Menjadi PNS itu menang gaya kalah dompet. Tapi bagi mereka yang bekerja di sektor proyek seperti PUPR mereka akan mendapatkan tamabahan dari mengerjakan proyek itu sendiri walaupun tidak jelas juga sih apakah halal atau haram. Disamping itu ada beberapa OPD yang super sibuk seperti di keuangan, pengawasan dan perencanaan. Tentu saja penghasilan mereka lebih besar dibanding OPD lai sebut saja perpustakaan.

Namun jika dilihat dari beban kerjanya sebenarnya jauh dari ideal. Saya membandingkan dengan jasa konsultan keuangan jika bekerja seperti yang dikerjakan oleh keuangan daerah penghasilan PNS tsb sangat jauh. Denikian juga pada inspektorat yang melakukan pengawasan jika dibandinkan dengan sektor yang sama pada pihak swasta tentu sangat jauh. Yang paling miris pada perencanaan, menyusun dokumen perencanaan itu setidaknya kalo dipihak ketigakan lebih dari 200juta sedangkan setiap tahun mereka PNS menyusun minimal 2 dokumen perencanaan.

Memang saat ini ada yang namanya TPP namun kembali lagi dilihat dengan kemampuan keuangan daerah. Masih banyak daerah yang memiliki TPP yang sangat minim. Hal ini tentu saja sangat miris ditengah kebutuhan hidup yang meningkat namun penghasilan PNS daerah jauh dari kata cukup. Apalagi mereka yang memiliki anak yang sedang kuliah. Alhasil para PNS sebagian besar menggadaikan SK mereka utk mendapatkan pinjaman bank, membuka usaha, bertani dan lainnya.

Kondisi ini tentu akan berimbas pada produktivitas kerjanya, mereka akhirnya fokus pada usaha sampingan dan menjnggalkan pekerjaan utama. Sebagai ilustrasi pendapatan kabid disuatu daerah take home pay nya hany 7 juta sudah termasuk TPP, dengan angka segitu bagaimana bisa saving? Bayar listrik, pulsa, bensin, pajak kendaraan, internet, makan sehari2 ongkos anak sekolah, belum hajatan dll. Angka segitu terlihat besar namun pengeluaran pun juga sangat tinggi. Coba bandingkan dengan swasta. Sangat jauh.

Semoga pemerintah pusat memikirkan dengan serius kesejahteraan ASN daerah.