelabuhan Haifa, untuk berbalik dukung Galilea Merdeka di Voting UN, sehingga akan memangkas dukungan terhadap Palestina Merdeka.

Bagi China dan Uni Eropa, tentu saja memperluas jaring pengaman bagi Pelabuhan Haifa (Israel Utara) dengan menghadirkan negara baru di Israel Utara yang bisa diajak kerjasama adalah sebuah keuntungan.

Sebab, jalur OBOR Laut China ke Eropa melalui Haifa, tidak membutuhkan seluruh negara Israel, hanya membutuhkan jaminan di bagian Utara Israel.

Apalagi, Lebanon adalah sekutu Perancis, salah satu negara penentu arah Uni Eropa, sehingga dukungan bagi kelahiran negara Galilea hanya membutuhkan veto Perancis dan China di voting UN untuk bisa terwujud.

Situasi ke depan akan mendorong Two States Solution bagi Israel dan Palestina menjadi proposal kadaluarsa, karena kini UN akan dituntut memberikan Kemerdekaan Palestina dan Galilea dalam satu paket.

Oleh karenanya, perdebatan tingkat tinggi dunia akan mengalami transisi dari two states solution menjadi three states solution yang akan mengulur proses kemerdekaan Palestina, setidaknya hingga 1 s/d 2 tahun ke depan.

Sebab dukungan Eropa kepada Palestina Merdeka di UN, akan cenderung bergeser menjadi dukungan Eropa ke China pada Galilea Merdeka.

Sementara negara – negara solidaritas pendukung Palestina Merdeka akan menurun jumlahnya dalam satu tahun mendatang.

Apalagi jika perjuangan Palestina Merdeka dianggap terpusat pada kegiatan terorisme Hamas. Padahal, perjuangan Palestina yang sejati ada pada kelompok Fatah yang berada di West Bank (Tepi Barat).

Jadi cukup menarik bahwa perjuangan Papua Merdeka memiliki 2 jenis gerakan berupa TPNPB (angkat senjata) yang ditolak cara-caranya oleh UMLWP (tidak angkat senjata, fokus diplomasi), begitu pula yang ada di Palestina terdapat 2 jenis gerakan berupa Hamas (angkat senjata) yang ditolak oleh Fatah (tidak angkat senjata, fokus diplomasi), dan faktanya kehadiran TPNPB yang fokus angkat senjata tidak menarik simpati internasional, jadi akan bahaya kalau perjuangan Palestina Merdeka pada akhirnya dikenal dunia sebagai perjuangan teror angkat senjata gaya Hamas.

Tahun depan, diprediksi akan mendorong pembahasan gejolak geopolitik Jerusalem di UN, mulai dari kemanusiaan di Gaza, Palestina Merdeka, hingga Galilea Merdeka yang akan mendorong voting UN terbelah menjadi 3:

1. Pro One Israel (Israel dan USA, khususnya jika Republican memenangkan Pemilu USA 2024)
2. Pro Galilea Merdeka (Uni Eropa dna China)
3. Pro Palestina Merdeka (Rusia, Britania Raya)

Oleh karenanya, upaya RI mewujudkan dukungan Soekarno pada berdirinya negara Palesitna, tidak semudah membicarakannya.

Ada banyak faktor yang bersifat multidimensional yang akan menimbulkan efek domino besar-besaran di tingkat global.

Langkah Prabowo mulai masuk Geopolitik Palestina sambil menyiapkan antisipasi (rangkul Timor Leste) efeknya pada Geopolitik Papua, TS nilai sebagai langkah progresif.

Karena, di masa lalu, setiap upaya mendorong Palestina Merdeka akan selalu diikuti dengan tren gerakan Papua Merdeka melambungkan keduanya dalam satu paket di internasional.

Memang membutuhkan penanganan ekstra untuk bermain di Palestina tanpa meningkatkan risiko di Papua. TS angkat topi untuk Prabowo.